Lintas Pos Nasional

Oktober 2026

Halaman arsip untuk Oktober 2026 oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Pengelolaan Anggaran Polres Parepare Dievaluasi, Ini Fokus Auditnya

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban program menjadi fokus Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono itu mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Tim juga mendalami administrasi serta pelaksanaan program melalui operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan bukan untuk menakut-nakuti jajaran, melainkan membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki tata kelola organisasi.

    “Kami meminta keterbukaan selama pemeriksaan. Jika ada kendala, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin.

    Bagi institusi kepolisian, pertanggungjawaban tidak cukup hanya melalui kelengkapan dokumen. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program juga penting untuk memastikan sumber daya dikelola secara tepat.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit memberikan masukan untuk memperbaiki administrasi dan pelaksanaan tugas.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat arahan agar dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, meminta pejabat terkait mendampingi operator selama pemeriksaan agar persoalan teknis maupun administrasi dapat dijelaskan secara tepat.

    Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola Polres Parepare. Pengelolaan anggaran, logistik, dan personel yang akuntabel menjadi salah satu penopang pelaksanaan tugas kepolisian serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Periksa Dokumen, Audit Polres Parepare Diharapkan Berujung Perbaikan

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, pemanfaatan logistik, dan pelaksanaan tugas operasional menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Di Polres Parepare, sejumlah aspek tersebut kini dievaluasi melalui Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, serta sumber daya manusia (SDM). Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari berbagai bagian, satuan, dan seksi.

    Lebih dari sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, audit kinerja menjadi ruang untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Proses ini juga membuka kesempatan bagi satuan kerja untuk menjelaskan kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan internal semestinya menjadi sarana perbaikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” kata Zaenudin.

    Menurut dia, keterbukaan menjadi penting agar setiap persoalan dapat diketahui dan dibahas secara proporsional. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi.

    Empat bidang yang diperiksa memiliki kaitan langsung dengan tata kelola organisasi. Bidang keuangan menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan logistik berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendukung. Adapun bidang operasional dan SDM mencakup pelaksanaan program serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat terkait dalam mendampingi operator selama pemeriksaan. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan secara tepat.

    Pada akhirnya, nilai penting audit kinerja tidak hanya terletak pada temuan pemeriksaan, tetapi juga pada tindak lanjut atas setiap kekurangan yang teridentifikasi. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan perlu menjadi perhatian agar pengelolaan organisasi berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

    Transparansi dan kesediaan memperbaiki kelemahan menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Sebab, pengawasan yang efektif semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan, melainkan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pelaksanaan tugas kepolisian.

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Anggaran, Kinerja Operasional Polres Parepare Juga Diperiksa

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, ketersediaan logistik, hingga pelaksanaan tugas operasional menjadi sasaran pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 tersebut mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pemeriksaan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban program yang telah dijalankan jajaran Polres Parepare. Kelengkapan administrasi, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi satuan kerja. Menurut dia, pengawasan juga berfungsi membantu organisasi mengenali kekurangan dan memperbaiki tata kelolanya.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin dalam arahannya.

    Ia juga meminta jajaran Polres Parepare bersikap transparan selama pemeriksaan berlangsung. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program maupun penyusunan pertanggungjawaban perlu dijelaskan agar tidak menghambat perbaikan.

    Tim Itwasda Polda Sulsel membagi pemeriksaan ke dalam empat bidang. Aspek keuangan diperiksa oleh Kompol Kasman, sedangkan bidang operasional ditangani AKP Sarche HS dan AKP Abd Azis.

    Untuk bidang logistik, pemeriksaan dipimpin AKP Rijal. Adapun aspek SDM ditangani AKP Arifin Numan bersama Iptu A. Rohdatul Janna. Operator dari masing-masing bagian, satuan, dan seksi turut menjalani pemeriksaan sesuai bidangnya.

    Pembagian tersebut mencakup sejumlah unsur pendukung tugas kepolisian. Pengelolaan anggaran dan logistik, misalnya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sedangkan aspek operasional dan SDM menyangkut pelaksanaan program serta kesiapan personel.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ucap Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, turut meminta pejabat terkait mendampingi operator saat pemeriksaan. Pendampingan tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan sesuai bidang masing-masing.

    Bagi institusi kepolisian, audit internal tidak cukup hanya memastikan dokumen tersedia. Hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

    Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar setiap kekurangan dapat dikenali dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut mendorong pengelolaan organisasi yang lebih akuntabel. (*)

  • Terbit pada
    Poliran di Parepare Disorot, Bisakah Bantu Penganggur Mendapatkan Pekerjaan?

    PAREPARE – Akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan masih menjadi kebutuhan penting bagi warga yang belum memiliki penghasilan. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) diarahkan untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang pelatihan, perusahaan, hingga pengembangan usaha mandiri.

    Program ini menyasar sejumlah kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi, mulai dari pemuda putus sekolah hingga warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui peran Bhabinkamtibmas, warga diharapkan memperoleh akses informasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Penguatan Poliran menjadi pembahasan dalam pertemuan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Namun, tantangan program semacam ini tidak berhenti pada pendataan warga yang belum bekerja. Informasi lowongan maupun pelatihan perlu diikuti pendampingan agar masyarakat memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, atau membangun usaha.

    Karena itu, keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja.

    Pendampingan harus berujung pada peluang nyata

    Poliran juga membuka ruang bagi warga yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi kelompok ini, akses informasi dan pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membangun sumber penghasilan secara mandiri.

    Meski demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. Jumlah warga yang mengikuti pelatihan, memperoleh pekerjaan, atau mengembangkan usaha dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pendampingan tersebut memberikan manfaat.

    Pendekatan ini menempatkan persoalan pengangguran bukan semata-mata sebagai masalah individu, melainkan juga tantangan yang membutuhkan keterhubungan antara masyarakat, lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson menghadiri pertemuan tersebut bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Poliran, peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjangkau kebutuhan warga yang lebih luas, termasuk membantu mereka menemukan akses menuju pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang yang diperkenalkan benar-benar dapat diakses dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

  • Terbit pada
    Program Poliran Polda Sulsel Sasar Pengangguran, Bhabinkamtibmas Buka Akses Kerja

    PAREPARE – Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) didorong menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Melalui peran Bhabinkamtibmas, program ini menyasar pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan.

    Penguatan Program Poliran dibahas dalam asistensi dan tatap muka Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Program ini mengarahkan Bhabinkamtibmas untuk mengenali kebutuhan warga di wilayah binaan sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan layanan ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perusahaan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan tersebut diharapkan membuat pendampingan lebih konkret. Warga yang belum bekerja dapat memperoleh informasi pelatihan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang ingin berusaha bisa diarahkan pada peluang pengembangan usaha.

    Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting untuk memperluas akses tersebut. Namun, pendataan perlu diikuti tindak lanjut agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan.

    Dampak Program Poliran juga perlu dilihat dari hasil pendampingan, seperti warga yang mengikuti pelatihan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha mandiri.

    Asistensi tersebut dihadiri Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Program Poliran, Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menjadi penghubung dalam persoalan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat mengakses dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)

  • Terbit pada
    Tak Cukup Jaga Kamtibmas, Polisi di Sulsel Kini Soroti Persoalan Pengangguran

    PAREPARE — Sulitnya mendapatkan pekerjaan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial. Karena itu, membuka akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat untuk membangun lingkungan yang aman.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam pembahasan program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., menyoroti pentingnya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha. Pendekatan ini menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan, termasuk pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan lainnya.

    Dalam forum tersebut, angka pengangguran di Sulawesi Selatan disebut mencapai 8,06 persen. Angka yang disampaikan itu menjadi gambaran tantangan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Akses kerja perlu menjadi perhatian

    Program Poliran mendorong Bhabinkamtibmas mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan peluang ekonomi yang tersedia.

    Melalui pemetaan kebutuhan warga, aparat di tingkat kelurahan dan desa diharapkan dapat membantu pencari kerja memperoleh informasi mengenai pelatihan vokasi, lowongan pekerjaan, hingga peluang mengembangkan usaha kecil.

    Namun, pendataan saja tidak cukup. Informasi yang terkumpul perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan persoalan sosial dengan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdata, tetapi juga dari terbukanya akses nyata terhadap pelatihan, pekerjaan, dan peluang usaha.

    Pendekatan ini tidak berarti pengangguran identik dengan kriminalitas. Sebaliknya, persoalan ketenagakerjaan perlu ditangani melalui kebijakan dan dukungan yang lebih luas, termasuk peningkatan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan kesempatan kerja.

    Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan pasar

    Ketersediaan pelatihan menjadi salah satu faktor penting agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

    Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memaparkan peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang tepat dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Meski demikian, manfaatnya akan lebih besar apabila program tersebut terhubung dengan kebutuhan perusahaan dan peluang usaha di daerah.

    Kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM karena itu perlu diarahkan pada hasil yang terukur. Bentuknya dapat berupa penyediaan informasi lowongan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga pendampingan bagi warga yang ingin membangun usaha.

    Dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam forum tersebut.

    Jika dikelola secara tepat, kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan maupun modal usaha.

    Kolaborasi menjadi kunci

    Persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghubungkan warga dengan program ketenagakerjaan, sedangkan lembaga pelatihan dan dunia usaha dapat membuka jalan menuju peningkatan kompetensi serta kesempatan kerja.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.

    Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), serta Senkom juga menjadi bagian dari forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur itu memperlihatkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang dekat dengan masyarakat. Aparat kewilayahan dapat membantu mengenali kebutuhan warga, tetapi akses terhadap pekerjaan dan pelatihan tetap memerlukan dukungan lembaga yang memiliki sumber daya serta kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

    Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program seperti Poliran terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Pencari kerja perlu memperoleh informasi yang mudah diakses, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan peluang untuk mendapatkan penghasilan.

    Upaya menjaga keamanan lingkungan pun perlu berjalan seiring dengan penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh. (*)

  • Terbit pada
    Polda Sulsel Bahas Cara Bantu Warga Mendapat Pekerjaan, Parepare Jadi Lokasi Pertemuan

    PAREPARE – Pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, tekanan sosial dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi keamanan lingkungan. Karena itu, upaya menjaga ketertiban dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pendekatan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas untuk membantu menghubungkan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan maupun peluang usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan lintas instansi di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pendekatan untuk menekan risiko kriminalitas. Program yang dibahas mengarahkan perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, terutama pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kelompok rentan.

    Gagasan utamanya adalah memperluas peran Bhabinkamtibmas, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat menemukan akses terhadap kesempatan ekonomi.

    Melalui pendataan warga, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mengenali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau peningkatan keterampilan. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan ini membuka peluang agar persoalan pengangguran dapat ditangani melalui kerja sama lintas sektor. Kepolisian berperan membangun komunikasi dan kemitraan, sedangkan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha dapat membantu menyediakan akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja.

    Dalam pemaparannya, Ditbinmas Polda Sulsel menyebut angka pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 8,06 persen. Angka tersebut disampaikan dalam forum sebagai gambaran persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian.

    Namun, pengangguran tidak serta-merta membuat seseorang terlibat tindak pidana. Pencegahan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk membuka akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan, memperkuat dukungan sosial, dan mengatasi persoalan yang membuat masyarakat rentan.

    Karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang dibahas dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat dalam membantu warga memperoleh kesempatan ekonomi.

    “Pencegahan gangguan keamanan perlu berjalan bersama upaya menjawab persoalan sosial di masyarakat. Warga yang membutuhkan pekerjaan perlu dibantu agar memiliki akses terhadap pelatihan dan peluang usaha, bukan sekadar didata,” ujar Kombes Pol. Anang Triarson.

    Kutipan tersebut merupakan rumusan redaksi, bukan pernyataan langsung narasumber.

    Keterlibatan lembaga pelatihan menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memberikan paparan mengenai peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja dapat membantu pencari kerja meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan dan UMKM diperlukan agar keterampilan yang diperoleh memiliki peluang untuk digunakan secara nyata.

    Salah satu tantangan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memastikan pendampingan tidak berhenti pada pendataan atau penyampaian informasi. Dukungan perlu berlanjut hingga warga memperoleh akses pelatihan, kesempatan kerja, atau peluang mengembangkan usaha.

    Dalam forum tersebut, pemantauan warga yang telah mendapatkan pekerjaan dan perhatian terhadap pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi bagian dari materi yang dibahas.

    Langkah itu dapat membantu memastikan kemitraan memberikan manfaat yang lebih konkret. Perusahaan, misalnya, dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan sesuai kebutuhan industri, maupun program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

    Sementara itu, pemerintah daerah dapat berperan menghubungkan kebutuhan warga dengan program ketenagakerjaan dan pelatihan yang tersedia.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satlinmas, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satkamling, serta Senkom juga hadir dalam forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran dan keamanan lingkungan membutuhkan kerja sama yang melampaui satu institusi.

    Bagi masyarakat, keberhasilan pendekatan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh manfaat yang bisa dirasakan secara langsung: akses informasi pekerjaan yang lebih mudah, kesempatan meningkatkan keterampilan, dukungan untuk mengembangkan usaha, serta lingkungan yang aman.

    Pemberdayaan ekonomi dan pemeliharaan keamanan bukan dua agenda yang harus berjalan sendiri-sendiri. Dengan kemitraan yang tepat, upaya membuka kesempatan ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi membangun masyarakat yang lebih tangguh sekaligus menjaga ketertiban di lingkungan. (*)

  • Terbit pada
    SPBU Jadi Ruang Publik yang Rawan Risiko, Warga Parepare Diminta Lebih Peduli

    PAREPARE – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki risiko yang kerap luput dari perhatian. Selain potensi kebakaran, antrean kendaraan dan perilaku pengendara yang tidak tertib juga dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan selama mengisi BBM. Kepatuhan terhadap aturan SPBU dan kedisiplinan saat berkendara dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujar Daris.

    Risiko di area pengisian BBM tidak hanya berkaitan dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Kendaraan yang mengantre tanpa memperhatikan ruang gerak, misalnya, berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan pergerakan pengguna jalan lainnya.

    Karena itu, kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan setiap pengendara. Mematuhi petunjuk petugas SPBU, menjaga jarak antarkendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

    Di sisi lain, keamanan lingkungan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Informasi dari warga mengenai potensi gangguan dapat membantu persoalan terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Daris mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum. Kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman.

    Keselamatan di SPBU pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pengelola maupun petugas. Sikap setiap pengguna fasilitas tersebut turut menentukan apakah aktivitas pengisian BBM dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa membahayakan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Isi BBM di SPBU Lemoe, Warga Parepare Diingatkan soal Bahaya Kebakaran

    PAREPARE – Keselamatan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh diabaikan. Selain risiko kebakaran, ketertiban pengendara di sekitar area pengisian juga menjadi hal penting untuk mencegah gangguan keamanan dan kecelakaan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, saat memantau aktivitas pelayanan BBM di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kamis (29/10/2026).

    Di tengah aktivitas pengisian BBM, warga yang mengantre diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Kewaspadaan diperlukan agar aktivitas pengisian bahan bakar berlangsung aman tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna SPBU maupun masyarakat di sekitarnya.

    Kedisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Warga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku selama pengisian BBM serta menghindari perilaku yang berpotensi memicu kebakaran atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

    Upaya menjaga keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menjaga jarak aman, dan menghormati pengguna jalan lain juga berperan penting dalam mencegah risiko.

    Aiptu Daris mengingatkan warga agar tidak mengabaikan potensi bahaya di area pengisian BBM. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga hubungan baik antarsesama serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujarnya.

    Selain persoalan keselamatan, komunikasi antara masyarakat dan aparat juga penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.

    Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban, aktivitas pengisian BBM di SPBU Lemoe diharapkan berlangsung lancar. Warga pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan kebutuhan pengisian bahan bakar, tetapi juga memperhatikan keamanan diri sendiri dan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Penegakan Lalu Lintas Tak Cukup dengan Tilang, Keteladanan Petugas Jadi Kunci

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)