Lintas Pos Nasional

Polda Sulsel

Semua postingan dengan tag Polda Sulsel oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Konferensi Pers Polda Sulsel Ungkap Praktik Pengoplosan LPG Bersubsidi di Kota Makassar

    Makassar -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

    Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).

    Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto.

    Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen yang berlangsung di wilayah hukum Polda Sulsel.

    Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AA (47). Pelaku diduga menjalankan praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak Agustus 2026.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah memberikan keuntungan kepada terduga pelaku sebesar Rp55.200.000 selama periode Agustus hingga November 2026.

    Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, 6 tabung ukuran 5,5 kilogram, 21 tabung ukuran 12 kilogram, 2 unit timbangan, 13 alat transfer gas, 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

    Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, terkait dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

    Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup, petugas kemudian melakukan penindakan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 WITA.

    Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, terungkap bahwa terduga pelaku memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, pelaku juga membeli dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.

    Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat transfer gas untuk memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Proses pemindahan gas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas, kemudian tabung ditimbang guna menyesuaikan berat sesuai standar yang ditentukan.

    Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menjual sebanyak 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7.200.000. Sementara untuk LPG ukuran 12 kilogram, sebanyak 400 tabung telah terjual dengan keuntungan mencapai Rp48.000.000.

    Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh terduga pelaku mencapai Rp55.200.000, dengan jumlah keseluruhan tabung hasil pengoplosan yang telah terjual sebanyak 510 tabung.

    Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Sulsel atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.

    Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan LPG secara tidak sesuai prosedur sangat berbahaya apabila beredar dan digunakan oleh masyarakat karena berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan, mengingat LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai standar keselamatan.

    Melalui pengungkapan ini, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi, sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.

    Polda Sulsel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyalahgunaan LPG bersubsidi maupun praktik lain yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.

  • Terbit pada
    Polda Sulsel Bahas Cara Bantu Warga Mendapat Pekerjaan, Parepare Jadi Lokasi Pertemuan

    PAREPARE – Pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, tekanan sosial dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi keamanan lingkungan. Karena itu, upaya menjaga ketertiban dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pendekatan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas untuk membantu menghubungkan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan maupun peluang usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan lintas instansi di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pendekatan untuk menekan risiko kriminalitas. Program yang dibahas mengarahkan perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, terutama pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kelompok rentan.

    Gagasan utamanya adalah memperluas peran Bhabinkamtibmas, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat menemukan akses terhadap kesempatan ekonomi.

    Melalui pendataan warga, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mengenali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau peningkatan keterampilan. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan ini membuka peluang agar persoalan pengangguran dapat ditangani melalui kerja sama lintas sektor. Kepolisian berperan membangun komunikasi dan kemitraan, sedangkan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha dapat membantu menyediakan akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja.

    Dalam pemaparannya, Ditbinmas Polda Sulsel menyebut angka pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 8,06 persen. Angka tersebut disampaikan dalam forum sebagai gambaran persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian.

    Namun, pengangguran tidak serta-merta membuat seseorang terlibat tindak pidana. Pencegahan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk membuka akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan, memperkuat dukungan sosial, dan mengatasi persoalan yang membuat masyarakat rentan.

    Karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang dibahas dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat dalam membantu warga memperoleh kesempatan ekonomi.

    “Pencegahan gangguan keamanan perlu berjalan bersama upaya menjawab persoalan sosial di masyarakat. Warga yang membutuhkan pekerjaan perlu dibantu agar memiliki akses terhadap pelatihan dan peluang usaha, bukan sekadar didata,” ujar Kombes Pol. Anang Triarson.

    Kutipan tersebut merupakan rumusan redaksi, bukan pernyataan langsung narasumber.

    Keterlibatan lembaga pelatihan menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memberikan paparan mengenai peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja dapat membantu pencari kerja meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan dan UMKM diperlukan agar keterampilan yang diperoleh memiliki peluang untuk digunakan secara nyata.

    Salah satu tantangan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memastikan pendampingan tidak berhenti pada pendataan atau penyampaian informasi. Dukungan perlu berlanjut hingga warga memperoleh akses pelatihan, kesempatan kerja, atau peluang mengembangkan usaha.

    Dalam forum tersebut, pemantauan warga yang telah mendapatkan pekerjaan dan perhatian terhadap pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi bagian dari materi yang dibahas.

    Langkah itu dapat membantu memastikan kemitraan memberikan manfaat yang lebih konkret. Perusahaan, misalnya, dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan sesuai kebutuhan industri, maupun program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

    Sementara itu, pemerintah daerah dapat berperan menghubungkan kebutuhan warga dengan program ketenagakerjaan dan pelatihan yang tersedia.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satlinmas, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satkamling, serta Senkom juga hadir dalam forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran dan keamanan lingkungan membutuhkan kerja sama yang melampaui satu institusi.

    Bagi masyarakat, keberhasilan pendekatan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh manfaat yang bisa dirasakan secara langsung: akses informasi pekerjaan yang lebih mudah, kesempatan meningkatkan keterampilan, dukungan untuk mengembangkan usaha, serta lingkungan yang aman.

    Pemberdayaan ekonomi dan pemeliharaan keamanan bukan dua agenda yang harus berjalan sendiri-sendiri. Dengan kemitraan yang tepat, upaya membuka kesempatan ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi membangun masyarakat yang lebih tangguh sekaligus menjaga ketertiban di lingkungan. (*)