Lintas Pos Nasional

hukum

Semua artikel: hukum

  • Terbit pada
    Ponsel hingga Lawan Arus, Kebiasaan Pengendara yang Bisa Berujung Kecelakaan

    PAREPARE – Keselamatan di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan dan infrastruktur, tetapi juga perilaku pengendara. Penggunaan ponsel saat berkendara, melawan arus, hingga mengabaikan helm standar masih menjadi sejumlah pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan serius.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Pallawa 2026 yang berlangsung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu (4/11/2026).

    Dalam operasi yang menyasar kawasan Jalan Andi Mappatola hingga Jalan Andi Makkasau, Kecamatan Soreang, petugas mencatat lima teguran terhadap pengguna jalan. Sementara itu, tidak ada penindakan berupa tilang maupun penyitaan barang bukti.

    Kasat Lantas Polres Parepare, AKP Dr. Rusdi Yunus, mengatakan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari perlindungan keselamatan setiap pengguna jalan.

    Menurut dia, pelanggaran yang terlihat sederhana sekalipun dapat menimbulkan risiko besar ketika dilakukan di tengah arus kendaraan yang padat.

    Ada delapan jenis pelanggaran yang menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Pallawa tahun ini. Di antaranya penggunaan telepon seluler saat berkendara, pengendara di bawah umur, sepeda motor dengan lebih dari satu penumpang, serta pengabaian helm standar dan sabuk pengaman.

    Selain itu, pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih juga masuk dalam sasaran pengawasan.

    Pendekatan keselamatan menjadi penting karena konsekuensi pelanggaran lalu lintas tidak berhenti pada sanksi hukum. Kelalaian di jalan dapat mengancam pengendara sendiri maupun orang lain yang tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut.

    Karena itu, pengendara diharapkan tidak hanya mematuhi aturan ketika ada petugas, tetapi menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan dalam setiap perjalanan.

    AKP Rusdi Yunus menegaskan, "Keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran masing-masing pengendara. Mematuhi aturan bukan semata-mata untuk menghindari teguran atau tilang, melainkan untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.” (*)

  • Terbit pada
    Dua Jerigen Pertalite Tak Lagi di Tempatnya, Dugaan Pencurian Terungkap di Sidrap

    SIDRAP – Kehilangan dua jerigen berisi 40 liter Pertalite membuat seorang warga di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mengalami kerugian sekitar Rp800 ribu. Rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam mengungkap dugaan pencurian tersebut.

    Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 11 Oktober 2026, di kolong rumah milik seorang warga bernama Masse. Dua jerigen yang berisi total 40 liter Pertalite dilaporkan hilang dari tempat penyimpanannya.

    Kasus tersebut kembali menjadi perhatian setelah seorang pria berinisial L (39) diamankan di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Senin (26/10/2026) sore.

    Pria yang diketahui berdomisili di Kabupaten Wajo dan memiliki alamat lain di Kabupaten Luwu Utara itu diduga memiliki keterkaitan dengan pencurian tersebut. Identitasnya mulai ditelusuri setelah warga menyampaikan informasi mengenai keberadaan seseorang yang wajahnya dinilai mirip dengan sosok dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian.

    Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrick mengatakan, informasi masyarakat menjadi salah satu petunjuk yang mengarahkan penyelidikan terhadap kasus kehilangan BBM tersebut.

    "Kasus ini bermula dari laporan pengaduan seorang warga bernama Masse. Ia melaporkan dugaan pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di kolong rumah miliknya," kata Welfrick.

    Keberadaan pria tersebut kemudian menarik perhatian warga setempat hingga akhirnya diamankan sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

    Petugas membawa pria berinisial L ke Posko URC Resmob Polres Sidrap untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

    Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa dugaan tindak pidana tidak boleh diselesaikan melalui tindakan sepihak. Sekalipun warga merasa memiliki petunjuk mengenai seseorang yang dicurigai, proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui jalur hukum.

    "Yang terpenting, setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri," ujar Welfrick.

    Hingga kini, pria tersebut bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Sidrap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Status keterlibatannya dalam dugaan pencurian 40 liter Pertalite tersebut masih menunggu hasil proses hukum. (*)

  • Terbit pada
    Dua Jerigen Pertalite Senilai Rp800 Ribu Dicuri, Pria 39 Tahun Diamankan di Sidrap

    SIDRAP — Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sidrap berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dua jerigen berisi 40 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite milik warga. Terduga pelaku diamankan di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Senin (26/10/2026) sore.

    Terduga pelaku adalah "L" (39) berdomisili di wilayah Kabupaten Wajo dan memiliki alamat lain di Desa Mari-Mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrick mengatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah tim menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan seseorang yang wajahnya diduga mirip dengan pelaku pencurian yang terekam kamera CCTV di lokasi kejadian.

    "Kasus ini bermula dari laporan pengaduan seorang warga bernama Masse. Ia melaporkan dugaan pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di kolong rumah miliknya." Ujarnya

    Dalam kejadian tersebut, dua jerigen berisi total 40 liter Pertalite dilaporkan hilang. Akibat peristiwa itu, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp800 ribu. Menindaklanjuti informasi masyarakat, personel URC Resmob Polres Sidrap bergerak menuju lokasi untuk mengamankan pelaku yang sebelumnya telah diamankan oleh warga setempat.

    "Petugas kemudian membawa pria tersebut ke Posko URC Resmob Polres Sidrap guna menghindari kemungkinan aksi main hakim sendiri oleh warga yang telah berkumpul di lokasi. Kami juga turut mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam dan satu unit kendaraan bermotor roda dua tanpa plat nomor polisi." Tutupnya

    Terduga pelaku bersama barang bukti (BB) kini diamankan di Mapolres Sidrap guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

  • Terbit pada
    Ada Patroli K9 di Stadion BJ Habibie Parepare, Ini Area yang Diperiksa

    PAREPARE — Keamanan stadion tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pertandingan, tetapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Karena itu, area tribun, halaman, hingga bagian dalam stadion menjadi titik penting dalam pemeriksaan keamanan di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Parepare.

    Unit K9 Satuan Samapta Polres Parepare melakukan patroli dan sterilisasi di kawasan stadion pada Sabtu (31/10/2026) . Pemeriksaan mencakup area luar dan dalam stadion, termasuk tempat duduk penonton.

    Pemeriksaan menggunakan anjing pelacak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi digunakan untuk kegiatan olahraga maupun aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.

    Stadion sebagai ruang publik membutuhkan perhatian terhadap aspek keamanan, terutama pada area yang menjadi tempat berkumpulnya pengunjung. Pemeriksaan menyeluruh dapat membantu mendukung kesiapan lokasi sebelum digunakan untuk berbagai keperluan.

    Kepala Satuan Samapta Polres Parepare, AKP Muhammad Habir, S.H., menempatkan keamanan sebagai bagian penting dari kenyamanan masyarakat saat menggunakan fasilitas publik.

    “Keamanan ruang publik bukan hanya soal memastikan situasi tetap kondusif, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Pemeriksaan area stadion menjadi salah satu bagian dari perhatian terhadap aspek tersebut,” ujarnya.

    Kondisi tersebut menjadi gambaran situasi saat pemeriksaan berlangsung. Meski demikian, pemeliharaan keamanan tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan, terlebih pada fasilitas publik yang dapat menjadi pusat aktivitas warga.

    Keberadaan pengawasan keamanan diharapkan turut mendukung penggunaan Stadion Gelora BJ Habibie sebagai ruang olahraga dan tempat berkumpul masyarakat di Kota Parepare. (*)

  • Terbit pada

    PAREPARE – Aksi balap liar di kawasan pesisir Kota Parepare dikeluhkan warga setelah suara knalpot dan deru sepeda motor mengganggu waktu istirahat selama dua malam berturut-turut. Selain kebisingan hingga dini hari, aktivitas tersebut juga memicu kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan.

    Keluhan itu disampaikan seorang warga bernama Ayu Amin melalui pesan langsung kepada petugas pada Sabtu (31/10/2026). Ia menyebut aksi balap liar di sekitar Hotel Pare Beach berlangsung hingga sekitar pukul 02.00 Wita dan kembali berlanjut menjelang subuh.

    "Pak minta tolong depan hotel pare beach meresahkan sekali sudah 2 malam ini balapan liar," tulis Ayu dalam pesannya.

    Menurut keterangannya, kelompok pengendara motor tersebut juga sempat berpindah dan berkumpul di depan rumah mantan calon wali kota Parepare, H. Zaeni.

    Keluhan warga itu memperlihatkan bahwa balap liar bukan sekadar persoalan pelanggaran lalu lintas. Ketika berlangsung di kawasan permukiman dan area yang masih dilalui kendaraan lain, aktivitas tersebut dapat mengganggu ketenangan warga sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.

    Sat Lantas Polres Parepare merespons persoalan tersebut dengan patroli malam di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi balap liar. Patroli cahaya biru menyasar persimpangan Jalan Bau Massepe–Jalan Abd. Kadir serta Jalan Bau Massepe, tepat di depan SMP Negeri 9 Parepare.

    Kehadiran petugas di kawasan tersebut diarahkan untuk mencegah berkumpulnya pengendara yang berpotensi melakukan balap liar, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas pada jam-jam rawan.

    Lokasi yang menjadi sasaran patroli memiliki aktivitas masyarakat yang beragam. Kedekatannya dengan permukiman, hotel, dan sekolah membuat gangguan pada dini hari tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan, tetapi juga warga yang membutuhkan waktu istirahat.

    Pemerhati keselamatan jalan di Parepare, M. Ilham, menilai respons terhadap laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi balap liar. Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut hak warga untuk beristirahat dan menggunakan jalan dengan aman.

    "Balap liar itu bukan sekadar kenakalan remaja, tapi sudah mengganggu hak warga untuk beristirahat dan merasa aman di lingkungannya sendiri," ujar Ilham.

    Ia menilai, patroli pada jam rawan perlu dilakukan secara konsisten, terutama ketika aktivitas balap liar dilaporkan berlangsung hingga menjelang pagi.

    Namun, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran petugas di jalan. Informasi dari warga juga berperan penting untuk membantu mengidentifikasi lokasi yang digunakan, terutama jika kelompok pengendara berpindah-pindah tempat.

    Laporan melalui media sosial maupun saluran pengaduan lainnya dapat menjadi sumber informasi awal bagi petugas. Dengan informasi yang jelas mengenai lokasi dan waktu kejadian, respons dapat diarahkan ke titik yang membutuhkan perhatian.

    Di sisi lain, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas perlu berjalan seiring dengan upaya mencegah pengulangan. Kesadaran pengendara mengenai risiko balap liar menjadi faktor penting agar jalan umum tidak berubah menjadi arena adu kecepatan yang membahayakan orang lain.

    Bagi warga di sekitar pesisir Parepare, persoalan yang paling mendesak adalah pulihnya ketenangan pada malam hari tanpa harus khawatir terhadap deru motor maupun ancaman kecelakaan.

    Konsistensi pengawasan dan kepedulian masyarakat diharapkan dapat membantu menekan balap liar, sehingga jalan raya tetap berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai ruang bersama yang aman bagi seluruh pengguna jalan. (*)

  • Terbit pada
    Itwasda Polda Sulsel Audit Polres Parepare, Empat Bidang Jadi Sasaran Pemeriksaan

    PAREPARE – Akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program kepolisian berjalan sesuai perencanaan. Di Polres Parepare, pengelolaan keuangan hingga sumber daya manusia menjadi bagian dari Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menekankan pentingnya keterbukaan agar pemeriksaan dapat menghasilkan perbaikan yang nyata. Menurut dia, audit bukan bertujuan menimbulkan ketakutan di kalangan personel, melainkan mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

    “Jika ada kendala, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program ke depan semakin baik dan profesional,” ujar Zaenudin.

    Pendekatan tersebut menempatkan audit sebagai instrumen evaluasi, bukan sekadar pemeriksaan dokumen. Sebab, tata kelola yang baik menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya sekaligus kejelasan pelaksanaan program.

    Bagi masyarakat, pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi salah satu unsur pendukung kualitas pelayanan kepolisian. Ketepatan penggunaan anggaran, kesiapan logistik, serta pengelolaan personel turut memengaruhi kemampuan institusi menjalankan tugasnya.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut memberikan masukan konkret bagi pembenahan internal.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat arahan agar dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban,” kata Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap operator yang menangani data dan administrasi. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan teknis maupun administratif dapat dijelaskan secara tepat selama pemeriksaan.

    Hasil audit diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polres Parepare untuk memperkuat tata kelola organisasi. Pada akhirnya, akuntabilitas tidak berhenti pada terpenuhinya dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Pengelolaan Anggaran Polres Parepare Dievaluasi, Ini Fokus Auditnya

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban program menjadi fokus Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono itu mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Tim juga mendalami administrasi serta pelaksanaan program melalui operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan bukan untuk menakut-nakuti jajaran, melainkan membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki tata kelola organisasi.

    “Kami meminta keterbukaan selama pemeriksaan. Jika ada kendala, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin.

    Bagi institusi kepolisian, pertanggungjawaban tidak cukup hanya melalui kelengkapan dokumen. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program juga penting untuk memastikan sumber daya dikelola secara tepat.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit memberikan masukan untuk memperbaiki administrasi dan pelaksanaan tugas.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat arahan agar dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, meminta pejabat terkait mendampingi operator selama pemeriksaan agar persoalan teknis maupun administrasi dapat dijelaskan secara tepat.

    Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola Polres Parepare. Pengelolaan anggaran, logistik, dan personel yang akuntabel menjadi salah satu penopang pelaksanaan tugas kepolisian serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Periksa Dokumen, Audit Polres Parepare Diharapkan Berujung Perbaikan

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, pemanfaatan logistik, dan pelaksanaan tugas operasional menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Di Polres Parepare, sejumlah aspek tersebut kini dievaluasi melalui Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, serta sumber daya manusia (SDM). Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari berbagai bagian, satuan, dan seksi.

    Lebih dari sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, audit kinerja menjadi ruang untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Proses ini juga membuka kesempatan bagi satuan kerja untuk menjelaskan kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan internal semestinya menjadi sarana perbaikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” kata Zaenudin.

    Menurut dia, keterbukaan menjadi penting agar setiap persoalan dapat diketahui dan dibahas secara proporsional. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi.

    Empat bidang yang diperiksa memiliki kaitan langsung dengan tata kelola organisasi. Bidang keuangan menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan logistik berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendukung. Adapun bidang operasional dan SDM mencakup pelaksanaan program serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat terkait dalam mendampingi operator selama pemeriksaan. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan secara tepat.

    Pada akhirnya, nilai penting audit kinerja tidak hanya terletak pada temuan pemeriksaan, tetapi juga pada tindak lanjut atas setiap kekurangan yang teridentifikasi. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan perlu menjadi perhatian agar pengelolaan organisasi berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

    Transparansi dan kesediaan memperbaiki kelemahan menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Sebab, pengawasan yang efektif semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan, melainkan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pelaksanaan tugas kepolisian.

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Anggaran, Kinerja Operasional Polres Parepare Juga Diperiksa

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, ketersediaan logistik, hingga pelaksanaan tugas operasional menjadi sasaran pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 tersebut mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pemeriksaan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban program yang telah dijalankan jajaran Polres Parepare. Kelengkapan administrasi, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi satuan kerja. Menurut dia, pengawasan juga berfungsi membantu organisasi mengenali kekurangan dan memperbaiki tata kelolanya.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin dalam arahannya.

    Ia juga meminta jajaran Polres Parepare bersikap transparan selama pemeriksaan berlangsung. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program maupun penyusunan pertanggungjawaban perlu dijelaskan agar tidak menghambat perbaikan.

    Tim Itwasda Polda Sulsel membagi pemeriksaan ke dalam empat bidang. Aspek keuangan diperiksa oleh Kompol Kasman, sedangkan bidang operasional ditangani AKP Sarche HS dan AKP Abd Azis.

    Untuk bidang logistik, pemeriksaan dipimpin AKP Rijal. Adapun aspek SDM ditangani AKP Arifin Numan bersama Iptu A. Rohdatul Janna. Operator dari masing-masing bagian, satuan, dan seksi turut menjalani pemeriksaan sesuai bidangnya.

    Pembagian tersebut mencakup sejumlah unsur pendukung tugas kepolisian. Pengelolaan anggaran dan logistik, misalnya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sedangkan aspek operasional dan SDM menyangkut pelaksanaan program serta kesiapan personel.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ucap Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, turut meminta pejabat terkait mendampingi operator saat pemeriksaan. Pendampingan tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan sesuai bidang masing-masing.

    Bagi institusi kepolisian, audit internal tidak cukup hanya memastikan dokumen tersedia. Hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

    Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar setiap kekurangan dapat dikenali dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut mendorong pengelolaan organisasi yang lebih akuntabel. (*)

  • Terbit pada
    Polda Sulsel Bahas Cara Bantu Warga Mendapat Pekerjaan, Parepare Jadi Lokasi Pertemuan

    PAREPARE – Pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, tekanan sosial dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi keamanan lingkungan. Karena itu, upaya menjaga ketertiban dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pendekatan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas untuk membantu menghubungkan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan maupun peluang usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan lintas instansi di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pendekatan untuk menekan risiko kriminalitas. Program yang dibahas mengarahkan perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, terutama pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kelompok rentan.

    Gagasan utamanya adalah memperluas peran Bhabinkamtibmas, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat menemukan akses terhadap kesempatan ekonomi.

    Melalui pendataan warga, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mengenali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau peningkatan keterampilan. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan ini membuka peluang agar persoalan pengangguran dapat ditangani melalui kerja sama lintas sektor. Kepolisian berperan membangun komunikasi dan kemitraan, sedangkan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha dapat membantu menyediakan akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja.

    Dalam pemaparannya, Ditbinmas Polda Sulsel menyebut angka pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 8,06 persen. Angka tersebut disampaikan dalam forum sebagai gambaran persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian.

    Namun, pengangguran tidak serta-merta membuat seseorang terlibat tindak pidana. Pencegahan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk membuka akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan, memperkuat dukungan sosial, dan mengatasi persoalan yang membuat masyarakat rentan.

    Karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang dibahas dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat dalam membantu warga memperoleh kesempatan ekonomi.

    “Pencegahan gangguan keamanan perlu berjalan bersama upaya menjawab persoalan sosial di masyarakat. Warga yang membutuhkan pekerjaan perlu dibantu agar memiliki akses terhadap pelatihan dan peluang usaha, bukan sekadar didata,” ujar Kombes Pol. Anang Triarson.

    Kutipan tersebut merupakan rumusan redaksi, bukan pernyataan langsung narasumber.

    Keterlibatan lembaga pelatihan menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memberikan paparan mengenai peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja dapat membantu pencari kerja meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan dan UMKM diperlukan agar keterampilan yang diperoleh memiliki peluang untuk digunakan secara nyata.

    Salah satu tantangan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memastikan pendampingan tidak berhenti pada pendataan atau penyampaian informasi. Dukungan perlu berlanjut hingga warga memperoleh akses pelatihan, kesempatan kerja, atau peluang mengembangkan usaha.

    Dalam forum tersebut, pemantauan warga yang telah mendapatkan pekerjaan dan perhatian terhadap pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi bagian dari materi yang dibahas.

    Langkah itu dapat membantu memastikan kemitraan memberikan manfaat yang lebih konkret. Perusahaan, misalnya, dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan sesuai kebutuhan industri, maupun program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

    Sementara itu, pemerintah daerah dapat berperan menghubungkan kebutuhan warga dengan program ketenagakerjaan dan pelatihan yang tersedia.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satlinmas, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satkamling, serta Senkom juga hadir dalam forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran dan keamanan lingkungan membutuhkan kerja sama yang melampaui satu institusi.

    Bagi masyarakat, keberhasilan pendekatan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh manfaat yang bisa dirasakan secara langsung: akses informasi pekerjaan yang lebih mudah, kesempatan meningkatkan keterampilan, dukungan untuk mengembangkan usaha, serta lingkungan yang aman.

    Pemberdayaan ekonomi dan pemeliharaan keamanan bukan dua agenda yang harus berjalan sendiri-sendiri. Dengan kemitraan yang tepat, upaya membuka kesempatan ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi membangun masyarakat yang lebih tangguh sekaligus menjaga ketertiban di lingkungan. (*)