Lintas Pos Nasional

Rekomendasi

Semua postingan dengan tag Rekomendasi oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

  • Terbit pada
    Pemerintah Mau Gandakan Produktivitas Sawit Jadi 4 Ton per Hektare

    Jakarta -- Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional dari saat ini sekitar 2 ton per hektare menjadi 4 ton per hektare. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas atau intensifikasi lahan yang sudah ada.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia memiliki sekitar 17 juta hektare perkebunan sawit. Namun, produktivitasnya masih dapat ditingkatkan.

    "Kita punya 17 juta hektare kebun sawit, yang produktivitasnya masih 2 ton per hektare, yang tentu bisa sampai ke 4 ton ya," kata Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Menurut Hanif, peningkatan produktivitas menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan bahan baku energi dari komoditas perkebunan.

    Dia mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan hasil perkebunan sawit melalui intensifikasi.

    "Jadi masih banyak upaya untuk itu, untuk intensifikasi," ujarnya.

    Hanif juga menyinggung pengembangan komoditas tebu yang membutuhkan penambahan lahan perkebunan untuk mendukung rencana pengembangan bahan baku etanol.

    Berbeda dengan sawit yang sudah memiliki perkebunan existing, ia menjelaskan pengembangan tebu masih memerlukan pembahasan teknis lintas kementerian.

    Pemerintah, kata dia, tengah mengevaluasi pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pengembangan kawasan tidak dilakukan dengan mengonversi hutan alam. Karena itu, pemerintah masih melakukan pemetaan dan verifikasi lahan sebelum menetapkan lokasi pengembangan.

  • Terbit pada
    Pemerintah Siapkan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi di 4 Provinsi

    Jakarta -- Pemerintah menyiapkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

    "Pada kesempatan hari ini, kami tadi mencoba merumuskan langkah-langkah percepatan kondisional dalam pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi besar, empat provinsi utama yaitu Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Hanif mengatakan koordinasi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap beberapa minggu sekali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal target pemerintah yang tercantum dalam Asa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Harapan kita maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan segera menetapkan rencana induk pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi tersebut," ujarnya.

    Rencana pembangunan kawasan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Dalam aturan tersebut, pemerintah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta provinsi lain yang ditetapkan kemudian.

  • Terbit pada
    Seberapa Baik Layanan Kesehatan Klinik Polres Parepare? BPJS Kesehatan Turun Melakukan Survei

    PAREPARE – Kualitas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarga menjadi perhatian Polres Parepare. Salah satu upaya untuk mengukur mutu layanan tersebut dilakukan melalui survei kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klinik Pratama Polres Parepare Jl. A. Isa no. 3 Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare, Jumat(6/11/2026).

    Survei yang melibatkan BPJS Kesehatan Cabang Parepare ini bertujuan mengetahui pengalaman peserta selama memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tersebut.

    Anggota Polri dan keluarga yang terdaftar sebagai peserta JKN menjadi responden dalam pengukuran kepuasan tersebut. Proses survei melibatkan PT Katadata Indonesia sebagai pihak ketiga, bersama Staf Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan serta Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan KC Parepare.

    Bagi Polres Parepare, penilaian langsung dari peserta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan yang tersedia telah memenuhi kebutuhan penggunanya.

    Kasi Dokkes Polres Parepare, Ipda Besse Fatmawati, A.Md.Kep., S.K.M., mengatakan survei tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan penilaian berdasarkan pengalaman mereka saat mengakses layanan kesehatan.

    "Survei ini menjadi kesempatan untuk melihat pelayanan dari sudut pandang peserta. Dengan begitu, kami bisa mengetahui hal-hal yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan," ujar Besse Fatmawati.

    Menurutnya, evaluasi pelayanan tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan kualitas yang sudah berjalan, tetapi juga mengenali aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

    Masukan peserta diharapkan memberikan gambaran lebih objektif mengenai mutu pelayanan di Klinik Pratama Polres Parepare. Penilaian tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarga.

    "Kami berharap Klinik Pratama Polres Parepare dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga anggota dan keluarga mendapatkan akses kesehatan yang baik sesuai kebutuhan," tambahnya.

    Survei kepuasan peserta JKN ini dilaksanakan satu kali dalam setahun sebagai bagian dari evaluasi mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

    Melalui penilaian tersebut, Polres Parepare diharapkan dapat terus menjaga kualitas pelayanan Klinik Pratama agar semakin responsif terhadap kebutuhan pasien serta memberikan pengalaman layanan kesehatan yang lebih baik.

  • Terbit pada
    Kepuasan Peserta JKN Diuji, Bagaimana Kualitas Layanan Klinik Polres Parepare?

    PAREPARE – Kualitas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarga menjadi perhatian Polres Parepare. Salah satu upaya untuk mengukur mutu layanan tersebut dilakukan melalui survei kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klinik Pratama Polres Parepare Jl. A. Isa no. 3 Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare, Jumat(6/11/2026).

    Survei yang melibatkan BPJS Kesehatan Cabang Parepare ini bertujuan mengetahui pengalaman peserta selama memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tersebut.

    Anggota Polri dan keluarga yang terdaftar sebagai peserta JKN menjadi responden dalam pengukuran kepuasan tersebut. Proses survei melibatkan PT Katadata Indonesia sebagai pihak ketiga, bersama Staf Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan serta Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan KC Parepare.

    Bagi Polres Parepare, penilaian langsung dari peserta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan yang tersedia telah memenuhi kebutuhan penggunanya.

    Kasi Dokkes Polres Parepare, Ipda Besse Fatmawati, A.Md.Kep., S.K.M., mengatakan survei tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan penilaian berdasarkan pengalaman mereka saat mengakses layanan kesehatan.

    "Survei ini menjadi kesempatan untuk melihat pelayanan dari sudut pandang peserta. Dengan begitu, kami bisa mengetahui hal-hal yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan," ujar Besse Fatmawati.

    Menurutnya, evaluasi pelayanan tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan kualitas yang sudah berjalan, tetapi juga mengenali aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

    Masukan peserta diharapkan memberikan gambaran lebih objektif mengenai mutu pelayanan di Klinik Pratama Polres Parepare. Penilaian tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarga.

    "Kami berharap Klinik Pratama Polres Parepare dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga anggota dan keluarga mendapatkan akses kesehatan yang baik sesuai kebutuhan," tambahnya.

    Survei kepuasan peserta JKN ini dilaksanakan satu kali dalam setahun sebagai bagian dari evaluasi mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

    Melalui penilaian tersebut, Polres Parepare diharapkan dapat terus menjaga kualitas pelayanan Klinik Pratama agar semakin responsif terhadap kebutuhan pasien serta memberikan pengalaman layanan kesehatan yang lebih baik.

  • Terbit pada
    Oli Ilegal Produksi Mojokerto Bisa Sebabkan Kerusakan Mesin jika Digunakan Jangka Panjang

    Mojokerto -- Oli ilegal bermerk MARS yang diproduksi FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, rupanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis kendaraan. Mulai dari sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bermesin diesel. Namun, penggunaan oli tersebut secara jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan mesin. Kerusakan bisa terjadi karena takaran yang dipakai FR dalam produksi oli itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. Akibatnya, oli tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI. Dalam menjalankan usaha produksinya di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, cara kerja FR adalah memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. Setelah jadi, produk oli buatan itu dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter.

    Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. Trik itu dipakai FR agar produknya dipercaya oleh pembeli.

    Dalam memproduksi oli ilegal, FR memeroleh bahan baku dari berbagai daerah. Bahan baku oli didapat FR dari wilayah Gresik dan Semarang, sementara biji plastik didapatnya dari wilayah Sidoarjo. ”Setelah kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, memang dalam jangka panjangnya akan menimbulkan kerusakan dalam mesin yang digunakan. Karena memang tidak sesuai dengan SNI,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan, kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat (6/11/2026). Diberitakan sebelumnya, Polres Mojokerto Kota mengungkap produksi oli ilegal yang dijalankan FR di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pengungkapan itu terjadi setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto pada 27 Oktober 2026.

    Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal yang dimiliki FR. Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki NPT, tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun

    Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia juga dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.

  • Terbit pada
    Bareng Walikota, Waka Polres Parepare Salat Jumat di Al-Manar dan Sampaikan Pesan Ini

    PAREPARE - Polres Parepare kembali menggelar kegiatan Jumat Keliling sebagai sarana mendekatkan diri dengan masyarakat. Kali ini, jajaran Polres Parepare melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Al-Manar, Perempatan Jalan Ganggawa - Jalan Usman Isa, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat (06/11/2026).

    Kegiatan Jumat Keliling tersebut dihadiri Walikota Parepare H. Tasming Hamid, S.E., M.H., Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Iptu Suardi, S.E., Waka Polsek KPN Iptu Sunarya, para pejabat utama dan personel Polsek KPN, para pengurus masjid, serta jamaah Masjid Jami' Al-Manar.

    Usai pelaksanaan salat Jumat, Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas langsung kepada para jamaah. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban.

    Dalam penyampaiannya, Kompol Saharuddin pertama-tama mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan Call Center 110 Polres Parepare. Layanan ini gratis dan siap siaga 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait gangguan kamtibmas, kecelakaan, maupun tindak kriminal.

    "Jangan ragu hubungi 110 jika ada kejadian darurat. Kami siap melayani masyarakat Parepare kapan pun. Jangan menunggu viral dulu baru melapor, laporkan secepatnya agar kami bisa cepat bertindak," ujarnya

    Kedua, ia juga mensosialisasikan Operasi Patuh Pallawa 2026 yang tengah digelar. Ia mengajak seluruh jamaah untuk selalu tertib berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm, dan tidak melanggar aturan di jalan raya.

    "Operasi Patuh Pallawa ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Banyak kecelakaan terjadi karena kita abaikan aturan. Mari kita tertib, demi keselamatan kita dan keluarga kita," tegasnya.

    Ketiga, Waka Polres secara khusus menyoroti maraknya anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Ia meminta para orang tua untuk tidak membiarkan anaknya yang belum cukup umur membawa motor sendiri karena sangat membahayakan keselamatan.

    "Kami temukan masih banyak anak di bawah umur yang bawa motor ke sekolah. Ini sangat rawan kecelakaan. Kami mohon kepada bapak-ibu, tolong awasi anaknya, jangan beri izin membawa motor jika belum cukup umur dan belum punya SIM," tambahnya.

    Keempat, Kompol Saharuddin juga menyampaikan terkait program Kapolri yang baru. Program tersebut menitikberatkan pada pelayanan Polri yang semakin humanis, transparan, dan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

    Terakhir, ia mengingatkan jamaah untuk waspada terhadap kasus penipuan, terutama modus penipuan melalui telepon gelap. Ia meminta masyarakat jangan mudah percaya kepada penelepon yang mengatasnamakan keluarga, pejabat, maupun pihak bank yang meminta transfer uang.

    "Jika ada telepon yang mengaku anaknya kecelakaan, minta transfer, atau mengaku menang undian, jangan langsung percaya. Cek dulu, konfirmasi dulu ke keluarga. Itu modus penipuan yang sudah banyak korbannya," pungkasnya.

    Sementara itu, pengurus Masjid Jami' Al-Manar menyambut baik kegiatan Jumat Keliling Polres Parepare. Menurutnya, kehadiran Walikota dan jajaran Polres di tengah jamaah menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah, Polri, dan masyarakat dalam menjaga Kota Parepare tetap aman, damai, dan kondusif.

  • Terbit pada
    Polres Parepare Perkuat Mitigasi, Personel dan Peralatan Disiapkan Hadapi Bencana

    PAREPARE – Mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menjelang musim penghujan, Polres Parepare memperkuat kesiapan personel gabungan melalui apel gelar pasukan penanggulangan bencana alam 2026, Kamis (5/11/2026).

    Apel yang berlangsung di halaman Mapolres Parepare, Jalan Andi Mappatola, dipimpin Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan. Sejumlah unsur turut terlibat, mulai dari TNI, Brimob, BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP hingga instansi pemerintah daerah.

    Dalam amanatnya, AKBP Phunky menyebut Sulawesi Selatan memiliki kerawanan bencana karena kondisi geografisnya yang beragam, mulai dari pegunungan, dataran rendah hingga pesisir.

    Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 270 kejadian bencana sepanjang 2025. Sementara hingga November 2026, jumlahnya mencapai 129 kejadian. Bahkan, kasus angin puting beliung tahun ini telah melampaui angka sepanjang tahun sebelumnya.

    "Kondisi geografis yang beragam menyimpan potensi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Hal ini menegaskan bahwa mitigasi harus dilakukan secara terpadu dengan kunci keberhasilan berupa kolaborasi dan sinergi antarinstansi," ujar Phunky.

    Ia menekankan enam langkah antisipasi, yakni pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan, penguatan koordinasi lintas instansi, penyediaan posko terpadu, serta percepatan penanganan dan penyelamatan korban.

    Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan personel dan peralatan. Setiap instansi harus memahami peran masing-masing agar penanganan darurat berjalan efektif.

    Polres Parepare juga merencanakan pelatihan berkala bersama instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat.

    "Melalui apel ini, kesiapan personel gabungan di Kota Parepare diharapkan semakin terarah, solid, dan terlatih," kata Phunky.

    Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respons ketika bencana terjadi sekaligus meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Produksi Beras 2027 Terancam, Bulog Diminta Atur Stok

    Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) secara selektif ke wilayah dengan harga tinggi penting untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Hal ini menyusul posisi stok beras Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,6 juta ton di tengah ancaman penurunan produksi dan risiko El Nino.

    Menurut Eliza, pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog perlu mempertimbangkan kebutuhan intervensi pasar, keberlanjutan pasokan, serta perputaran persediaan agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.

    "Intinya stok pengaman minimum dijaga, stok operasional dilepas secara selektif terutama ke daerah harga tinggi dan stok tua diputar," kata Eliza dikutip dari Antara, Rabu (4/11/2026).

    Ia mengatakan besarnya cadangan beras merupakan aset strategis pemerintah. Namun, jumlah stok yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga apabila penyalurannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Karena itu, pemerintah perlu membedakan stok pengaman minimum, persediaan untuk intervensi pasar, serta beras yang perlu diputar agar kualitasnya tidak menurun akibat penyimpanan terlalu lama.

    Eliza mengingatkan penyaluran beras secara agresif berisiko mengurangi cadangan apabila produksi pada awal 2027 terganggu. Sebaliknya, penyimpanan yang terlalu lama juga dapat menghambat stabilisasi harga karena beras belum menjangkau konsumen.

    Keseimbangan pengelolaan stok tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kesiapan pasokan untuk menghadapi kemungkinan gangguan produksi.

    Berdasarkan laporan Perum Bulog pada Selasa (3/11/2026), stok CBP tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, kapasitas gudang Bulog mencapai 6,7 juta ton dengan tingkat keterisian sekitar 70%.

    Dari sisi penyaluran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi CBP sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai 2,88 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1,16 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1,63 juta ton bantuan pangan.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melanjutkan program SPHP dan menyiapkan bantuan pangan beras bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima selama Oktober hingga Desember 2026. Setiap keluarga mendapatkan alokasi 10 kilogram beras per bulan.

    Bapanas pada 29 Oktober 2026 melaporkan masih terdapat alokasi penugasan SPHP sebesar 76.800 ton dan bantuan pangan sekitar 997.000 ton hingga akhir tahun. Total penyaluran CBP sepanjang 2026 diproyeksikan mendekati 4 juta ton.

    Dari sisi harga, Bapanas mencatat rata-rata harga beras medium nasional pada 28 Oktober 2026 sebesar Rp 13.697 per kilogram. Angka tersebut turun 0,2% dibandingkan sepekan sebelumnya.

    Eliza menekankan penyaluran beras perlu mempertimbangkan perkembangan harga, kebutuhan setiap wilayah, serta perkiraan produksi agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak sekadar mengejar target volume.

    "Intervensi harus berbasis harga, wilayah, dan proyeksi," ujarnya.

    Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memperhatikan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57% atau sekitar 1,59 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Khusus periode Oktober hingga Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton atau menurun 16,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

    Eliza menilai proyeksi penurunan produksi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola cadangan beras, terlebih awal 2027 bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurut dia, fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif berisiko menggeser masa tanam serta waktu panen di sejumlah sentra produksi beras.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 3 November 2026 mencatat indeks ENSO periode Agustus hingga Oktober 2026 sebesar positif 3,09 yang menunjukkan kondisi El Nino sangat kuat.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eliza mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekurangan air, mengoptimalkan irigasi, serta menyalurkan benih dan pupuk sesuai kalender tanam yang disesuaikan dengan prakiraan cuaca.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi beras sekaligus memastikan pemerintah dapat kembali memperkuat cadangan setelah melakukan intervensi pasar.

    "Kemampuan Bulog mengadakan kembali bergantung pada realisasi panen," katanya.

    Eliza menegaskan pengelolaan CBP harus mampu menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen tanpa mengurangi kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pada periode berikutnya.

  • Terbit pada
    RANS Buka Suara soal Dugaan Pengerahan Massa Bayaran di Carnival Jogja

    Jakarta -- PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk buka suara mengenai dugaan pengerahan warga dengan imbalan uang Rp50 ribu dalam penyelenggaraan RANS Carnival Yogyakarta pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Perseroan menegaskan tidak pernah menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai kegiatan tersebut.

    Klarifikasi itu disampaikan RANS melalui surat tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas permintaan penjelasan terkait pemberitaan mengenai penyelenggaraan acara tersebut.

    Surat bernomor 057/CORSEC/REI/XI/2026 itu ditandatangani Sekretaris Perusahaan RANS, Chintami Maranata Sihombing.

    "Terkait dugaan pengerahan warga dengan imbalan Rp50 ribu, Perseroan menegaskan bahwa Perseroan tidak menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai kegiatan tersebut," tulis Chintami dalam surat tanggapan kepada BEI.

    Chintami juga menegaskan RANS tidak memberikan instruksi kepada pihak kepolisian, perangkat kelurahan, perangkat desa, maupun pihak lainnya untuk melakukan pengerahan warga sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan dan pesan WhatsApp yang beredar.

    RANS menyatakan kegiatan tersebut merupakan hiburan gratis yang terbuka untuk masyarakat.

    Carnival digelar di Sleman, Yogyakarta, selama dua hari dengan melibatkan musisi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas kreatif lokal.

    Dalam surat tersebut, Chintami membenarkan sejumlah pengisi acara yang sebelumnya dijadwalkan tampil tidak jadi berpartisipasi dalam RANS Carnival Yogyakarta.

    Perseroan menyebut keputusan tersebut diambil oleh masing-masing pihak berdasarkan pertimbangan mereka dalam menyikapi perkembangan situasi menjelang acara. RANS mengaku menghormati keputusan para pengisi acara tersebut.

    "Perseroan membenarkan bahwa sejumlah pengisi acara belum dapat berpartisipasi dalam acara RANS Carnival Yogyakarta sebelum pelaksanaan kegiatan berdasarkan pertimbangan masing-masing pihak," tulis Chintami.

    Chintami menjelaskan perhatian dan tanggapan publik muncul menjelang acara setelah Raffi Ahmad menghadiri kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

    Dalam suratnya, RANS menyebut berdasarkan klarifikasi Polda Metro Jaya selaku penyelenggara kegiatan tersebut, Raffi Ahmad hadir sebagai tamu undangan.

    Perkembangan itu turut memengaruhi persiapan RANS Carnival, termasuk perubahan keikutsertaan sejumlah pengisi acara dan penyesuaian partisipasi pelaku usaha.

    Perseroan kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengubah susunan pengisi acara serta rangkaian kegiatan. Acara tetap digelar sesuai jadwal, tetapi dengan konsep yang lebih sederhana.

    "Sebagai langkah antisipasi, Perseroan menyesuaikan susunan pengisi acara dan rangkaian kegiatan dengan tetap melibatkan musisi lokal, pelaku UMKM, serta komunitas kreatif di Yogyakarta," tulis Chintami.

    Dengan penyesuaian tersebut, RANS menyatakan Carnival Yogyakarta tetap terlaksana selama dua hari sebagai hiburan gratis bagi masyarakat sekaligus menyediakan ruang partisipasi dan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM serta komunitas kreatif setempat.

    Chintami menyatakan RANS masih mengevaluasi dampak penyesuaian acara terhadap pendapatan dan beban penyelenggaraan.

    Evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi keuangan kegiatan, termasuk penghitungan biaya yang telah dikeluarkan maupun yang masih akan ditanggung perseroan.

    Meski demikian, berdasarkan penilaian perseroan hingga tanggal surat tanggapan, dinamika penyelenggaraan RANS Carnival Yogyakarta tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan, arus kas, maupun kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya.

    "Perseroan masih mengevaluasi dampak penyesuaian acara terhadap pendapatan dan beban penyelenggaraan, termasuk beban yang telah dan/atau akan ditanggung, melalui penyusunan laporan realisasi keuangan kegiatan," tulis Chintami.

    "Meskipun nilainya masih dalam perhitungan, berdasarkan penilaian Perseroan sampai dengan tanggal tanggapan ini, kondisi tersebut tidak berpengaruh material terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan, arus kas, maupun kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya," lanjutnya.

    Untuk mencegah kejadian serupa terulang, RANS berencana memperkuat manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan. Langkah tersebut mencakup penyusunan rencana antisipasi jika pengisi acara berubah atau membatalkan keikutsertaan, serta peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.

    Perseroan juga akan meningkatkan pemantauan isu di media massa dan media sosial yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan acara. Selain itu, RANS akan memperkuat prosedur persetujuan dan pengawasan terhadap kegiatan promosi, publikasi, pemberian fasilitas, serta aktivitas yang melibatkan masyarakat.

    Chintami menambahkan evaluasi terhadap aspek operasional, keamanan, reputasi, hukum, dan keuangan juga akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.