Lintas Pos Nasional

nasional

Semua artikel: nasional

  • Terbit pada
    Konferensi Pers Polda Sulsel Ungkap Praktik Pengoplosan LPG Bersubsidi di Kota Makassar

    Makassar -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

    Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).

    Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto.

    Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen yang berlangsung di wilayah hukum Polda Sulsel.

    Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AA (47). Pelaku diduga menjalankan praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak Agustus 2026.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah memberikan keuntungan kepada terduga pelaku sebesar Rp55.200.000 selama periode Agustus hingga November 2026.

    Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, 6 tabung ukuran 5,5 kilogram, 21 tabung ukuran 12 kilogram, 2 unit timbangan, 13 alat transfer gas, 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

    Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, terkait dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

    Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup, petugas kemudian melakukan penindakan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 WITA.

    Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, terungkap bahwa terduga pelaku memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, pelaku juga membeli dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.

    Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat transfer gas untuk memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Proses pemindahan gas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas, kemudian tabung ditimbang guna menyesuaikan berat sesuai standar yang ditentukan.

    Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menjual sebanyak 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7.200.000. Sementara untuk LPG ukuran 12 kilogram, sebanyak 400 tabung telah terjual dengan keuntungan mencapai Rp48.000.000.

    Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh terduga pelaku mencapai Rp55.200.000, dengan jumlah keseluruhan tabung hasil pengoplosan yang telah terjual sebanyak 510 tabung.

    Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Sulsel atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.

    Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan LPG secara tidak sesuai prosedur sangat berbahaya apabila beredar dan digunakan oleh masyarakat karena berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan, mengingat LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai standar keselamatan.

    Melalui pengungkapan ini, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi, sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.

    Polda Sulsel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyalahgunaan LPG bersubsidi maupun praktik lain yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.

  • Terbit pada
    Kualitas Jaringan MyRepublic Disorot, Keluhan Datang dari Pelanggan hingga Pelaku Usaha

    Teknologi -- Janji kecepatan internet yang ditawarkan dalam iklan menjadi pertimbangan banyak orang sebelum memilih penyedia layanan. Namun, pengalaman sejumlah pelanggan MyRepublic justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara materi promosi dan kualitas jaringan yang mereka terima setelah berlangganan.

    Sejumlah pelanggan mengaku kecewa karena kecepatan internet yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi saat pertama kali memutuskan menggunakan layanan tersebut. Keluhan tidak hanya menyangkut kecepatan unduh dan unggah, tetapi juga kestabilan koneksi hingga persoalan akses ke sejumlah situs.

    Rudi, salah seorang pelanggan, menilai terdapat perbedaan mencolok antara informasi kecepatan yang ditampilkan dalam iklan dengan pengalaman penggunaan sehari-hari.

    "Iklannya 1:1, kenyataannya 1:0,10," ungkap Rudi.

    Keluhan serupa disampaikan Wandi. Menurut dia, harga langganan MyRepublic tidak terpaut jauh dari penyedia internet lain. Namun, kualitas koneksi yang dirasakan justru belum memberikan kepuasan.

    "Jaringannya tidak stabil, lost koneksi sih tidak, tapi lemotnya minta ampun," ujarnya.

    Persoalan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas usaha. Wulan, salah seorang pelaku usaha warung kopi, mengaku harus menghadapi keluhan pelanggan setelah mengganti jaringan internet yang digunakan di tempat usahanya.

    Menurut Wulan, koneksi internet menjadi salah satu fasilitas penting bagi pengunjung, terutama mereka yang bekerja secara daring maupun komunitas yang menjadikan warung kopi sebagai tempat berkumpul.

    "Tidak sedikit yang pergi gara-gara internetnya sering lemot, apalagi pelanggan di sini kebanyakan pekerja dan komunitas," kata Wulan.

    Persoalan akses layanan hingga transparansi informasi

    Keluhan lain datang dari Hatma, seorang pegawai pemerintahan. Ia mengaku mengalami kendala ketika mengakses situs web instansi tempatnya bekerja setelah menggunakan layanan MyRepublic.

    Gangguan akses tersebut disebut terjadi berulang kali. Hatma mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan melalui surat elektronik kepada pihak penyedia layanan, tetapi belum memperoleh solusi yang dinilai memadai.

    Setelah menyampaikan keluhannya melalui media sosial, ia mendapatkan saran untuk menggunakan layanan IP Publik dengan biaya tambahan Rp50.000 per bulan.

    Saran tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi informasi sebelum pelanggan memutuskan berlangganan.

    "Mengapa baru disaranin sekarang? Mengapa tidak disampaikan marketingnya saat akan pasang, nanti setelah berlangganan tiga bulan baru disaranin," ungkap Hatma.

    Bagi pelanggan, informasi mengenai kebutuhan teknis jaringan semestinya disampaikan sejak awal. Dengan begitu, mereka dapat mempertimbangkan biaya tambahan maupun kesesuaian layanan sebelum membuat keputusan berlangganan.

    Pemerhati IT soroti perilaku konsumen sebelum memilih provider

    Pemerhati teknologi informasi, Boby, turut menyoroti persoalan yang dialami sejumlah pelanggan tersebut. Ia menilai calon pengguna internet perlu lebih cermat sebelum memutuskan berlangganan, terutama ketika penawaran harga dan kecepatan terlihat sangat menarik.

    "Sistem bayar di depan, kita enggak tahu seberapa baik pelayanannya, jaringannya, kita juga enggak jelas pengaduannya ke mana, apalagi ini provider baru di daerah ini dengan iklan yang enggak masuk akal," ujar Boby.

    Menurut dia, calon pelanggan sebaiknya tidak hanya menjadikan materi promosi sebagai dasar pertimbangan. Mereka perlu mencari informasi tambahan melalui ulasan pengguna, baik yang memberikan penilaian positif maupun negatif.

    Boby juga mengingatkan adanya kemungkinan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait nama layanan. Sebagian calon pelanggan disebut mengira MyRepublic merupakan Internet Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan dengan tarif berlangganan sekitar Rp100 ribuan per bulan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama ketika MyRepublic mulai menjangkau wilayah yang memiliki tingkat peminat layanan Internet Rakyat cukup besar.

    Di sisi lain, sejumlah pelanggan yang sebelumnya menggunakan IndiHome disebut beralih ke MyRepublic karena penawaran harga yang dinilai tidak jauh berbeda, dengan harapan memperoleh layanan internet yang lebih menguntungkan.

    Namun, pengalaman yang disampaikan sejumlah pelanggan menunjukkan bahwa harga dan materi promosi bukan satu-satunya faktor penentu kepuasan. Stabilitas jaringan, kesesuaian kecepatan, serta kualitas penanganan pengaduan juga menjadi bagian penting dari layanan internet.

    Bagi pelanggan yang merasa kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan, Boby menyarankan agar mempertimbangkan kembali penyedia internet yang digunakan.

    "Ganti provider saja, gunakan provider yang jelas-jelas sudah terbukti dari pengalaman sebelumnya," tambahnya.

    Keluhan-keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi penyedia layanan internet agar promosi yang disampaikan kepada masyarakat sejalan dengan kualitas layanan di lapangan. Transparansi mengenai kecepatan, persyaratan teknis, biaya tambahan, dan saluran pengaduan juga menjadi hal yang patut diperhatikan.

    Sebab, bagi pelanggan, internet bukan sekadar angka kecepatan dalam iklan. Koneksi yang stabil dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

  • Terbit pada
    Prabowo Terima Sejumlah Mantan Kapolri di Hambalang, Jenderal Suyudi Mendampingi

    Bogor - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah mantan Kapolri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga terlihat hadir di lokasi. Pertemuan dengan mantan Kapolri digelar di kediaman Prabowo kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Tampak Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengikuti pertemuan tersebut.

    Kapolri Jenderal Suyudi terlihat mendampingi Presiden Prabowo saat menyambut para mantan Kapolri yang hadir.

    "Kami bersama para Kapolri pada masanya," ujar Suyudi di lokasi.

    Tampak hadir Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti hingga Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro. Prabowo beberapa kali bertanya terkait kabar mereka.

    "Kumisnya masih," canda Prabowo.

    "Cuma ubanan Pak," jawab Bimantoro.

    Selain itu, hadir pula Mendagri Tito Karnavian di lokasi. Untuk diketahui Tito merupakan mantan Kapolri periode Juli 2016 hingga Oktober 2019.

    Mantan Kapolri yang berada di pertemuan tersebut terlihat berbincang dengan Prabowo. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

  • Terbit pada
    Oli Ilegal Produksi Mojokerto Bisa Sebabkan Kerusakan Mesin jika Digunakan Jangka Panjang

    Mojokerto -- Oli ilegal bermerk MARS yang diproduksi FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, rupanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis kendaraan. Mulai dari sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bermesin diesel. Namun, penggunaan oli tersebut secara jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan mesin. Kerusakan bisa terjadi karena takaran yang dipakai FR dalam produksi oli itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. Akibatnya, oli tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI. Dalam menjalankan usaha produksinya di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, cara kerja FR adalah memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. Setelah jadi, produk oli buatan itu dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter.

    Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. Trik itu dipakai FR agar produknya dipercaya oleh pembeli.

    Dalam memproduksi oli ilegal, FR memeroleh bahan baku dari berbagai daerah. Bahan baku oli didapat FR dari wilayah Gresik dan Semarang, sementara biji plastik didapatnya dari wilayah Sidoarjo. ”Setelah kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, memang dalam jangka panjangnya akan menimbulkan kerusakan dalam mesin yang digunakan. Karena memang tidak sesuai dengan SNI,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan, kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat (6/11/2026). Diberitakan sebelumnya, Polres Mojokerto Kota mengungkap produksi oli ilegal yang dijalankan FR di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pengungkapan itu terjadi setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto pada 27 Oktober 2026.

    Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal yang dimiliki FR. Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki NPT, tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun

    Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia juga dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.

  • Terbit pada
    Pimpinan Baleg DPR Minta 6 Komisi Dilibatkan Tangani Kekerasan Anak

    JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta sedikitnya enam komisi DPR RI dilibatkan dalam upaya penanganan kekerasan pada anak, yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, dan X DPR. Permintaan ini diutarakan Doli usai audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, membahas upaya pemerintah dalam menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kekerasan. "Ini wake-up call-lah buat semua bahwa anak-anak ini tidak boleh dibiarkan. Tentu sinergi ini harus terus diperkuat. Tadi kami sudah menginventarisir di DPR mungkin ada sekitar enam komisi yang bisa terkait dengan ini," ucap Doli usai audiensi dengan Arifah di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

    Selain DPR, Doli juga mendorong sejumlah kementerian ikut terlibat, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.

    "Bu Menteri (Arifah) ini enggak bisa dibiarkan sendiri untuk menghadapi masalah ini," imbuhnya.

    Doli mengatakan, kampanye perlindungan anak harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orangtua, sekolah, hingga pemerintah daerah. "Ini harus menjadi sebuah kampanye menyeluruh, terpadu, dan menjadi gerakan sehingga membangun kesadaran semua orang kita," kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa anak-anak merupakan calon pemimpin Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi perhatian bersama. "Kalau saat ini mereka sudah tidak aman, tidak nyaman, dan mengalami kekerasan, bagaimana mereka akan membangun Indonesia di masa yang akan datang," ucap Arifah.

    Arifah menuturkan, pemerintah bakal melakukan pemetaan untuk menentukan pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan serta menyusun langkah konkret yang dapat dievaluasi secara berkala. "Jadi, bukan hanya duduk bersama, tapi setelah ini kita akan melakukan pemetaan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa," tuturnya.

  • Terbit pada
    2 WNI Tewas Tenggelam di Jepang Saat Mancing Ikan

    JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah mengatakan, terdapat dua WNI yang meninggal dunia karena tercebur ke laut saat memancing. "Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo memantau penanganan kasus 2 (dua) WNI yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat memancing di tanggul pantai di Kota Kashima, Prefektur Ibaraki, Jepang," kata Heni dalam keterangannya, Senin (2/11/2026). Heni mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 1 November 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat.

    Saat itu terdapat empat pria WNI yang sedang memancing di lokasi dan terjatuh akibat dihantam ombak besar.

    "Dua WNI berhasil selamat, sedangkan dua orang lainnya dilaporkan hilang," kata Heni.

    Sehari setelahnya, pada 2 November 2026 Japan Coast Guard telah menemukan jenazah kedua WNI yang dilaporkan hilang dengan inisial TT (pria, 21 tahun) dan MSP (pria, 21 tahun). "Diketahui keduanya merupakan pemagang di Jepang," katanya.

    Heni mengatakan, saat ini KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan Japan Coast Guard, kepolisian setempat, dan Kumiai untuk mengurus asuransi pemagang sebagai bagian proses pemulangan kedua jenazah ke Indonesia. "Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KBRI Tokyo akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan proses pengurusan dan pemulangan jenazah kedua WNI dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.

  • Terbit pada
    Soal “Pajak Pembalut”, Menteri PPPA Minta Publik Tunggu Hasil Menggembirakan

    JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta publik menunggu hasil yang menggemberikan dari koordinasi lintas lembaga untuk menangani polemik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembalut Wanita. "Nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa supaya ada sesuatu yang menggembirakan," kata Arifah, saat ditemui di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). Hal ini diucapkan Arifah dalam menanggapi kebijakan pengenaan PPN sebesar 11 persen terhadap produk pembalut wanita.

    Menurut Arifah, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

    Berkenaan dengan PPN pembalut, Arifah berkoodinasi dengan sejumlah berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga.

    "Itu kan kebutuhan dasar ya. Karena menstruasi itu kan biologis. Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tunggu saja," kata dia.

    Sebelumnya, Arifah juga pernah menyoroti persoalan terkait kebutuhan dukungan terhadap perempuan dari kelompok rentan dan ekonomi ke bawah dalam mengakses produk sanitasi menstruasi yang layak. "Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," kata Arifah, dalam keterangan pers, Sabtu lalu. Dia menegaskan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dalam perumusan setiap kebijakan.

    "Kami terus mendorong agar prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan turut menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan lintas sektor," imbuhnya.

    Adapun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan ataupun menstruasi. Pajak tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku di Indonesia.

    Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang yang dikenai PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. "Pembalut saat ini belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut," ujar Diana, Kamis (29/10/2026). Dengan demikian, pembalut masih dikenai PPN dengan tarif 11 persen.

  • Terbit pada
    Menteri LH Tegas: Usut Tuntas Kebakaran Lahan di 335 Konsesi Perusahaan dan Dugaan Pembakaran

    Jakarta -- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pihaknya tengah mendalami informasi mengenai dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja yang diduga bertujuan merusak citra pemerintah.

    "Ada informasi intelijen yang sedang kami dalami, yaitu dugaan bahwa terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk merusak citra pemerintah," kata Jumhur, Senin (2/11).

    Menurut dia, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran tersebut.

    "Jika hal tersebut benar terjadi, tentu merupakan tindakan yang sangat serius. Namun, informasi ini tetap harus kami verifikasi lebih lanjut," kata dia. Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam kegiatan International Conference on Peatland Research and Innovation yang digelar di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (30/10).

    Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan membutuhkan verifikasi dan memperoleh bukti di lapangan.

    Ia menyampaikan pula bahwa KLH/BPLH saat ini tengah melakukan investigasi terhadap kebakaran yang terjadi di area konsesi milik 335 perusahaan untuk memastikan kondisi serta penyebab kebakaran di setiap lokasi.

    "Seluruh area yang terbakar harus kami verifikasi satu per satu. Ada yang terbakar dua hektare, lima hektare, bahkan ada beberapa yang mencapai ratusan hektare. Karena itu, kami perlu memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di masing-masing lokasi," ujar dia.

    Hasil investigasi tersebut, ujar dia melanjutkan, nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, baik pemilik konsesi maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam kebakaran.

    "Intinya, kami tidak bisa memastikan siapa yang bersalah sebelum verifikasi dilakukan. Ini merupakan persoalan hukum. Akan menjadi masalah apabila kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa terlebih dahulu memastikan fakta dan bukti di lapangan," ucap Jumhur.