Lintas Pos Nasional

Rekomendasi

Semua postingan dengan tag Rekomendasi oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Kebakaran Lahan Mengancam Permukiman? Api di Bukit Harapan Parepare Sempat Meluas

    PAREPARE – Kebakaran lahan kosong yang dipenuhi alang-alang kering melanda Jalan Laupe, Lorong Akper, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Rabu (11/11/2026) pagi. Api sempat membakar sekitar satu hektare lahan sebelum berhasil dipadamkan melalui upaya bersama petugas pemadam kebakaran, kepolisian, dan warga.

    Kobaran api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 09.50 Wita. Muh. Amar (41), yang saat itu sedang membersihkan halaman belakang rumahnya, melihat api mulai muncul dari lahan kosong yang ditumbuhi alang-alang kering.

    Melihat api semakin menjalar, Amar bersama warga sekitar berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Namun, kondisi vegetasi yang mengering membuat api cepat membesar sehingga sulit dikendalikan secara manual.

    Warga kemudian meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare. Petugas tiba sekitar pukul 10.30 Wita dan langsung berupaya melokalisasi api agar tidak merambat ke area lain.

    Penanganan kebakaran di lokasi dipimpin Kabag Ops Polres Parepare KOMPOL Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., didampingi Kapolsek Soreang AKP Amir Usman, S.E., bersama personel Polsek Soreang.

    Personel kepolisian turut membantu proses pemadaman bersama petugas damkar dan masyarakat. Upaya tersebut difokuskan untuk mengendalikan kobaran api yang menjalar di antara rerumputan dan alang-alang kering.

    Sekitar pukul 10.45 Wita, api berhasil dipadamkan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare.

    Kabag Ops Polres Parepare KOMPOL Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada lahan terbuka yang ditumbuhi rumput dan alang-alang kering.

    "Kami mengimbau masyarakat agar tidak menganggap remeh potensi kebakaran lahan. Dalam kondisi vegetasi kering, api dapat dengan cepat membesar dan menjalar. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa segera ditangani," ujarnya.

    Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materiil yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut. Adapun status kepemilikan lahan yang terbakar masih belum diketahui.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lahan kosong yang dipenuhi vegetasi kering tetap menyimpan risiko kebakaran. Kewaspadaan warga dan kecepatan melaporkan kemunculan api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas. (*)

  • Terbit pada
    Pahlawan Bahari Tak Terlupakan, Forkopimda Parepare Tabur Bunga di Laut

    PAREPARE – Mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan pertempuran, khususnya para pejuang bahari, Polres Parepare menggelar Upacara Pelarungan dan Tabur Bunga di Laut dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026. Kegiatan berlangsung khidmat di Dermaga Pelabuhan KH. Ambo Dalle Cappa Ujung, Jalan Tarakan, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selasa (10/11/2026)

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Jalannya upacara didampingi oleh Perwira Upacara Ps. Kabag Ren Polres Parepare AKP Muhammad Amin, S.M. dan Komandan Upacara Kanit Samapta Polsek KPN Ipda Harjuna.

    Upacara pelarungan karangan bunga di perairan Parepare ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi maritim, di antaranya Wakil Walikota Parepare **H. Hermanto P., Dandim 1405/Parepare Letkol Inf Erwin Hidayat, S.I.P., Kajari Parepare Dr. Darfiah, Ketua PN Parepare Ruth Mariana Damayati Siregar, Danyon B Pelopor Satbrimob Kompol Dr. Ramli, Ketua LVRI Cabang Parepare Kompol (Purn) Piter Pasandek, Kepala KSOP Kelas 3 Parepare Jusmin Kabba, serta GM PT Pelindo Reg. IV Parepare Darwis serta para pejabat utama polres Parepare.

    Peserta upacara terdiri dari pelaton gabungan TNI-Polri (Kodim 1405, Batalyon B Pelopor Brimob, Polres Parepare), Satpol PP, Damkar, Karantina Kesehatan & Pertanian, KPLP, Bea Cukai, Pelindo IV, Basarnas, Tagana, hingga KORPRI Kota Parepare.

    Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti dermaga saat Komandan Upacara memimpin penghormatan arwah para pahlawan, dilanjutkan mengheningkan cipta dan pelarungan karangan bunga ke laut oleh Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, yang kemudian diikuti penaburan bunga oleh segenap unsur Forkopimda dan tamu undangan.

    Saat di konfirmasi Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan menyampaikan makna pelarungan bunga di perairan Pelabuhan Cappa Ujung.

    "Laut bukan hanya penghubung pulau, tetapi saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang gugur menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Upacara tabur bunga di laut ini adalah wujud penghormatan serta pengingat bagi kita semua untuk menjaga warisan kemerdekaan ini dengan sepenuh jiwa,"ujar AKBP Phunky.

    Kapolres Parepare juga menegaskan bahwa jajaran Polres Parepare bersama seluruh unsur maritim dan jajaran Forkopimda berkomitmen melanjutkan semangat perjuangan melalui pelayanan yang humanis, menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir, serta mendukung kemajuan Kota Parepare.

    "Sesuai dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, nilai-nilai kejuangan para pahlawan akan terus kami hidupkan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman bagi masyarakat," pungkasnya.

  • Terbit pada
    Tabur Bunga di TMP Paccekke, Ada Pesan Mendalam Kapolres Parepare

    PAREPARE – Usai mengikuti upacara bendera di Kantor Walikota, rangkaian Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 tingkat Kota Parepare dilanjutkan dengan Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Paccekke, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Selasa (10/11/2026) pagi.

    Upacara yang mengusung tema "Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” tersebut dimulai pukul 08.30 WITA dengan bertindak selaku Inspektur Upacara yakni Dandim 1405/Parepare Letkol Inf Erwin Hidayat, S.I.P., Komandan Upacara Pasi Ter Kodim 1405/Parepare Kapten Inf Gusmin, serta Perwira Upacara Danramil 1405-03/Bacukiki Kapten Cba (K) Nurhaena.

    Kegiatan ziarah nasional ini dihadiri langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, bersama Wakil Walikota Parepare H. Hermanto P., Kajari Parepare Darfiah, Danyon B Satbrimob Polda Sulsel Kompol Dr. Ramli,Ketua PN Parepare Ruth Marina, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Dandenma Brigif 11/BS Mayor Inf Mulyas, serta jajaran PJU TNI-Polri dan Pimpinan SKPD Kota Parepare.

    Suasana khidmat menyelimuti prosesi penghormatan arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di tugu pahlawan oleh Inspektur Upacara, hingga penaburan bunga di pusara makam para pejuang yang diikuti oleh Kapolres Parepare bersama seluruh unsur Forkopimda.

    Saat ditemui Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan Mengatakan, Makna penting Hari Pahlawan bagi jajaran kepolisian dan seluruh masyarakat Kota Parepare.

    "Ziarah di TMP Paccekke ini bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan momen perenungan atas pengorbanan besar para pahlawan bangsa. Di masa sekarang, wujud melanjutkan perjuangan adalah dengan memberikan pengabdian terbaik, menjaga persatuan, serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,"tegas AKBP Phunky.

    Kapolres menambahkan bahwa komitmen Polres Parepare dalam memelihara kamtibmas berlandaskan semangat "Polisi Bersama Masyarakat", di mana nilai-nilai keberanian, integritas, dan keteladanan para pahlawan menjadi pendorong utama dalam memberikan pelayanan yang humanistis dan profesional.

    "Sinergitas yang solid antara TNI, Polri, Pemerintah Kota, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam mempertahankan kondusivitas Kota Parepare yang kita cintai ini,"tutupnya.

  • Terbit pada
    Konferensi Pers Polda Sulsel Ungkap Praktik Pengoplosan LPG Bersubsidi di Kota Makassar

    Makassar -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

    Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).

    Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto.

    Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen yang berlangsung di wilayah hukum Polda Sulsel.

    Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AA (47). Pelaku diduga menjalankan praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak Agustus 2026.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah memberikan keuntungan kepada terduga pelaku sebesar Rp55.200.000 selama periode Agustus hingga November 2026.

    Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, 6 tabung ukuran 5,5 kilogram, 21 tabung ukuran 12 kilogram, 2 unit timbangan, 13 alat transfer gas, 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

    Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, terkait dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

    Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup, petugas kemudian melakukan penindakan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 WITA.

    Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, terungkap bahwa terduga pelaku memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, pelaku juga membeli dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.

    Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat transfer gas untuk memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Proses pemindahan gas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas, kemudian tabung ditimbang guna menyesuaikan berat sesuai standar yang ditentukan.

    Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menjual sebanyak 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7.200.000. Sementara untuk LPG ukuran 12 kilogram, sebanyak 400 tabung telah terjual dengan keuntungan mencapai Rp48.000.000.

    Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh terduga pelaku mencapai Rp55.200.000, dengan jumlah keseluruhan tabung hasil pengoplosan yang telah terjual sebanyak 510 tabung.

    Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Sulsel atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.

    Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan LPG secara tidak sesuai prosedur sangat berbahaya apabila beredar dan digunakan oleh masyarakat karena berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan, mengingat LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai standar keselamatan.

    Melalui pengungkapan ini, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi, sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.

    Polda Sulsel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyalahgunaan LPG bersubsidi maupun praktik lain yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Upacara, Ini Pesan Hari Pahlawan untuk Personel Polres Parepare

    PAREPARE – Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian harus terus hidup dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini.

    Pesan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pahlawan 2026 yang digelar di halaman Markas Polres Parepare, Jalan Andi Mappatola, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Selasa (10/11/2026).

    Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tersebut diikuti para pejabat utama, kapolsek, perwira, bintara, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polres Parepare.

    Upacara berlangsung dengan pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pesan-pesan perjuangan para pahlawan.

    Rangkaian tersebut mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari pengorbanan panjang. Nilai keberanian, persatuan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi menjadi warisan yang perlu dijaga lintas generasi.

    Bagi institusi kepolisian, semangat kepahlawanan juga memiliki relevansi dengan tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan yang berkeadilan.

    "Semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara. Nilai perjuangan harus tercermin dalam sikap, tanggung jawab, dan pengabdian setiap personel ketika menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesan Wakapolres dalam amanatnya.

    Peringatan Hari Pahlawan juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas di lingkungan kepolisian. Tantangan menjaga keamanan dan keutuhan bangsa membutuhkan kerja sama, integritas, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.

    Nilai-nilai itu tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan.

    Melalui momentum 10 November, Polres Parepare diharapkan terus menanamkan nasionalisme kepada seluruh personel agar semangat pengabdian tidak berhenti pada seremoni, melainkan hadir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

    Sebab, perjuangan pada masa kini memiliki bentuk yang berbeda. Menjaga persatuan, melindungi sesama, dan menghadirkan rasa keadilan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan. (*)

  • Terbit pada
    Usai Upacara di SMKN 2, Wakapolres Parepare Turun Langsung Seberangkan Pelajar

    PAREPARE– Pemandangan humanis tersaji di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Senin (9/11/2026) pagi. Di tengah kesibukan arus lalu lintas jam berangkat sekolah dan kerja, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, turun langsung ke jalan raya untuk mengurai kemacetan sekaligus membantu para pelajar menyeberang jalan dengan aman.

    Dalam kegiatan tersebut Wakapolres Parepare didampingi Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, Kapolsek Soreang AKP Amir Usman, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Ujung Baru Aiptu Darwis Rakib, orang nomor dua di jajaran Polres Parepare ini tak canggung mengatur arus kendaraan yang padat demi kelancaran pengguna jalan.

    Saat ditemui di lokasi kegiatan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin mengungkapkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya terbatas di dalam kantor atau pengamanan formal saja, melainkan hadir memberikan rasa aman dan nyaman secara langsung di tengah masyarakat.

    "Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di pagi hari adalah prioritas kita bersama. Terlebih di titik-titik rawan seperti kawasan sekolah yang ramai dilintasi anak-anak kita. Kehadiran Polri di tengah jalan bukan sekadar mengatur lalu lintas, tetapi memastikan setiap warga, khususnya para pelajar, bisa beraktivitas dengan aman tanpa rasa khawatir," ujar Kompol Saharuddin dengan hangat.

    Beliau juga menambahkan bahwa jajaran Polres Parepare akan terus berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Polri yang senantiasa hadir dan bersinergi dengan warga.

    Aksi turun tangan para perwira menengah Polres Parepare ini pun mendapat apresiasi positif dari para pengguna jalan serta warga sekitar yang merasa terbantu dengan kelancaran arus lalu lintas di pagi hari yang ceria tersebut.

  • Terbit pada
    Kualitas Jaringan MyRepublic Disorot, Keluhan Datang dari Pelanggan hingga Pelaku Usaha

    Teknologi -- Janji kecepatan internet yang ditawarkan dalam iklan menjadi pertimbangan banyak orang sebelum memilih penyedia layanan. Namun, pengalaman sejumlah pelanggan MyRepublic justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara materi promosi dan kualitas jaringan yang mereka terima setelah berlangganan.

    Sejumlah pelanggan mengaku kecewa karena kecepatan internet yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi saat pertama kali memutuskan menggunakan layanan tersebut. Keluhan tidak hanya menyangkut kecepatan unduh dan unggah, tetapi juga kestabilan koneksi hingga persoalan akses ke sejumlah situs.

    Rudi, salah seorang pelanggan, menilai terdapat perbedaan mencolok antara informasi kecepatan yang ditampilkan dalam iklan dengan pengalaman penggunaan sehari-hari.

    "Iklannya 1:1, kenyataannya 1:0,10," ungkap Rudi.

    Keluhan serupa disampaikan Wandi. Menurut dia, harga langganan MyRepublic tidak terpaut jauh dari penyedia internet lain. Namun, kualitas koneksi yang dirasakan justru belum memberikan kepuasan.

    "Jaringannya tidak stabil, lost koneksi sih tidak, tapi lemotnya minta ampun," ujarnya.

    Persoalan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas usaha. Wulan, salah seorang pelaku usaha warung kopi, mengaku harus menghadapi keluhan pelanggan setelah mengganti jaringan internet yang digunakan di tempat usahanya.

    Menurut Wulan, koneksi internet menjadi salah satu fasilitas penting bagi pengunjung, terutama mereka yang bekerja secara daring maupun komunitas yang menjadikan warung kopi sebagai tempat berkumpul.

    "Tidak sedikit yang pergi gara-gara internetnya sering lemot, apalagi pelanggan di sini kebanyakan pekerja dan komunitas," kata Wulan.

    Persoalan akses layanan hingga transparansi informasi

    Keluhan lain datang dari Hatma, seorang pegawai pemerintahan. Ia mengaku mengalami kendala ketika mengakses situs web instansi tempatnya bekerja setelah menggunakan layanan MyRepublic.

    Gangguan akses tersebut disebut terjadi berulang kali. Hatma mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan melalui surat elektronik kepada pihak penyedia layanan, tetapi belum memperoleh solusi yang dinilai memadai.

    Setelah menyampaikan keluhannya melalui media sosial, ia mendapatkan saran untuk menggunakan layanan IP Publik dengan biaya tambahan Rp50.000 per bulan.

    Saran tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi informasi sebelum pelanggan memutuskan berlangganan.

    "Mengapa baru disaranin sekarang? Mengapa tidak disampaikan marketingnya saat akan pasang, nanti setelah berlangganan tiga bulan baru disaranin," ungkap Hatma.

    Bagi pelanggan, informasi mengenai kebutuhan teknis jaringan semestinya disampaikan sejak awal. Dengan begitu, mereka dapat mempertimbangkan biaya tambahan maupun kesesuaian layanan sebelum membuat keputusan berlangganan.

    Pemerhati IT soroti perilaku konsumen sebelum memilih provider

    Pemerhati teknologi informasi, Boby, turut menyoroti persoalan yang dialami sejumlah pelanggan tersebut. Ia menilai calon pengguna internet perlu lebih cermat sebelum memutuskan berlangganan, terutama ketika penawaran harga dan kecepatan terlihat sangat menarik.

    "Sistem bayar di depan, kita enggak tahu seberapa baik pelayanannya, jaringannya, kita juga enggak jelas pengaduannya ke mana, apalagi ini provider baru di daerah ini dengan iklan yang enggak masuk akal," ujar Boby.

    Menurut dia, calon pelanggan sebaiknya tidak hanya menjadikan materi promosi sebagai dasar pertimbangan. Mereka perlu mencari informasi tambahan melalui ulasan pengguna, baik yang memberikan penilaian positif maupun negatif.

    Boby juga mengingatkan adanya kemungkinan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait nama layanan. Sebagian calon pelanggan disebut mengira MyRepublic merupakan Internet Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan dengan tarif berlangganan sekitar Rp100 ribuan per bulan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama ketika MyRepublic mulai menjangkau wilayah yang memiliki tingkat peminat layanan Internet Rakyat cukup besar.

    Di sisi lain, sejumlah pelanggan yang sebelumnya menggunakan IndiHome disebut beralih ke MyRepublic karena penawaran harga yang dinilai tidak jauh berbeda, dengan harapan memperoleh layanan internet yang lebih menguntungkan.

    Namun, pengalaman yang disampaikan sejumlah pelanggan menunjukkan bahwa harga dan materi promosi bukan satu-satunya faktor penentu kepuasan. Stabilitas jaringan, kesesuaian kecepatan, serta kualitas penanganan pengaduan juga menjadi bagian penting dari layanan internet.

    Bagi pelanggan yang merasa kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan, Boby menyarankan agar mempertimbangkan kembali penyedia internet yang digunakan.

    "Ganti provider saja, gunakan provider yang jelas-jelas sudah terbukti dari pengalaman sebelumnya," tambahnya.

    Keluhan-keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi penyedia layanan internet agar promosi yang disampaikan kepada masyarakat sejalan dengan kualitas layanan di lapangan. Transparansi mengenai kecepatan, persyaratan teknis, biaya tambahan, dan saluran pengaduan juga menjadi hal yang patut diperhatikan.

    Sebab, bagi pelanggan, internet bukan sekadar angka kecepatan dalam iklan. Koneksi yang stabil dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

  • Terbit pada
    Prabowo Terima Sejumlah Mantan Kapolri di Hambalang, Jenderal Suyudi Mendampingi

    Bogor - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah mantan Kapolri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga terlihat hadir di lokasi. Pertemuan dengan mantan Kapolri digelar di kediaman Prabowo kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Tampak Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengikuti pertemuan tersebut.

    Kapolri Jenderal Suyudi terlihat mendampingi Presiden Prabowo saat menyambut para mantan Kapolri yang hadir.

    "Kami bersama para Kapolri pada masanya," ujar Suyudi di lokasi.

    Tampak hadir Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti hingga Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro. Prabowo beberapa kali bertanya terkait kabar mereka.

    "Kumisnya masih," canda Prabowo.

    "Cuma ubanan Pak," jawab Bimantoro.

    Selain itu, hadir pula Mendagri Tito Karnavian di lokasi. Untuk diketahui Tito merupakan mantan Kapolri periode Juli 2016 hingga Oktober 2019.

    Mantan Kapolri yang berada di pertemuan tersebut terlihat berbincang dengan Prabowo. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

  • Terbit pada
    Polisi Temukan Ballo di Jalan Mayor Abdullah, Cempae, dan Jalan Menara

    PAREPARE – Peredaran minuman tradisional jenis ballo atau tuak masih menjadi perhatian aparat kepolisian di Kota Parepare. Dalam operasi yang digelar Sabtu malam (7/11/2026), Satresnarkoba Polres Parepare menyita sejumlah ballo dari beberapa lokasi penjualan.

    Penindakan tersebut menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi tempat penjualan minuman tradisional beralkohol. Petugas menemukan ballo di tiga lokasi, masing-masing di Jalan Mayor Abdullah, Kelurahan Labukkang, Jalan Petta Unga kawasan Cempae, dan Jalan Menara.

    Dari lokasi pertama di Jalan Mayor Abdullah, polisi mengamankan tiga jeriken berisi sekitar 18 liter ballo. Sementara di kawasan Cempae, petugas menyita tiga botol air mineral ukuran besar yang berisi minuman tradisional tersebut.

    Adapun di Jalan Menara, polisi kembali menemukan dua jeriken dengan perkiraan volume 12 liter.

    Selain itu, petugas menemukan ballo yang diduga dibuang pemiliknya di sekitar Gedung Masagena'e, Jalan Ajattappareng.

    Pemeriksaan juga dilakukan di Jalan Sibali dan Jalan Andi Makkulau. Namun, petugas tidak menemukan minuman tradisional yang menjadi sasaran penindakan di kedua lokasi tersebut.

    Operasi ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Polres Parepare dengan sasaran peredaran narkoba, minuman keras, senjata tajam, serta barang-barang terlarang lainnya.

    Kabag Ops Polres Parepare Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., bersama Kasat Reskrim AKP Muh. Saleh, S.E., M.H., Kasat Intelkam AKP Burhanuddin, S.Sos., M.H., dan Kasat Narkoba Iptu Jufri, S.H., turut dalam operasi tersebut.

    Personel Samapta, Propam, Satresnarkoba, serta Detasemen Polisi Militer XIV-02 Hasanuddin juga terlibat dalam penindakan tersebut.

    Kasat Narkoba Polres Parepare Iptu Jufri, S.H., mengatakan penertiban peredaran ballo menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.

    "Pengawasan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman tradisional beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

    Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Mapolres Parepare untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Penertiban ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Informasi mengenai aktivitas penjualan yang meresahkan dapat menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.