Lintas Pos Nasional

PPPA

Semua postingan dengan tag PPPA oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Pimpinan Baleg DPR Minta 6 Komisi Dilibatkan Tangani Kekerasan Anak

    JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta sedikitnya enam komisi DPR RI dilibatkan dalam upaya penanganan kekerasan pada anak, yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, dan X DPR. Permintaan ini diutarakan Doli usai audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, membahas upaya pemerintah dalam menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kekerasan. "Ini wake-up call-lah buat semua bahwa anak-anak ini tidak boleh dibiarkan. Tentu sinergi ini harus terus diperkuat. Tadi kami sudah menginventarisir di DPR mungkin ada sekitar enam komisi yang bisa terkait dengan ini," ucap Doli usai audiensi dengan Arifah di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

    Selain DPR, Doli juga mendorong sejumlah kementerian ikut terlibat, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.

    "Bu Menteri (Arifah) ini enggak bisa dibiarkan sendiri untuk menghadapi masalah ini," imbuhnya.

    Doli mengatakan, kampanye perlindungan anak harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orangtua, sekolah, hingga pemerintah daerah. "Ini harus menjadi sebuah kampanye menyeluruh, terpadu, dan menjadi gerakan sehingga membangun kesadaran semua orang kita," kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa anak-anak merupakan calon pemimpin Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi perhatian bersama. "Kalau saat ini mereka sudah tidak aman, tidak nyaman, dan mengalami kekerasan, bagaimana mereka akan membangun Indonesia di masa yang akan datang," ucap Arifah.

    Arifah menuturkan, pemerintah bakal melakukan pemetaan untuk menentukan pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan serta menyusun langkah konkret yang dapat dievaluasi secara berkala. "Jadi, bukan hanya duduk bersama, tapi setelah ini kita akan melakukan pemetaan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa," tuturnya.

  • Terbit pada
    Soal “Pajak Pembalut”, Menteri PPPA Minta Publik Tunggu Hasil Menggembirakan

    JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta publik menunggu hasil yang menggemberikan dari koordinasi lintas lembaga untuk menangani polemik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembalut Wanita. "Nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa supaya ada sesuatu yang menggembirakan," kata Arifah, saat ditemui di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). Hal ini diucapkan Arifah dalam menanggapi kebijakan pengenaan PPN sebesar 11 persen terhadap produk pembalut wanita.

    Menurut Arifah, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

    Berkenaan dengan PPN pembalut, Arifah berkoodinasi dengan sejumlah berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga.

    "Itu kan kebutuhan dasar ya. Karena menstruasi itu kan biologis. Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tunggu saja," kata dia.

    Sebelumnya, Arifah juga pernah menyoroti persoalan terkait kebutuhan dukungan terhadap perempuan dari kelompok rentan dan ekonomi ke bawah dalam mengakses produk sanitasi menstruasi yang layak. "Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," kata Arifah, dalam keterangan pers, Sabtu lalu. Dia menegaskan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dalam perumusan setiap kebijakan.

    "Kami terus mendorong agar prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan turut menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan lintas sektor," imbuhnya.

    Adapun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan ataupun menstruasi. Pajak tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku di Indonesia.

    Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang yang dikenai PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. "Pembalut saat ini belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut," ujar Diana, Kamis (29/10/2026). Dengan demikian, pembalut masih dikenai PPN dengan tarif 11 persen.