Lintas Pos Nasional

hukum

Semua artikel: hukum

  • Terbit pada
    Isi BBM di SPBU Lemoe, Warga Parepare Diingatkan soal Bahaya Kebakaran

    PAREPARE – Keselamatan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh diabaikan. Selain risiko kebakaran, ketertiban pengendara di sekitar area pengisian juga menjadi hal penting untuk mencegah gangguan keamanan dan kecelakaan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, saat memantau aktivitas pelayanan BBM di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kamis (29/10/2026).

    Di tengah aktivitas pengisian BBM, warga yang mengantre diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Kewaspadaan diperlukan agar aktivitas pengisian bahan bakar berlangsung aman tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna SPBU maupun masyarakat di sekitarnya.

    Kedisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Warga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku selama pengisian BBM serta menghindari perilaku yang berpotensi memicu kebakaran atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

    Upaya menjaga keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menjaga jarak aman, dan menghormati pengguna jalan lain juga berperan penting dalam mencegah risiko.

    Aiptu Daris mengingatkan warga agar tidak mengabaikan potensi bahaya di area pengisian BBM. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga hubungan baik antarsesama serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujarnya.

    Selain persoalan keselamatan, komunikasi antara masyarakat dan aparat juga penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.

    Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban, aktivitas pengisian BBM di SPBU Lemoe diharapkan berlangsung lancar. Warga pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan kebutuhan pengisian bahan bakar, tetapi juga memperhatikan keamanan diri sendiri dan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Penegakan Lalu Lintas Tak Cukup dengan Tilang, Keteladanan Petugas Jadi Kunci

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Pengendara, Kedisiplinan Polisi Juga Diuji dalam Operasi Patuh Pallawa

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)

  • Terbit pada
    Jelang Operasi Patuh Pallawa 2026, Propam Polres Parepare Cek Disiplin Anggota

    PAREPARE – Penegakan aturan lalu lintas menuntut kedisiplinan bukan hanya dari pengendara, tetapi juga dari petugas yang bertugas di jalan raya. Keteladanan anggota kepolisian menjadi salah satu aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat selama Operasi Patuh Pallawa 2026.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare menjelang pelaksanaan operasi. Pemeriksaan kelengkapan pribadi dan kerapian penampilan personel dilakukan di halaman Markas Komando Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid, menyasar anggota yang akan diterjunkan dalam operasi tersebut. Pengecekan ini ditujukan untuk memastikan personel memenuhi ketentuan kedinasan sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat.

    Kedisiplinan petugas menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penegakan aturan yang konsisten, tetapi juga pelayanan yang profesional, sikap yang santun, serta perlakuan yang adil.

    Sebelum meminta masyarakat menaati aturan, petugas perlu menunjukkan keteladanan melalui disiplin dan perilaku saat bertugas. Prinsip ini menjadi penting agar penegakan hukum tidak sekadar berorientasi pada pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran berlalu lintas.

    Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid menegaskan bahwa kedisiplinan anggota harus menjadi fondasi dalam menjalankan tugas selama operasi.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna jalan.

    Di sisi lain, perilaku petugas saat menjalankan tugas juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap penegakan aturan. Sikap profesional dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih positif antara kepolisian dan pengguna jalan.

    Karena itu, kedisiplinan internal dan kesadaran masyarakat perlu berjalan beriringan. Tujuan akhirnya bukan semata-mata menekan angka pelanggaran, melainkan membangun budaya berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab. (*)

  • Terbit pada
    Warga Bumi Harapan Diajak Lebih Paham Hukum, dari Narkoba hingga Tertib Berlalu Lintas

    PAREPARE – Perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Pemahaman hukum dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai masalah tersebut berkembang dan merugikan lingkungan sekitar.

    Persoalan itu menjadi materi penyuluhan hukum yang diikuti sekitar 30 warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, bersama anggota Seksi Hukum Aiptu Ashar Baharuddin memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan berlangsung di aula Kantor Kelurahan Bumi Harapan.

    Perkelahian pelajar menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

    Karena itu, penyelesaian masalah melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat perlu dikedepankan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

    Selain itu, bahaya narkoba menjadi perhatian karena penyalahgunaannya dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum diharapkan membantu masyarakat lebih waspada terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Persoalan karhutla juga memerlukan kepedulian masyarakat. Kebiasaan membakar lahan tanpa memperhatikan risiko dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas warga. Pencegahan membutuhkan kesadaran untuk menghindari tindakan berisiko serta memahami aturan yang berlaku.

    Di bidang lalu lintas, budaya tertib berkendara menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan sikap saling menghormati di jalan raya dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

    Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

    Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap orang lain. Sikap tersebut penting, baik dalam menyelesaikan perselisihan, menghindari narkoba, mencegah kebakaran, maupun menjaga keselamatan di jalan raya.

    AKP Said Abdullah menyampaikan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun melalui kepedulian bersama, dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

    “Pencegahan berbagai persoalan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Kami berharap warga semakin memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta membiasakan diri untuk menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap AKP Said Abdullah.

    Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    Upaya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya bergantung pada penegakan hukum. Kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian setiap warga juga menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Propam Polres Parepare Periksa Disiplin Anggota, Keteladanan Polisi Jadi Sorotan

    PAREPARE — Ketertiban berlalu lintas tidak cukup hanya dituntut dari masyarakat. Polisi yang bertugas menegakkan aturan juga harus menunjukkan kepatuhan yang sama. Tanpa keteladanan, imbauan keselamatan di jalan berisiko kehilangan kepercayaan publik.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Pallawa 2026 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (29/10/2026), Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Parepare memeriksa kelengkapan berkendara personel di sekitar Markas Komando Polres Parepare.

    Pemeriksaan mencakup Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kondisi kendaraan, kelengkapan kaca spion, hingga penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, termasuk knalpot brong.

    Langkah ini menempatkan kedisiplinan internal sebagai bagian penting dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Sebab, kepatuhan terhadap aturan semestinya tidak bergantung pada status seseorang, termasuk ketika orang tersebut merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki hak istimewa untuk mengabaikan ketentuan lalu lintas.

    “Tidak boleh ada anggapan bahwa anggota Polri memiliki pengecualian terhadap aturan lalu lintas. Setiap personel harus patuh, baik saat bertugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Disiplin bukan sekadar memenuhi pemeriksaan, tetapi harus menjadi kebiasaan,” ujar Tajrid.

    Kepatuhan anggota kepolisian memiliki arti lebih dari sekadar kelengkapan dokumen atau kondisi kendaraan. Perilaku aparat di jalan turut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang konsistensi penegakan hukum.

    Ketika pengendara diminta menaati aturan, masyarakat juga dapat menilai apakah petugas yang menyampaikan imbauan tersebut menjalankan prinsip yang sama. Karena itu, pengawasan terhadap anggota menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas penegakan aturan.

    Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin menilai kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kesesuaian antara imbauan dan perilaku aparat.

    “Kepercayaan masyarakat dibangun melalui konsistensi. Ketika polisi mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, anggota juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan. Tidak cukup hanya memberikan imbauan, keteladanan harus terlihat dalam tindakan sehari-hari,” kata Saharuddin.

    Dalam konteks Operasi Patuh Pallawa 2026, pemeriksaan internal tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan dan ketertiban di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Status sebagai anggota kepolisian tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan.

    Pada akhirnya, keberhasilan membangun budaya tertib berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelanggaran yang ditindak. Konsistensi pengawasan, kepatuhan aparat, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi faktor penting agar aturan dipandang berlaku bagi semua orang. (*)

  • Terbit pada
    Warga Lakessi Resah Aktivitas hingga Dini Hari, Polisi Diminta Perkuat Patroli

    PAREPARE – Persoalan minuman keras, perselisihan antarwarga, hingga perilaku remaja yang mengisap lem menjadi keresahan yang disuarakan warga Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Warga berharap pengawasan lingkungan dan patroli malam lebih ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan.

    Keluhan itu muncul dalam pertemuan warga bersama jajaran Polres Parepare di Aula Kantor Kelurahan Lakessi, Jalan Muh. Arsyad, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, termasuk situasi di lingkungan permukiman pada malam hingga dini hari.

    Ketua RW 1 Taqwa, Makmur, mengungkapkan adanya perselisihan yang melibatkan warga pendatang yang mengontrak di wilayahnya. Situasi tersebut, menurut dia, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika disertai dugaan aktivitas pesta minuman keras.

    Keluhan lain datang dari Ketua RW 4, Kasriyanto. Ia meminta patroli malam lebih diintensifkan, terutama di kawasan Jembatan Merah yang kerap menjadi tempat berkumpul anak muda. Warga mengkhawatirkan situasi tersebut berpotensi memicu perilaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan, termasuk konsumsi minuman keras.

    Di wilayah RW 5 Armada, Ketua RW setempat, Boestaman, menyoroti aktivitas tempat permainan PlayStation yang disebut beroperasi hingga sekitar pukul 04.00 Wita. Ia juga menyampaikan keresahan terkait kasus pencurian dan perilaku sejumlah remaja yang diduga mengisap lem.

    Persoalan tersebut memunculkan harapan agar pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika gangguan sudah terjadi. Warga menginginkan langkah pencegahan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lokasi yang dinilai rawan.

    Warga Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Lingkungan

    Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan perubahan pendekatan dalam membangun komunikasi dengan kepolisian. Fatimah, Ketua RT 2 Taqwa, berharap pertemuan tidak selalu berlangsung secara formal di kantor kelurahan, tetapi juga dilakukan langsung di lingkungan tempat warga tinggal.

    Menurutnya, pendekatan yang lebih dekat dapat memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan yang mungkin tidak terungkap dalam forum resmi.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, S.H., menekankan pentingnya hubungan yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Melalui program Kumpul Bersama Masyarakat, polisi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mendengar persoalan warga dan mencari jalan keluar bersama.

    “Polisi harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya ketika terjadi masalah atau pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendengar keluhan, memahami kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama,” Ucap AKP Anwar.

    Kapolsek Soreang AKP Amir juga memberikan edukasi kepada warga terkait penyampaian keluhan dan aspirasi mengenai persoalan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Sekretaris Kelurahan Lakessi, Muhammad Amin, menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia berharap hubungan tersebut dapat membantu mempercepat penyampaian persoalan lingkungan dan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketenteraman warga.

    Berbagai persoalan yang disampaikan warga Lakessi menunjukkan bahwa keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas malam hari, perhatian terhadap perilaku remaja, serta penyelesaian perselisihan antarwarga juga menjadi bagian penting dalam mencegah masalah berkembang lebih jauh.

    Patroli kepolisian dapat membantu meningkatkan pengawasan di titik yang dikeluhkan warga. Namun, upaya tersebut perlu disertai komunikasi dengan pengurus RT dan RW, keluarga, serta unsur kelurahan agar penanganan persoalan tidak berhenti pada penindakan.

    Khusus terkait perilaku remaja yang diduga mengisap lem, pendekatan pembinaan dan keterlibatan keluarga juga penting untuk diperhatikan. Sementara itu, dugaan pencurian dan gangguan keamanan lainnya perlu ditindaklanjuti berdasarkan informasi serta bukti yang dapat diverifikasi.

    Aspirasi warga Lakessi menjadi pengingat bahwa rasa aman berawal dari persoalan nyata di lingkungan tempat masyarakat tinggal. Kehadiran aparat akan lebih bermakna apabila keluhan warga ditindaklanjuti secara konsisten dan masyarakat mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan gangguan keamanan. (*)

  • Terbit pada
    Cegah Konflik Berujung Kekerasan, Polres Parepare Beri Penyuluhan Hukum ke Pelajar

    PAREPARE – Perkelahian antarpelajar bukan sekadar persoalan adu fisik. Konflik yang bermula dari ejekan, kesalahpahaman, atau perselisihan di lingkungan pergaulan dapat berujung pada persoalan hukum dan membawa dampak panjang bagi masa depan siswa.

    Pentingnya memahami konsekuensi tersebut menjadi perhatian dalam penyuluhan hukum yang diikuti siswa kelas X dan XI SMA Negeri 2 Parepare, Rabu (28/10/2026).

    Penyuluhan yang berlangsung di ruang perpustakaan sekolah itu menghadirkan Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, S.H., bersama Kasubsiluhkum Aiptu Sri Salma Tokong, S.Sos. Perkelahian pelajar menjadi tema utama pembahasan.

    Persoalan ini membutuhkan perhatian karena konflik di kalangan remaja tidak selalu berhenti ketika pertengkaran selesai. Jika melibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, para pihak dapat menghadapi konsekuensi hukum, selain dampak terhadap kondisi fisik, psikologis, pendidikan, dan hubungan sosial.

    Karena itu, pemahaman hukum perlu dibangun sejak dini agar pelajar mampu membedakan persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan tindakan yang justru memperbesar masalah.

    Mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing provokasi menjadi bagian penting dalam mencegah perkelahian. Perselisihan yang terjadi di sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apalagi dengan mengajak teman untuk terlibat dalam pertikaian.

    Masa remaja merupakan periode ketika pergaulan dan penerimaan dari lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar. Dalam situasi tertentu, keinginan mempertahankan gengsi atau membela teman dapat mendorong seseorang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

    Padahal, keberanian tidak harus ditunjukkan dengan menghadapi orang lain melalui kekerasan. Kemampuan menahan diri, menyelesaikan perbedaan secara terbuka, dan meminta bantuan guru atau orang dewasa justru dapat mencegah persoalan berkembang menjadi lebih serius.

    Pencegahan perkelahian juga membutuhkan peran lingkungan sekolah. Guru, orang tua, dan teman sebaya dapat membantu mengenali perselisihan sejak awal, membuka ruang dialog, serta mendorong penyelesaian yang tidak melibatkan ancaman maupun kekerasan.

    Di sisi lain, pelajar perlu memahami bahwa tindakan yang dilakukan bersama-sama tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab masing-masing. Mengajak, merekam, menyebarkan video perkelahian, atau mendorong konflik melalui media sosial juga dapat memperburuk keadaan dan memperluas dampak terhadap pihak yang terlibat.

    AKP Said Abdullah dan Aiptu Sri Salma Tokong mengangkat tema perkelahian pelajar sebagai bagian dari upaya memperkenalkan persoalan hukum kepada siswa. Materi semacam ini diharapkan membantu pelajar mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan ketika menghadapi konflik.

    “Jangan biarkan persoalan kecil merusak masa depan. Jika terjadi perselisihan, selesaikan dengan kepala dingin dan jangan mudah terpancing ajakan berkelahi. Memahami hukum sejak dini merupakan salah satu cara melindungi diri sendiri dan orang lain,” Ujar Said Abdullah.

    Pemahaman hukum yang baik bukan hanya tentang mengetahui larangan dan ancaman sanksi. Lebih dari itu, pelajar perlu memahami pentingnya menghormati orang lain, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, dan mencari penyelesaian tanpa kekerasan.

    Dengan pemahaman tersebut, sekolah diharapkan menjadi ruang belajar yang aman bagi seluruh siswa. Perbedaan pendapat dan persoalan pergaulan tetap dapat terjadi, tetapi tidak semestinya berakhir dengan perkelahian yang merugikan banyak pihak. (*)