Lintas Pos Nasional

Oktober 2026

Halaman arsip untuk Oktober 2026 oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Bukan Cuma Pengendara, Kedisiplinan Polisi Juga Diuji dalam Operasi Patuh Pallawa

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)

  • Terbit pada
    Jelang Operasi Patuh Pallawa 2026, Propam Polres Parepare Cek Disiplin Anggota

    PAREPARE – Penegakan aturan lalu lintas menuntut kedisiplinan bukan hanya dari pengendara, tetapi juga dari petugas yang bertugas di jalan raya. Keteladanan anggota kepolisian menjadi salah satu aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat selama Operasi Patuh Pallawa 2026.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare menjelang pelaksanaan operasi. Pemeriksaan kelengkapan pribadi dan kerapian penampilan personel dilakukan di halaman Markas Komando Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid, menyasar anggota yang akan diterjunkan dalam operasi tersebut. Pengecekan ini ditujukan untuk memastikan personel memenuhi ketentuan kedinasan sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat.

    Kedisiplinan petugas menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penegakan aturan yang konsisten, tetapi juga pelayanan yang profesional, sikap yang santun, serta perlakuan yang adil.

    Sebelum meminta masyarakat menaati aturan, petugas perlu menunjukkan keteladanan melalui disiplin dan perilaku saat bertugas. Prinsip ini menjadi penting agar penegakan hukum tidak sekadar berorientasi pada pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran berlalu lintas.

    Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid menegaskan bahwa kedisiplinan anggota harus menjadi fondasi dalam menjalankan tugas selama operasi.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna jalan.

    Di sisi lain, perilaku petugas saat menjalankan tugas juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap penegakan aturan. Sikap profesional dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih positif antara kepolisian dan pengguna jalan.

    Karena itu, kedisiplinan internal dan kesadaran masyarakat perlu berjalan beriringan. Tujuan akhirnya bukan semata-mata menekan angka pelanggaran, melainkan membangun budaya berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab. (*)

  • Terbit pada
    Warga Bumi Harapan Diajak Lebih Paham Hukum, dari Narkoba hingga Tertib Berlalu Lintas

    PAREPARE – Perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Pemahaman hukum dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai masalah tersebut berkembang dan merugikan lingkungan sekitar.

    Persoalan itu menjadi materi penyuluhan hukum yang diikuti sekitar 30 warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, bersama anggota Seksi Hukum Aiptu Ashar Baharuddin memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan berlangsung di aula Kantor Kelurahan Bumi Harapan.

    Perkelahian pelajar menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

    Karena itu, penyelesaian masalah melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat perlu dikedepankan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

    Selain itu, bahaya narkoba menjadi perhatian karena penyalahgunaannya dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum diharapkan membantu masyarakat lebih waspada terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Persoalan karhutla juga memerlukan kepedulian masyarakat. Kebiasaan membakar lahan tanpa memperhatikan risiko dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas warga. Pencegahan membutuhkan kesadaran untuk menghindari tindakan berisiko serta memahami aturan yang berlaku.

    Di bidang lalu lintas, budaya tertib berkendara menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan sikap saling menghormati di jalan raya dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

    Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

    Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap orang lain. Sikap tersebut penting, baik dalam menyelesaikan perselisihan, menghindari narkoba, mencegah kebakaran, maupun menjaga keselamatan di jalan raya.

    AKP Said Abdullah menyampaikan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun melalui kepedulian bersama, dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

    “Pencegahan berbagai persoalan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Kami berharap warga semakin memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta membiasakan diri untuk menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap AKP Said Abdullah.

    Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    Upaya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya bergantung pada penegakan hukum. Kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian setiap warga juga menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Propam Polres Parepare Periksa Disiplin Anggota, Keteladanan Polisi Jadi Sorotan

    PAREPARE — Ketertiban berlalu lintas tidak cukup hanya dituntut dari masyarakat. Polisi yang bertugas menegakkan aturan juga harus menunjukkan kepatuhan yang sama. Tanpa keteladanan, imbauan keselamatan di jalan berisiko kehilangan kepercayaan publik.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Pallawa 2026 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (29/10/2026), Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Parepare memeriksa kelengkapan berkendara personel di sekitar Markas Komando Polres Parepare.

    Pemeriksaan mencakup Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kondisi kendaraan, kelengkapan kaca spion, hingga penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, termasuk knalpot brong.

    Langkah ini menempatkan kedisiplinan internal sebagai bagian penting dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Sebab, kepatuhan terhadap aturan semestinya tidak bergantung pada status seseorang, termasuk ketika orang tersebut merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki hak istimewa untuk mengabaikan ketentuan lalu lintas.

    “Tidak boleh ada anggapan bahwa anggota Polri memiliki pengecualian terhadap aturan lalu lintas. Setiap personel harus patuh, baik saat bertugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Disiplin bukan sekadar memenuhi pemeriksaan, tetapi harus menjadi kebiasaan,” ujar Tajrid.

    Kepatuhan anggota kepolisian memiliki arti lebih dari sekadar kelengkapan dokumen atau kondisi kendaraan. Perilaku aparat di jalan turut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang konsistensi penegakan hukum.

    Ketika pengendara diminta menaati aturan, masyarakat juga dapat menilai apakah petugas yang menyampaikan imbauan tersebut menjalankan prinsip yang sama. Karena itu, pengawasan terhadap anggota menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas penegakan aturan.

    Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin menilai kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kesesuaian antara imbauan dan perilaku aparat.

    “Kepercayaan masyarakat dibangun melalui konsistensi. Ketika polisi mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, anggota juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan. Tidak cukup hanya memberikan imbauan, keteladanan harus terlihat dalam tindakan sehari-hari,” kata Saharuddin.

    Dalam konteks Operasi Patuh Pallawa 2026, pemeriksaan internal tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan dan ketertiban di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Status sebagai anggota kepolisian tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan.

    Pada akhirnya, keberhasilan membangun budaya tertib berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelanggaran yang ditindak. Konsistensi pengawasan, kepatuhan aparat, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi faktor penting agar aturan dipandang berlaku bagi semua orang. (*)

  • Terbit pada
    IPTU M. Tajrid Y. Tekankan Profesionalitas Polisi dalam Mengawal Aspirasi Mahasiswa

    PAREPARE – Pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya menuntut kesiapan personel menjaga keamanan, tetapi juga kedisiplinan dan sikap profesional dalam menghadapi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pengawalan aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) di Kota Parepare, Rabu (28/10/2026).

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid Y. menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kepatuhan terhadap aturan bagi setiap personel yang bertugas. Menurutnya, pengamanan harus tetap menghormati hak mahasiswa menyampaikan aspirasi sekaligus memperhatikan keselamatan seluruh pihak.

    “Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, personel di lapangan harus menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan humanis, serta tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi dan masyarakat di sekitarnya,” Ucap IPTU M. Tajrid

    Ia juga menekankan bahwa disiplin personel harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

    “Dalam pengamanan penyampaian aspirasi, setiap personel harus tetap mengedepankan disiplin, profesionalitas, dan sikap humanis. Kita bertugas menjaga keamanan, tetapi pada saat yang sama juga harus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar IPTU M. Tajrid Y.

    Aksi mahasiswa UMPAR tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, hingga reformasi kebijakan ekonomi.

    Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Penyampaian aspirasi berlangsung di dua lokasi, yakni di depan kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin langsung pengamanan dengan melibatkan 149 personel Polres Parepare. Pengamanan tersebut mencakup pengawalan aksi dan perhatian terhadap situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas pengguna jalan.

    Dalam konteks pengawasan internal, Propam memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan anggota terhadap aturan dan standar perilaku kepolisian. Disiplin personel menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga agar pelaksanaan tugas berlangsung secara profesional dan menghormati hak warga.

    Setelah menyampaikan tuntutan, para peserta kembali ke kampus dengan pengawalan kepolisian.

    Pengamanan unjuk rasa pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga situasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan hak menyampaikan pendapat dan keselamatan masyarakat mendapat perhatian secara bersamaan. (*)

  • Terbit pada
    Saat Mahasiswa Berunjuk Rasa, Kapolres Parepare Pastikan Aktivitas Jalan Tetap Terjaga

    PAREPARE – Aktivitas lalu lintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Jalan Jenderal Ahmad Yani, menjadi perhatian saat puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi pada Rabu (28/10/2026). Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K. turun langsung bersama Kabag Ops Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si. untuk membantu mengatur kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi aksi.

    Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian pendapat di muka umum tidak menghambat mobilitas masyarakat yang melintas. Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara hak mahasiswa menyuarakan aspirasi dan hak pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman.

    Di tengah konsentrasi massa di depan kampus, pengaturan arus kendaraan menjadi hal penting untuk mengurangi potensi kepadatan dan menjaga keselamatan pengendara maupun peserta aksi. Petugas turut mengawasi situasi di sekitar lokasi agar pergerakan kendaraan dan aktivitas mahasiswa dapat berlangsung tanpa saling mengganggu.

    Aksi tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa UMPAR. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, reformasi kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta penolakan terhadap penyempitan ruang sipil.

    Mahasiswa juga menyoroti persoalan biaya pendidikan dan mendorong kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan di depan kampus UMPAR dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Untuk mengawal penyampaian aspirasi tersebut, Polres Parepare mengerahkan 149 personel. Pengamanan tidak hanya diarahkan pada kelancaran aksi, tetapi juga memperhatikan situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat dan pengguna jalan.

    Kapolres Parepare mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan keselamatan bersama. Sikap saling menghormati dinilai penting agar penyampaian pendapat tetap berjalan seiring dengan aktivitas masyarakat.

    Kehadiran Kapolres bersama Kabag Ops di tengah situasi tersebut memperlihatkan perhatian terhadap aspek lalu lintas selama berlangsungnya aksi. Kelancaran jalan tetap menjadi bagian penting dari pengamanan, mengingat ruang publik digunakan bersama oleh peserta demonstrasi, pengendara, dan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari. (*)

  • Terbit pada
    Kapolres Parepare Apresiasi Mahasiswa UMPAR yang Sampaikan Aspirasi Secara Damai

    PAREPARE – Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) yang menyampaikan aspirasi secara damai dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (28/10/2026).

    Apresiasi tersebut diberikan kepada para mahasiswa yang menyuarakan tuntutan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, menjaga keselamatan bersama, serta menghormati kepentingan masyarakat lainnya.

    Kapolres Parepare turun langsung memimpin pengamanan aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa. Sebanyak 149 personel Polres Parepare dikerahkan untuk mengawal penyampaian aspirasi di dua lokasi, yakni di depan kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Bagi kepolisian, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, sekaligus menjaga agar hak masyarakat lain dan keselamatan seluruh pihak tetap terlindungi.

    Aksi mahasiswa tersebut membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, hingga reformasi kebijakan ekonomi. Mereka juga menyoroti penyempitan ruang sipil, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tuntutan agar biaya pendidikan lebih terjangkau dan berpihak pada kepentingan publik.

    Kapolres Parepare mengapresiasi mahasiswa yang tetap menjaga penyampaian aspirasi dalam koridor hukum. Sikap tersebut dinilai penting agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima tanpa mengabaikan keselamatan peserta aksi maupun masyarakat di sekitarnya.

    Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang turut menjaga suasana tetap damai, sehingga aspirasi dapat disampaikan tanpa menimbulkan gangguan yang membahayakan orang lain.

    Aksi yang berlangsung di dua lokasi itu berakhir sekitar pukul 17.10 Wita. Setelah menyampaikan tuntutan, para mahasiswa kembali ke kampus dengan pengawalan kepolisian.

    Pengamanan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara hak warga untuk menyampaikan pendapat dan tanggung jawab bersama dalam memelihara keamanan serta ketertiban umum. (*)

  • Terbit pada
    Polres Parepare Kawal Demonstrasi Mahasiswa, Isu Lingkungan hingga Pendidikan Mengemuka

    Polres Parepare Kawal Aksi Mahasiswa UMPAR, Aspirasi di Dua Lokasi Berjalan Aman

    PAREPARE – Penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang membutuhkan ruang aman bagi masyarakat. Di Kota Parepare, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) menyuarakan sejumlah persoalan nasional melalui aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

    Polres Parepare mengerahkan personel untuk mengawal penyampaian aspirasi yang melibatkan sekitar 50 mahasiswa tersebut. Pengamanan dilakukan di dua titik, yakni di depan Kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Aksi itu membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta biaya pendidikan. Mahasiswa juga menggunakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional.

    Bagi kepolisian, pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya berkaitan dengan ketertiban di jalan raya. Kelancaran penyampaian aspirasi juga perlu dijaga agar masyarakat dapat menggunakan ruang publik tanpa mengabaikan keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin unsur pengamanan yang melibatkan 149 personel berdasarkan surat perintah pengamanan yang tercantum dalam bahan kepolisian.

    Kehadiran personel di sekitar lokasi aksi ditujukan untuk mendukung kelancaran penyampaian pendapat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawalan juga dilakukan ketika massa berpindah dari depan kampus menuju kawasan Lapangan Andi Makkasau.

    Aksi mahasiswa menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan negara. Namun, kegiatan yang berlangsung di ruang publik juga bersinggungan dengan kepentingan pengguna jalan, pelaku usaha, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

    Karena itu, pengamanan perlu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan publik terhadap keamanan serta kelancaran aktivitas sehari-hari.

    “Pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus menjaga keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan. Kami mengedepankan pendekatan yang profesional agar penyampaian pendapat berlangsung sesuai ketentuan.” Ujar Phunky Mahendra Borniawan.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada pengguna jalan di sekitar Monumen Cinta Habibie-Ainun. Substansi tuntutan mereka mencakup desakan penanganan karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, perlindungan ruang sipil, serta pendidikan yang lebih terjangkau.

    Keberagaman isu itu menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga bagian dari dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

    Bagi Polres Parepare, pengamanan kegiatan masyarakat seperti ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban kota. Di sisi lain, penyampaian aspirasi memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap penting bagi kehidupan bersama. (*)

  • Terbit pada
    Polsek KPN Parepare Temui Warga Ujung Sabbang, Ada Ruang untuk Menyampaikan Aspirasi

    PAREPARE – Persoalan keamanan lingkungan tidak selalu berawal dari tindak kriminal. Keluhan warga, persoalan sosial, hingga potensi gangguan ketertiban yang tidak segera disampaikan juga bisa menjadi tantangan dalam menjaga lingkungan tetap aman.

    Karena itu, komunikasi langsung antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengenali persoalan sejak dini. Pendekatan tersebut dilakukan Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Polres Parepare melalui program Kumpul Bersama Masyarakat (Kubang).

    Kapolsek KPN Parepare, Iptu Suardi, S.E., bersama jajaran kepolisian bertemu warga di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, masukan, hingga keluhan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

    Melalui dialog secara langsung, warga memiliki kesempatan untuk mengutarakan persoalan yang mereka hadapi tanpa harus menunggu masalah berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

    Keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan warga, bukan hanya kehadiran polisi. Masyarakat yang berani menyampaikan informasi dan kepedulian terhadap kondisi sekitarnya dapat membantu mengidentifikasi potensi gangguan lebih awal.

    Warga Bukan Sekadar Penerima Pelayanan

    Program Kubang dilaksanakan secara rutin setiap Rabu. Polsek KPN menjadikan pertemuan tersebut sebagai sarana membangun komunikasi dua arah sekaligus memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat.

    Dalam hubungan ini, warga tidak hanya diposisikan sebagai penerima pelayanan kepolisian. Mereka juga menjadi mitra yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

    Informasi mengenai persoalan di sekitar tempat tinggal, keresahan warga, maupun potensi gangguan ketertiban dapat menjadi masukan bagi polisi dalam menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

    Kapolsek KPN Parepare, Iptu Suardi, dapat menyampaikan bahwa keterbukaan komunikasi merupakan bagian penting dalam membangun keamanan bersama.

    “Keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Kami membutuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi, keluhan, maupun persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban. Melalui komunikasi yang terbuka, masalah bisa diketahui lebih awal dan dicarikan jalan keluarnya bersama,” Ujar Iptu Suardi.

    Komunikasi yang terjaga juga dapat membantu mengurangi jarak antara masyarakat dan aparat. Ketika warga merasa memiliki ruang untuk berbicara, persoalan yang sebelumnya tidak tersampaikan berpeluang memperoleh perhatian lebih cepat.

    Meski demikian, efektivitas pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh pertemuan tatap muka. Tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan warga menjadi bagian penting agar komunikasi tersebut memberikan manfaat nyata.

    Pendekatan melalui Kubang sejalan dengan upaya membangun pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran atau gangguan keamanan, tetapi juga membuka komunikasi untuk mendengar persoalan yang berkembang di lingkungan warga.

    Semangat kebersamaan tersebut juga berkaitan dengan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” yang dicantumkan dalam bahan kegiatan sebagai landasan pendekatan humanis kepolisian.

    Di tingkat lingkungan, kepedulian sederhana seperti menyampaikan informasi yang relevan, menjaga komunikasi antarwarga, dan melaporkan potensi gangguan melalui saluran yang tepat dapat membantu mendukung keamanan bersama.

    Bagi masyarakat Parepare, ruang dialog seperti Kubang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus memperkuat hubungan dengan kepolisian. Namun, kepercayaan publik akan semakin kuat apabila aspirasi yang disampaikan mendapat tanggapan dan tindak lanjut yang jelas.

    Pada akhirnya, keamanan bukan semata-mata keadaan tanpa gangguan. Keamanan juga tumbuh dari hubungan yang saling percaya, keterbukaan menyampaikan persoalan, dan kesediaan semua pihak untuk mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. (*)

  • Terbit pada
    Warga Lakessi Resah Aktivitas hingga Dini Hari, Polisi Diminta Perkuat Patroli

    PAREPARE – Persoalan minuman keras, perselisihan antarwarga, hingga perilaku remaja yang mengisap lem menjadi keresahan yang disuarakan warga Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Warga berharap pengawasan lingkungan dan patroli malam lebih ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan.

    Keluhan itu muncul dalam pertemuan warga bersama jajaran Polres Parepare di Aula Kantor Kelurahan Lakessi, Jalan Muh. Arsyad, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, termasuk situasi di lingkungan permukiman pada malam hingga dini hari.

    Ketua RW 1 Taqwa, Makmur, mengungkapkan adanya perselisihan yang melibatkan warga pendatang yang mengontrak di wilayahnya. Situasi tersebut, menurut dia, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika disertai dugaan aktivitas pesta minuman keras.

    Keluhan lain datang dari Ketua RW 4, Kasriyanto. Ia meminta patroli malam lebih diintensifkan, terutama di kawasan Jembatan Merah yang kerap menjadi tempat berkumpul anak muda. Warga mengkhawatirkan situasi tersebut berpotensi memicu perilaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan, termasuk konsumsi minuman keras.

    Di wilayah RW 5 Armada, Ketua RW setempat, Boestaman, menyoroti aktivitas tempat permainan PlayStation yang disebut beroperasi hingga sekitar pukul 04.00 Wita. Ia juga menyampaikan keresahan terkait kasus pencurian dan perilaku sejumlah remaja yang diduga mengisap lem.

    Persoalan tersebut memunculkan harapan agar pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika gangguan sudah terjadi. Warga menginginkan langkah pencegahan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lokasi yang dinilai rawan.

    Warga Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Lingkungan

    Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan perubahan pendekatan dalam membangun komunikasi dengan kepolisian. Fatimah, Ketua RT 2 Taqwa, berharap pertemuan tidak selalu berlangsung secara formal di kantor kelurahan, tetapi juga dilakukan langsung di lingkungan tempat warga tinggal.

    Menurutnya, pendekatan yang lebih dekat dapat memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan yang mungkin tidak terungkap dalam forum resmi.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, S.H., menekankan pentingnya hubungan yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Melalui program Kumpul Bersama Masyarakat, polisi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mendengar persoalan warga dan mencari jalan keluar bersama.

    “Polisi harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya ketika terjadi masalah atau pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendengar keluhan, memahami kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama,” Ucap AKP Anwar.

    Kapolsek Soreang AKP Amir juga memberikan edukasi kepada warga terkait penyampaian keluhan dan aspirasi mengenai persoalan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Sekretaris Kelurahan Lakessi, Muhammad Amin, menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia berharap hubungan tersebut dapat membantu mempercepat penyampaian persoalan lingkungan dan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketenteraman warga.

    Berbagai persoalan yang disampaikan warga Lakessi menunjukkan bahwa keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas malam hari, perhatian terhadap perilaku remaja, serta penyelesaian perselisihan antarwarga juga menjadi bagian penting dalam mencegah masalah berkembang lebih jauh.

    Patroli kepolisian dapat membantu meningkatkan pengawasan di titik yang dikeluhkan warga. Namun, upaya tersebut perlu disertai komunikasi dengan pengurus RT dan RW, keluarga, serta unsur kelurahan agar penanganan persoalan tidak berhenti pada penindakan.

    Khusus terkait perilaku remaja yang diduga mengisap lem, pendekatan pembinaan dan keterlibatan keluarga juga penting untuk diperhatikan. Sementara itu, dugaan pencurian dan gangguan keamanan lainnya perlu ditindaklanjuti berdasarkan informasi serta bukti yang dapat diverifikasi.

    Aspirasi warga Lakessi menjadi pengingat bahwa rasa aman berawal dari persoalan nyata di lingkungan tempat masyarakat tinggal. Kehadiran aparat akan lebih bermakna apabila keluhan warga ditindaklanjuti secara konsisten dan masyarakat mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan gangguan keamanan. (*)