Lintas Pos Nasional

admin

Hanya pengguna HTMLy lainnya

  • Terbit pada
    Tak Cukup Jaga Kamtibmas, Polisi di Sulsel Kini Soroti Persoalan Pengangguran

    PAREPARE — Sulitnya mendapatkan pekerjaan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial. Karena itu, membuka akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat untuk membangun lingkungan yang aman.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam pembahasan program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., menyoroti pentingnya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha. Pendekatan ini menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan, termasuk pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan lainnya.

    Dalam forum tersebut, angka pengangguran di Sulawesi Selatan disebut mencapai 8,06 persen. Angka yang disampaikan itu menjadi gambaran tantangan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Akses kerja perlu menjadi perhatian

    Program Poliran mendorong Bhabinkamtibmas mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan peluang ekonomi yang tersedia.

    Melalui pemetaan kebutuhan warga, aparat di tingkat kelurahan dan desa diharapkan dapat membantu pencari kerja memperoleh informasi mengenai pelatihan vokasi, lowongan pekerjaan, hingga peluang mengembangkan usaha kecil.

    Namun, pendataan saja tidak cukup. Informasi yang terkumpul perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan persoalan sosial dengan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdata, tetapi juga dari terbukanya akses nyata terhadap pelatihan, pekerjaan, dan peluang usaha.

    Pendekatan ini tidak berarti pengangguran identik dengan kriminalitas. Sebaliknya, persoalan ketenagakerjaan perlu ditangani melalui kebijakan dan dukungan yang lebih luas, termasuk peningkatan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan kesempatan kerja.

    Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan pasar

    Ketersediaan pelatihan menjadi salah satu faktor penting agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

    Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memaparkan peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang tepat dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Meski demikian, manfaatnya akan lebih besar apabila program tersebut terhubung dengan kebutuhan perusahaan dan peluang usaha di daerah.

    Kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM karena itu perlu diarahkan pada hasil yang terukur. Bentuknya dapat berupa penyediaan informasi lowongan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga pendampingan bagi warga yang ingin membangun usaha.

    Dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam forum tersebut.

    Jika dikelola secara tepat, kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan maupun modal usaha.

    Kolaborasi menjadi kunci

    Persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghubungkan warga dengan program ketenagakerjaan, sedangkan lembaga pelatihan dan dunia usaha dapat membuka jalan menuju peningkatan kompetensi serta kesempatan kerja.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.

    Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), serta Senkom juga menjadi bagian dari forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur itu memperlihatkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang dekat dengan masyarakat. Aparat kewilayahan dapat membantu mengenali kebutuhan warga, tetapi akses terhadap pekerjaan dan pelatihan tetap memerlukan dukungan lembaga yang memiliki sumber daya serta kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

    Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program seperti Poliran terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Pencari kerja perlu memperoleh informasi yang mudah diakses, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan peluang untuk mendapatkan penghasilan.

    Upaya menjaga keamanan lingkungan pun perlu berjalan seiring dengan penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh. (*)

  • Terbit pada
    Polda Sulsel Bahas Cara Bantu Warga Mendapat Pekerjaan, Parepare Jadi Lokasi Pertemuan

    PAREPARE – Pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, tekanan sosial dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi keamanan lingkungan. Karena itu, upaya menjaga ketertiban dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pendekatan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas untuk membantu menghubungkan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan maupun peluang usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan lintas instansi di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pendekatan untuk menekan risiko kriminalitas. Program yang dibahas mengarahkan perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, terutama pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kelompok rentan.

    Gagasan utamanya adalah memperluas peran Bhabinkamtibmas, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat menemukan akses terhadap kesempatan ekonomi.

    Melalui pendataan warga, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mengenali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau peningkatan keterampilan. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan ini membuka peluang agar persoalan pengangguran dapat ditangani melalui kerja sama lintas sektor. Kepolisian berperan membangun komunikasi dan kemitraan, sedangkan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha dapat membantu menyediakan akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja.

    Dalam pemaparannya, Ditbinmas Polda Sulsel menyebut angka pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 8,06 persen. Angka tersebut disampaikan dalam forum sebagai gambaran persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian.

    Namun, pengangguran tidak serta-merta membuat seseorang terlibat tindak pidana. Pencegahan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk membuka akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan, memperkuat dukungan sosial, dan mengatasi persoalan yang membuat masyarakat rentan.

    Karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang dibahas dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat dalam membantu warga memperoleh kesempatan ekonomi.

    “Pencegahan gangguan keamanan perlu berjalan bersama upaya menjawab persoalan sosial di masyarakat. Warga yang membutuhkan pekerjaan perlu dibantu agar memiliki akses terhadap pelatihan dan peluang usaha, bukan sekadar didata,” ujar Kombes Pol. Anang Triarson.

    Kutipan tersebut merupakan rumusan redaksi, bukan pernyataan langsung narasumber.

    Keterlibatan lembaga pelatihan menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memberikan paparan mengenai peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja dapat membantu pencari kerja meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan dan UMKM diperlukan agar keterampilan yang diperoleh memiliki peluang untuk digunakan secara nyata.

    Salah satu tantangan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memastikan pendampingan tidak berhenti pada pendataan atau penyampaian informasi. Dukungan perlu berlanjut hingga warga memperoleh akses pelatihan, kesempatan kerja, atau peluang mengembangkan usaha.

    Dalam forum tersebut, pemantauan warga yang telah mendapatkan pekerjaan dan perhatian terhadap pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi bagian dari materi yang dibahas.

    Langkah itu dapat membantu memastikan kemitraan memberikan manfaat yang lebih konkret. Perusahaan, misalnya, dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan sesuai kebutuhan industri, maupun program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

    Sementara itu, pemerintah daerah dapat berperan menghubungkan kebutuhan warga dengan program ketenagakerjaan dan pelatihan yang tersedia.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satlinmas, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satkamling, serta Senkom juga hadir dalam forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran dan keamanan lingkungan membutuhkan kerja sama yang melampaui satu institusi.

    Bagi masyarakat, keberhasilan pendekatan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh manfaat yang bisa dirasakan secara langsung: akses informasi pekerjaan yang lebih mudah, kesempatan meningkatkan keterampilan, dukungan untuk mengembangkan usaha, serta lingkungan yang aman.

    Pemberdayaan ekonomi dan pemeliharaan keamanan bukan dua agenda yang harus berjalan sendiri-sendiri. Dengan kemitraan yang tepat, upaya membuka kesempatan ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi membangun masyarakat yang lebih tangguh sekaligus menjaga ketertiban di lingkungan. (*)

  • Terbit pada
    SPBU Jadi Ruang Publik yang Rawan Risiko, Warga Parepare Diminta Lebih Peduli

    PAREPARE – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki risiko yang kerap luput dari perhatian. Selain potensi kebakaran, antrean kendaraan dan perilaku pengendara yang tidak tertib juga dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan selama mengisi BBM. Kepatuhan terhadap aturan SPBU dan kedisiplinan saat berkendara dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujar Daris.

    Risiko di area pengisian BBM tidak hanya berkaitan dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Kendaraan yang mengantre tanpa memperhatikan ruang gerak, misalnya, berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan pergerakan pengguna jalan lainnya.

    Karena itu, kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan setiap pengendara. Mematuhi petunjuk petugas SPBU, menjaga jarak antarkendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

    Di sisi lain, keamanan lingkungan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Informasi dari warga mengenai potensi gangguan dapat membantu persoalan terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Daris mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum. Kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman.

    Keselamatan di SPBU pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pengelola maupun petugas. Sikap setiap pengguna fasilitas tersebut turut menentukan apakah aktivitas pengisian BBM dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa membahayakan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Isi BBM di SPBU Lemoe, Warga Parepare Diingatkan soal Bahaya Kebakaran

    PAREPARE – Keselamatan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh diabaikan. Selain risiko kebakaran, ketertiban pengendara di sekitar area pengisian juga menjadi hal penting untuk mencegah gangguan keamanan dan kecelakaan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, saat memantau aktivitas pelayanan BBM di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kamis (29/10/2026).

    Di tengah aktivitas pengisian BBM, warga yang mengantre diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Kewaspadaan diperlukan agar aktivitas pengisian bahan bakar berlangsung aman tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna SPBU maupun masyarakat di sekitarnya.

    Kedisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Warga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku selama pengisian BBM serta menghindari perilaku yang berpotensi memicu kebakaran atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

    Upaya menjaga keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menjaga jarak aman, dan menghormati pengguna jalan lain juga berperan penting dalam mencegah risiko.

    Aiptu Daris mengingatkan warga agar tidak mengabaikan potensi bahaya di area pengisian BBM. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga hubungan baik antarsesama serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujarnya.

    Selain persoalan keselamatan, komunikasi antara masyarakat dan aparat juga penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.

    Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban, aktivitas pengisian BBM di SPBU Lemoe diharapkan berlangsung lancar. Warga pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan kebutuhan pengisian bahan bakar, tetapi juga memperhatikan keamanan diri sendiri dan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Penegakan Lalu Lintas Tak Cukup dengan Tilang, Keteladanan Petugas Jadi Kunci

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Pengendara, Kedisiplinan Polisi Juga Diuji dalam Operasi Patuh Pallawa

    PAREPARE — Penegakan aturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Sikap dan kedisiplinan petugas di jalan raya turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Parepare, Sulawesi Selatan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare memeriksa kedisiplinan serta kelengkapan pribadi personel yang akan bertugas dalam operasi tersebut, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan berlangsung di halaman Markas Komando Polres Parepare dan dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan harus tercermin dari perilaku petugas sebelum mereka menuntut hal serupa dari masyarakat.

    Dalam penegakan aturan lalu lintas, ketegasan saja tidak cukup. Pengendara juga membutuhkan pelayanan yang profesional, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan petugas.

    Tanpa keteladanan, penindakan berisiko dipandang sebatas upaya menghukum pelanggar. Sebaliknya, sikap profesional dan konsistensi petugas dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

    Iptu M. Tajrid menegaskan, kedisiplinan harus dimulai dari internal kepolisian agar pelaksanaan operasi berjalan dengan mengedepankan profesionalisme.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di jalan raya.

    Namun, perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui penindakan. Edukasi yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, serta ketegasan yang diterapkan secara konsisten juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    Pada akhirnya, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan. Kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas menjadi bagian penting dalam membangun lalu lintas yang lebih aman.

    Kedisiplinan aparat dan kepatuhan masyarakat pun harus berjalan beriringan. Sebab, budaya tertib berlalu lintas akan lebih mudah tumbuh ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan mereka yang menegakkannya turut memberikan teladan. (*)

  • Terbit pada
    Jelang Operasi Patuh Pallawa 2026, Propam Polres Parepare Cek Disiplin Anggota

    PAREPARE – Penegakan aturan lalu lintas menuntut kedisiplinan bukan hanya dari pengendara, tetapi juga dari petugas yang bertugas di jalan raya. Keteladanan anggota kepolisian menjadi salah satu aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat selama Operasi Patuh Pallawa 2026.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Parepare menjelang pelaksanaan operasi. Pemeriksaan kelengkapan pribadi dan kerapian penampilan personel dilakukan di halaman Markas Komando Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang dipimpin Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid, menyasar anggota yang akan diterjunkan dalam operasi tersebut. Pengecekan ini ditujukan untuk memastikan personel memenuhi ketentuan kedinasan sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat.

    Kedisiplinan petugas menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penegakan aturan yang konsisten, tetapi juga pelayanan yang profesional, sikap yang santun, serta perlakuan yang adil.

    Sebelum meminta masyarakat menaati aturan, petugas perlu menunjukkan keteladanan melalui disiplin dan perilaku saat bertugas. Prinsip ini menjadi penting agar penegakan hukum tidak sekadar berorientasi pada pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran berlalu lintas.

    Kasi Propam Polres Parepare, Iptu M. Tajrid menegaskan bahwa kedisiplinan anggota harus menjadi fondasi dalam menjalankan tugas selama operasi.

    “Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, setiap personel harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga profesionalisme saat bertugas,” ujarnya.

    Operasi Patuh Pallawa 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna jalan.

    Di sisi lain, perilaku petugas saat menjalankan tugas juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap penegakan aturan. Sikap profesional dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih positif antara kepolisian dan pengguna jalan.

    Karena itu, kedisiplinan internal dan kesadaran masyarakat perlu berjalan beriringan. Tujuan akhirnya bukan semata-mata menekan angka pelanggaran, melainkan membangun budaya berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab. (*)

  • Terbit pada
    Warga Bumi Harapan Diajak Lebih Paham Hukum, dari Narkoba hingga Tertib Berlalu Lintas

    PAREPARE – Perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Pemahaman hukum dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai masalah tersebut berkembang dan merugikan lingkungan sekitar.

    Persoalan itu menjadi materi penyuluhan hukum yang diikuti sekitar 30 warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, bersama anggota Seksi Hukum Aiptu Ashar Baharuddin memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan berlangsung di aula Kantor Kelurahan Bumi Harapan.

    Perkelahian pelajar menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

    Karena itu, penyelesaian masalah melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat perlu dikedepankan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

    Selain itu, bahaya narkoba menjadi perhatian karena penyalahgunaannya dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum diharapkan membantu masyarakat lebih waspada terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Persoalan karhutla juga memerlukan kepedulian masyarakat. Kebiasaan membakar lahan tanpa memperhatikan risiko dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas warga. Pencegahan membutuhkan kesadaran untuk menghindari tindakan berisiko serta memahami aturan yang berlaku.

    Di bidang lalu lintas, budaya tertib berkendara menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan sikap saling menghormati di jalan raya dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

    Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

    Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap orang lain. Sikap tersebut penting, baik dalam menyelesaikan perselisihan, menghindari narkoba, mencegah kebakaran, maupun menjaga keselamatan di jalan raya.

    AKP Said Abdullah menyampaikan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun melalui kepedulian bersama, dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

    “Pencegahan berbagai persoalan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Kami berharap warga semakin memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta membiasakan diri untuk menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap AKP Said Abdullah.

    Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    Upaya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya bergantung pada penegakan hukum. Kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian setiap warga juga menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Propam Polres Parepare Periksa Disiplin Anggota, Keteladanan Polisi Jadi Sorotan

    PAREPARE — Ketertiban berlalu lintas tidak cukup hanya dituntut dari masyarakat. Polisi yang bertugas menegakkan aturan juga harus menunjukkan kepatuhan yang sama. Tanpa keteladanan, imbauan keselamatan di jalan berisiko kehilangan kepercayaan publik.

    Prinsip tersebut menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Pallawa 2026 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (29/10/2026), Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Parepare memeriksa kelengkapan berkendara personel di sekitar Markas Komando Polres Parepare.

    Pemeriksaan mencakup Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kondisi kendaraan, kelengkapan kaca spion, hingga penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, termasuk knalpot brong.

    Langkah ini menempatkan kedisiplinan internal sebagai bagian penting dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Sebab, kepatuhan terhadap aturan semestinya tidak bergantung pada status seseorang, termasuk ketika orang tersebut merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki hak istimewa untuk mengabaikan ketentuan lalu lintas.

    “Tidak boleh ada anggapan bahwa anggota Polri memiliki pengecualian terhadap aturan lalu lintas. Setiap personel harus patuh, baik saat bertugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Disiplin bukan sekadar memenuhi pemeriksaan, tetapi harus menjadi kebiasaan,” ujar Tajrid.

    Kepatuhan anggota kepolisian memiliki arti lebih dari sekadar kelengkapan dokumen atau kondisi kendaraan. Perilaku aparat di jalan turut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang konsistensi penegakan hukum.

    Ketika pengendara diminta menaati aturan, masyarakat juga dapat menilai apakah petugas yang menyampaikan imbauan tersebut menjalankan prinsip yang sama. Karena itu, pengawasan terhadap anggota menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas penegakan aturan.

    Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin menilai kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kesesuaian antara imbauan dan perilaku aparat.

    “Kepercayaan masyarakat dibangun melalui konsistensi. Ketika polisi mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, anggota juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan. Tidak cukup hanya memberikan imbauan, keteladanan harus terlihat dalam tindakan sehari-hari,” kata Saharuddin.

    Dalam konteks Operasi Patuh Pallawa 2026, pemeriksaan internal tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan dan ketertiban di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Status sebagai anggota kepolisian tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan.

    Pada akhirnya, keberhasilan membangun budaya tertib berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelanggaran yang ditindak. Konsistensi pengawasan, kepatuhan aparat, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi faktor penting agar aturan dipandang berlaku bagi semua orang. (*)

  • Terbit pada
    IPTU M. Tajrid Y. Tekankan Profesionalitas Polisi dalam Mengawal Aspirasi Mahasiswa

    PAREPARE – Pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya menuntut kesiapan personel menjaga keamanan, tetapi juga kedisiplinan dan sikap profesional dalam menghadapi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pengawalan aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) di Kota Parepare, Rabu (28/10/2026).

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid Y. menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kepatuhan terhadap aturan bagi setiap personel yang bertugas. Menurutnya, pengamanan harus tetap menghormati hak mahasiswa menyampaikan aspirasi sekaligus memperhatikan keselamatan seluruh pihak.

    “Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, personel di lapangan harus menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan humanis, serta tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi dan masyarakat di sekitarnya,” Ucap IPTU M. Tajrid

    Ia juga menekankan bahwa disiplin personel harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

    “Dalam pengamanan penyampaian aspirasi, setiap personel harus tetap mengedepankan disiplin, profesionalitas, dan sikap humanis. Kita bertugas menjaga keamanan, tetapi pada saat yang sama juga harus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar IPTU M. Tajrid Y.

    Aksi mahasiswa UMPAR tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, hingga reformasi kebijakan ekonomi.

    Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Penyampaian aspirasi berlangsung di dua lokasi, yakni di depan kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin langsung pengamanan dengan melibatkan 149 personel Polres Parepare. Pengamanan tersebut mencakup pengawalan aksi dan perhatian terhadap situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas pengguna jalan.

    Dalam konteks pengawasan internal, Propam memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan anggota terhadap aturan dan standar perilaku kepolisian. Disiplin personel menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga agar pelaksanaan tugas berlangsung secara profesional dan menghormati hak warga.

    Setelah menyampaikan tuntutan, para peserta kembali ke kampus dengan pengawalan kepolisian.

    Pengamanan unjuk rasa pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga situasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan hak menyampaikan pendapat dan keselamatan masyarakat mendapat perhatian secara bersamaan. (*)