Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Wakapolres Parepare: Lingkungan Sekolah Harus Aman dari Perundungan

    PAREPARE – Kepolisian Resor (Polres) Parepare terus aktif memperkuat pembinaan karakter dan disiplin generasi muda. Hal tersebut diwujudkan saat Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, bertindak sebagai Pembina Upacara Bendera di UPT SMK Negeri 2 Parepare, Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Senin (9/11/2026) pagi.

    Upacara bendera itu diikuti siswa-siswi beserta dewan guru. Turut hadir mendampingi Wakapolres Parepare, yakni Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, Kapolsek Soreang AKP Amir Usman, dan Kepala UPT SMKN 2 Parepare Anwar Nur, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Ujung Baru Aiptu Darwis Rakib.

    Dalam amanatnya, Kompol Saharuddin menekankan pentingnya sikap hormat dan patuh kepada para guru sebagai pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Menurutnya, keberhasilan dan keberkahan seorang pelajar bermula dari rasa hormat kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah.

    Selain Wakapolres Parepare juga memberikan perhatian khusus terkait dengan bahaya perundungan (bullying) yang dapat merusak mental serta masa depan para siswa.

    "Perilaku perundungan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman serta menghambat tumbuh kembang siswa secara optimal. Dampaknya sangat serius, baik dari segi mental maupun prestasi akademik. Saya berpesan kepada seluruh anak-anakku di SMKN 2 Parepare untuk menjauhi dan menolak segala bentuk aksi perundungan,"tegas Kompol Saharuddin.

    Saharuddin mengingatkan para pelajar untuk senantiasa menanamkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Beliau mengimbau para siswa yang belum cukup umur untuk tidak mengendarai sepeda motor demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

    Lebih lanjut Wakapolres menyerukan komitmen bersama dalam membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

    "Narkoba merusak kesehatan, mengganggu pendidikan, dan menghancurkan masa depan. Bentengi diri dengan pendirian yang kuat, pilih lingkungan pergaulan yang sehat, tingkatkan kedisiplinan, serta berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan,"imbaunya di hadapan ribuan peserta upacara.

  • Terbit pada
    Kepercayaan Publik Tumbuh dari Kesediaan Polisi Mendengar Keluhan Masyarakat

    PAREPARE – Menjaga keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat ketika gangguan sudah terjadi. Komunikasi antara polisi dan masyarakat justru menjadi bagian penting untuk mengenali persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Hal tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lakessi, Aiptu Nawir, saat berdialog dengan warga di Jalan M. Arsyad, Kota Parepare, Senin (9/11/2026).

    Dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan keamanan kerap berawal dari hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Karena itu, keterbukaan warga dalam menyampaikan informasi, keluhan, maupun kondisi lingkungan memiliki arti penting bagi terciptanya situasi yang kondusif.

    Komunikasi langsung juga dapat mengurangi jarak antara masyarakat dan kepolisian. Warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan persoalan tanpa harus menunggu situasi berkembang menjadi gangguan yang lebih serius.

    Aiptu Nawir menilai, hubungan polisi dan masyarakat semestinya tidak hanya terbangun ketika terjadi persoalan hukum atau gangguan keamanan.

    "Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan. Kami ingin menjadi sahabat masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, sekaligus menerima informasi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.

    Menurut dia, kepedulian terhadap keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Kesadaran warga untuk memperhatikan keadaan sekitar dan saling mengingatkan juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketenteraman lingkungan.

    Keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan bersama. Ketika komunikasi berjalan terbuka, persoalan yang muncul di tengah masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk diketahui dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

    Kedekatan antara Bhabinkamtibmas dan warga pun diharapkan tidak berhenti pada pertemuan langsung, tetapi tercermin melalui kemudahan masyarakat dalam menyampaikan persoalan serta respons terhadap kebutuhan di lingkungan tempat tinggal.

    Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kesediaan untuk mendengar dan hadir ketika warga membutuhkan.

  • Terbit pada
    Siswa Berhak Belajar Tanpa Rasa Takut, Ini Sorotan Kapolsek Bacukiki di Parepare

    PAREPARE – Bagaimana jika korban perundungan harus berhadapan dengan pelaku yang memiliki pengaruh atau berasal dari keluarga terpandang? Pertanyaan tersebut menjadi sorotan dalam dialog antara siswa UPT SMK Negeri 1 Parepare dan Kapolsek Bacukiki AKP Bustan Tarika.

    Persoalan itu bukan sekadar menyangkut perilaku antarpelajar, tetapi juga menyentuh hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil, tanpa memandang latar belakang sosial maupun keluarga.

    Pertanyaan tersebut disampaikan Rahmat Kurniawan, siswa kelas XI, ketika Bustan berbicara di hadapan peserta upacara bendera di UPT SMK Negeri 1 Parepare, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Senin (9/11/2026).

    Menanggapi pertanyaan itu, Bustan menegaskan bahwa kedudukan sosial keluarga tidak boleh memengaruhi penanganan kasus perundungan. Setiap laporan harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

    "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Penanganan kasus harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku, bukan pada latar belakang keluarga pelaku," kata Bustan.

    Menurut dia, korban tidak seharusnya menghadapi persoalan tersebut sendirian. Siswa yang mengalami perundungan perlu berani mencari pertolongan melalui guru, bimbingan konseling (BK), orang tua, maupun kepolisian.

    Perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis korban juga menjadi hal penting. Sebab, dampak perundungan tidak selalu berhenti ketika kekerasan fisik atau verbal berakhir. Tekanan psikologis dapat memengaruhi rasa percaya diri hingga kenyamanan anak dalam mengikuti pendidikan.

    Narkoba dan tawuran mengancam masa depan pelajar

    Selain perundungan, penyalahgunaan narkoba, penggunaan vape dan rokok, perkelahian antarpelajar hingga balapan liar turut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di kalangan remaja.

    Bustan mengingatkan bahwa keputusan yang diambil pada masa sekolah dapat membawa konsekuensi panjang terhadap masa depan. Karena itu, pelajar perlu memiliki keberanian untuk menolak ajakan yang berpotensi menyeret mereka ke dalam persoalan hukum.

    Ia menilai kekerasan terhadap teman bukanlah bentuk keberanian. Begitu pula keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba bukan sesuatu yang patut dibanggakan.

    "Jangan sampai masa depan kalian hancur hanya karena emosi sesaat atau mengikuti ajakan teman. Selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan cara-cara yang tidak melanggar hukum," pesannya.

    Bustan juga mengingatkan agar siswa tidak memilih diam ketika mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba atau tindakan yang membahayakan teman. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada guru, orang tua, maupun pihak kepolisian agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih serius.

    Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi setiap anak

    Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Mushiruddin, S.Pd., M.Pd.I., Wakil Kepala Sekolah Asnur, S.Pd., M.Pd., para guru, wali kelas, tenaga kependidikan, mahasiswa KKN UNM Parepare, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Lumpue Aipda Kadir T turut mengikuti pertemuan tersebut.

    Persoalan bullying dan kenakalan remaja memperlihatkan bahwa keamanan sekolah tidak cukup dibangun melalui aturan dan larangan. Lingkungan pendidikan juga membutuhkan komunikasi terbuka agar siswa tidak takut menyampaikan persoalan yang mereka alami.

    Dalam konteks tersebut, keterlibatan guru, orang tua, masyarakat, dan kepolisian menjadi penting, terutama untuk memastikan siswa memiliki tempat mencari pertolongan ketika menghadapi ancaman maupun kekerasan.

    Bustan mengajak warga sekolah menjaga UPT SMK Negeri 1 Parepare dari narkoba, vape, rokok, perundungan, dan tawuran.

    Pendekatan edukasi tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat melalui tagline Polisi Peduli Pendidikan, yang menempatkan kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam persoalan sosial dan hukum.

    "Sekolah seharusnya menjadi tempat setiap anak merasa aman, bukan tempat mereka takut untuk datang, belajar, atau menyampaikan persoalan. Korban perundungan harus berani mencari pertolongan, sementara lingkungan sekolah tidak boleh membiarkan kekerasan dianggap sebagai hal biasa," demikian pesan yang menjadi penekanan dari dialog tersebut.

    Pada akhirnya, keberhasilan menciptakan sekolah yang aman tidak hanya diukur dari minimnya pelanggaran. Lebih dari itu, setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, menyampaikan pendapat, dan memperoleh perlindungan tanpa dibayangi rasa takut. (*)

  • Terbit pada
    Kapolsek Bacukiki Beri Peringatan Keras soal Narkoba, Vape hingga Tawuran Pelajar

    PAREPARE – Persoalan narkoba, perundungan (bullying), hingga tawuran antarpelajar menjadi perhatian dalam upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman di Kota Parepare. Kapolsek Bacukiki AKP Bustan Tarika mengingatkan para siswa UPT SMK Negeri 1 Parepare agar tidak mudah terpengaruh pergaulan negatif yang dapat merusak masa depan.

    Pesan tersebut disampaikan Bustan saat menjadi pembina upacara bendera di UPT SMK Negeri 1 Parepare, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Senin (9/11/2026).

    Di hadapan para siswa, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih rentan terjadi di lingkungan remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, penggunaan vape, perundungan, perkelahian antarpelajar hingga balapan liar.

    Menurut Bustan, masa remaja merupakan fase penting dalam membangun karakter dan menentukan arah masa depan. Karena itu, pelajar perlu memiliki keberanian untuk menolak ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum.

    Ia juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap teman bukanlah bentuk keberanian, begitu pula keterlibatan dalam narkoba bukan sesuatu yang patut dibanggakan.

    "Jangan sampai masa depan kalian hancur hanya karena emosi sesaat atau mengikuti ajakan teman. Selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan cara-cara yang tidak melanggar hukum," pesannya.

    Bustan turut meminta siswa tidak hanya menjaga perilaku pribadi, tetapi juga berani mengambil peran ketika melihat persoalan di lingkungan sekolah. Pelajar dapat menyampaikan informasi kepada guru, orang tua, maupun kepolisian apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan narkoba atau tindakan yang mengancam keselamatan teman. Siswa Pertanyakan Perlindungan Korban Bullying Persoalan perundungan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam dialog interaktif antara Kapolsek Bacukiki dan para siswa.

    Seorang siswa kelas XI, Rahmat Kurniawan, mempertanyakan bagaimana korban bullying memperoleh perlindungan apabila pelakunya merupakan anak yang memiliki pengaruh atau berasal dari keluarga terpandang.

    Pertanyaan tersebut menyoroti persoalan penting dalam penanganan perundungan, yakni memastikan setiap korban memperoleh perlakuan adil tanpa dipengaruhi status sosial maupun latar belakang keluarga pelaku.

    Menanggapi hal itu, Bustan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus diberikan tanpa membedakan kedudukan sosial.

    "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Penanganan kasus harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku, bukan pada latar belakang keluarga pelaku," jelasnya.

    Ia juga mendorong korban untuk tidak takut mencari pertolongan dengan melibatkan pihak sekolah, guru bimbingan konseling (BK), orang tua, maupun kepolisian.

    Selain memastikan persoalan ditangani secara adil, perlindungan identitas dan kondisi psikologis anak juga perlu menjadi perhatian selama proses penanganan.

    Dialog tersebut sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan mereka, termasuk hak memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan atau perundungan. Dorong Sekolah Bebas Narkoba dan Perundungan Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Mushiruddin, S.Pd., M.Pd.I., Wakasek Asnur, S.Pd., M.Pd., para guru, wali kelas, tenaga kependidikan, mahasiswa KKN UNM Parepare, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Lumpue Aipda Kadir T turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pesan yang disampaikan Kapolsek Bacukiki menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan kepedulian antara siswa, guru, orang tua, serta masyarakat.

    Bustan mengajak seluruh warga sekolah menjadikan UPT SMK Negeri 1 Parepare sebagai lingkungan yang bebas narkoba, vape, rokok, bullying, dan tawuran.

    Melalui pendekatan pendidikan tersebut, Polres Parepare berupaya memperkuat hubungan kepolisian dengan lingkungan sekolah melalui program prioritas Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat, dengan tagline Polisi Peduli Pendidikan.

    Pendekatan ini menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra edukasi yang dapat diajak berdiskusi mengenai persoalan sosial dan hukum yang dihadapi generasi muda.

    Sebab, sekolah yang aman bukan sekadar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan pendidikan juga harus menjadi ruang bagi setiap siswa untuk tumbuh, menyampaikan pendapat, dan memperoleh perlindungan tanpa rasa takut.

  • Terbit pada
    Kapolsek Bacukiki Turun ke Jalan Saat Jam Masuk Sekolah, Ini yang Dilakukannya

    PAREPARE – Keselamatan pelajar saat berangkat sekolah tidak hanya menjadi persoalan di dalam lingkungan pendidikan. Kepadatan kendaraan pada jam masuk belajar juga menyimpan risiko, terutama bagi siswa yang harus berjalan kaki atau menyeberangi jalan raya.

    Situasi tersebut terlihat di depan UPT SMK Negeri 1 Parepare, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Senin pagi (9/11/2026).

    Di tengah aktivitas kendaraan dan siswa yang berdatangan, Kapolsek Bacukiki AKP Bustan Tarika turun langsung mengatur arus lalu lintas. Menariknya, hal itu dilakukan sebelum dirinya memasuki lingkungan sekolah untuk menjadi pembina upacara bendera.

    Kehadiran polisi di titik tersebut membantu menjaga kelancaran kendaraan sekaligus memberikan ruang yang lebih aman bagi pelajar yang hendak memasuki gerbang sekolah.

    Bagi siswa, perjalanan menuju ruang kelas seharusnya tidak menjadi bagian paling berisiko dari aktivitas belajar. Karena itu, perhatian terhadap keselamatan di sekitar sekolah menjadi penting, terlebih ketika kendaraan dan pejalan kaki beraktivitas pada waktu yang bersamaan.

    Setelah urusan lalu lintas di sekitar sekolah tertangani, Bustan bergabung dengan jajaran guru dan siswa dalam upacara bendera. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkannya untuk mengingatkan pelajar mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri dan menghindari perilaku yang dapat merusak masa depan.

    Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, penggunaan vape, perundungan, tawuran antarpelajar hingga balapan liar.

    "Jangan sampai masa depan kalian hancur hanya karena emosi sesaat atau mengikuti ajakan teman. Selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan cara-cara yang tidak melanggar hukum," pesan Bustan di hadapan para siswa.

    Keselamatan dan Perlindungan Pelajar Jadi Perhatian

    Dalam dialog bersama siswa, persoalan perundungan turut mencuat. Seorang siswa kelas XI, Rahmat Kurniawan, mempertanyakan jaminan perlindungan bagi korban bullying apabila pelakunya berasal dari keluarga terpandang atau memiliki pengaruh tertentu.

    Menanggapi hal tersebut, Bustan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Penanganan kasus, menurut dia, harus mengacu pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum tanpa membedakan latar belakang keluarga.

    "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Penanganan kasus harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku, bukan pada latar belakang keluarga pelaku," tegasnya.

    Ia juga mengingatkan siswa agar tidak takut mencari pertolongan apabila mengalami atau mengetahui tindakan perundungan. Guru, orang tua, maupun pihak kepolisian dapat menjadi tempat untuk menyampaikan persoalan tersebut.

    Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Mushiruddin, S.Pd., M.Pd.I., Wakil Kepala Sekolah Asnur, S.Pd., M.Pd., para guru, tenaga kependidikan, mahasiswa KKN UNM Parepare, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Lumpue Aipda Kadir T turut hadir dalam upacara tersebut.

    Bagi lingkungan sekolah, keselamatan siswa tidak berhenti pada tersedianya ruang belajar yang nyaman. Akses jalan yang aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan pergaulan yang sehat juga menjadi bagian penting dalam menjaga hak anak untuk memperoleh pendidikan.

    Keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kepolisian dibutuhkan agar berbagai risiko yang mengancam pelajar dapat dicegah sejak dini.

  • Terbit pada
    Kualitas Jaringan MyRepublic Disorot, Keluhan Datang dari Pelanggan hingga Pelaku Usaha

    Teknologi -- Janji kecepatan internet yang ditawarkan dalam iklan menjadi pertimbangan banyak orang sebelum memilih penyedia layanan. Namun, pengalaman sejumlah pelanggan MyRepublic justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara materi promosi dan kualitas jaringan yang mereka terima setelah berlangganan.

    Sejumlah pelanggan mengaku kecewa karena kecepatan internet yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi saat pertama kali memutuskan menggunakan layanan tersebut. Keluhan tidak hanya menyangkut kecepatan unduh dan unggah, tetapi juga kestabilan koneksi hingga persoalan akses ke sejumlah situs.

    Rudi, salah seorang pelanggan, menilai terdapat perbedaan mencolok antara informasi kecepatan yang ditampilkan dalam iklan dengan pengalaman penggunaan sehari-hari.

    "Iklannya 1:1, kenyataannya 1:0,10," ungkap Rudi.

    Keluhan serupa disampaikan Wandi. Menurut dia, harga langganan MyRepublic tidak terpaut jauh dari penyedia internet lain. Namun, kualitas koneksi yang dirasakan justru belum memberikan kepuasan.

    "Jaringannya tidak stabil, lost koneksi sih tidak, tapi lemotnya minta ampun," ujarnya.

    Persoalan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas usaha. Wulan, salah seorang pelaku usaha warung kopi, mengaku harus menghadapi keluhan pelanggan setelah mengganti jaringan internet yang digunakan di tempat usahanya.

    Menurut Wulan, koneksi internet menjadi salah satu fasilitas penting bagi pengunjung, terutama mereka yang bekerja secara daring maupun komunitas yang menjadikan warung kopi sebagai tempat berkumpul.

    "Tidak sedikit yang pergi gara-gara internetnya sering lemot, apalagi pelanggan di sini kebanyakan pekerja dan komunitas," kata Wulan.

    Persoalan akses layanan hingga transparansi informasi

    Keluhan lain datang dari Hatma, seorang pegawai pemerintahan. Ia mengaku mengalami kendala ketika mengakses situs web instansi tempatnya bekerja setelah menggunakan layanan MyRepublic.

    Gangguan akses tersebut disebut terjadi berulang kali. Hatma mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan melalui surat elektronik kepada pihak penyedia layanan, tetapi belum memperoleh solusi yang dinilai memadai.

    Setelah menyampaikan keluhannya melalui media sosial, ia mendapatkan saran untuk menggunakan layanan IP Publik dengan biaya tambahan Rp50.000 per bulan.

    Saran tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi informasi sebelum pelanggan memutuskan berlangganan.

    "Mengapa baru disaranin sekarang? Mengapa tidak disampaikan marketingnya saat akan pasang, nanti setelah berlangganan tiga bulan baru disaranin," ungkap Hatma.

    Bagi pelanggan, informasi mengenai kebutuhan teknis jaringan semestinya disampaikan sejak awal. Dengan begitu, mereka dapat mempertimbangkan biaya tambahan maupun kesesuaian layanan sebelum membuat keputusan berlangganan.

    Pemerhati IT soroti perilaku konsumen sebelum memilih provider

    Pemerhati teknologi informasi, Boby, turut menyoroti persoalan yang dialami sejumlah pelanggan tersebut. Ia menilai calon pengguna internet perlu lebih cermat sebelum memutuskan berlangganan, terutama ketika penawaran harga dan kecepatan terlihat sangat menarik.

    "Sistem bayar di depan, kita enggak tahu seberapa baik pelayanannya, jaringannya, kita juga enggak jelas pengaduannya ke mana, apalagi ini provider baru di daerah ini dengan iklan yang enggak masuk akal," ujar Boby.

    Menurut dia, calon pelanggan sebaiknya tidak hanya menjadikan materi promosi sebagai dasar pertimbangan. Mereka perlu mencari informasi tambahan melalui ulasan pengguna, baik yang memberikan penilaian positif maupun negatif.

    Boby juga mengingatkan adanya kemungkinan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait nama layanan. Sebagian calon pelanggan disebut mengira MyRepublic merupakan Internet Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan dengan tarif berlangganan sekitar Rp100 ribuan per bulan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama ketika MyRepublic mulai menjangkau wilayah yang memiliki tingkat peminat layanan Internet Rakyat cukup besar.

    Di sisi lain, sejumlah pelanggan yang sebelumnya menggunakan IndiHome disebut beralih ke MyRepublic karena penawaran harga yang dinilai tidak jauh berbeda, dengan harapan memperoleh layanan internet yang lebih menguntungkan.

    Namun, pengalaman yang disampaikan sejumlah pelanggan menunjukkan bahwa harga dan materi promosi bukan satu-satunya faktor penentu kepuasan. Stabilitas jaringan, kesesuaian kecepatan, serta kualitas penanganan pengaduan juga menjadi bagian penting dari layanan internet.

    Bagi pelanggan yang merasa kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan, Boby menyarankan agar mempertimbangkan kembali penyedia internet yang digunakan.

    "Ganti provider saja, gunakan provider yang jelas-jelas sudah terbukti dari pengalaman sebelumnya," tambahnya.

    Keluhan-keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi penyedia layanan internet agar promosi yang disampaikan kepada masyarakat sejalan dengan kualitas layanan di lapangan. Transparansi mengenai kecepatan, persyaratan teknis, biaya tambahan, dan saluran pengaduan juga menjadi hal yang patut diperhatikan.

    Sebab, bagi pelanggan, internet bukan sekadar angka kecepatan dalam iklan. Koneksi yang stabil dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

  • Terbit pada
    Prabowo Terima Sejumlah Mantan Kapolri di Hambalang, Jenderal Suyudi Mendampingi

    Bogor - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah mantan Kapolri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga terlihat hadir di lokasi. Pertemuan dengan mantan Kapolri digelar di kediaman Prabowo kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Tampak Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengikuti pertemuan tersebut.

    Kapolri Jenderal Suyudi terlihat mendampingi Presiden Prabowo saat menyambut para mantan Kapolri yang hadir.

    "Kami bersama para Kapolri pada masanya," ujar Suyudi di lokasi.

    Tampak hadir Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti hingga Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro. Prabowo beberapa kali bertanya terkait kabar mereka.

    "Kumisnya masih," canda Prabowo.

    "Cuma ubanan Pak," jawab Bimantoro.

    Selain itu, hadir pula Mendagri Tito Karnavian di lokasi. Untuk diketahui Tito merupakan mantan Kapolri periode Juli 2016 hingga Oktober 2019.

    Mantan Kapolri yang berada di pertemuan tersebut terlihat berbincang dengan Prabowo. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

  • Terbit pada
    Surya Paloh Anggap Wacana Pemakzulan Gibran Langkah Tragis

    Karawang - Tokoh politik nasional sekaligus Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara menanggapi isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres). Isu ini mencuat setelah beredar kabar mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang disebut-sebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

    "Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silahkan (dimakzulkan) kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan kita pikir lagi," kata Surya usai melakukan kunjungan di kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Minggu (8/11/2026).

    Surya menegaskan bahwa dalam menyikapi isu sensitif ini, Partai NasDem selalu mengedepankan kepentingan publik serta berupaya menangkap aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat Indonesia secara luas.

    "Kami hanya ingin menekankan bahwa sikap kita mempertimbangkan suasana kebatinan dari seluruh masyarakat, dilihat dari waktu ke waktu harus bisa memisahkan kesedihan diantara kesusahan," kata dia.

    Lebih lanjut, Surya menilai bahwa wacana pemakzulan di tengah masa jabatan merupakan langkah yang sangat berat dan tragis. Menurutnya, hal tersebut bukanlah skenario yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

    "Presiden masih aktif Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan, jujur saya katakan ini Tragis, dan ini bukan yang kita harapkan," pungkasnya.

  • Terbit pada
    14 Hari Operasi Patuh Pallawa di Parepare Berakhir, Kesadaran Pengendara Jadi Taruhan

    PAREPARE – Berakhirnya Operasi Patuh Pallawa 2026 bukan berarti persoalan keselamatan di jalan raya ikut selesai. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada kesadaran pengendara untuk tetap mematuhi aturan meskipun tidak sedang berada dalam pengawasan petugas.

    Memasuki hari ke-14 sekaligus hari terakhir pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Kota Parepare, Minggu (8/11/2026), edukasi keselamatan berlalu lintas menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah Kota Parepare.

    Sebanyak 300 lembar selebaran berisi informasi tertib berlalu lintas dibagikan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya mematuhi rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari perilaku berkendara yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

    Di tengah mobilitas masyarakat yang berlangsung di berbagai ruas jalan Kota Parepare, kedisiplinan setiap pengguna jalan menjadi penting. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, melainkan juga untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan sesama pengguna jalan.

    Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr Rusdi Yunus, S.H., M.H., menegaskan bahwa berakhirnya operasi tidak seharusnya membuat masyarakat kembali mengabaikan aturan lalu lintas.

    "Berakhirnya Operasi Patuh Pallawa 2026 bukan berarti tanggung jawab menjaga keselamatan di jalan ikut berakhir. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas tetap terjaga, meskipun operasi ini sudah selesai. Keselamatan harus menjadi kebutuhan setiap pengendara, bukan hanya karena takut terhadap penindakan," ujar Rusdi.

    Menurutnya, kepatuhan berlalu lintas tidak semestinya muncul hanya ketika ada pemeriksaan atau ancaman sanksi. Kesadaran tersebut perlu tumbuh menjadi kebiasaan karena setiap keputusan pengendara di jalan raya dapat berdampak terhadap keselamatan banyak orang.

    Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2026, pendekatan edukatif melalui Subsatgas Pendidikan Masyarakat (Dikyasa) menjadi salah satu bagian dari edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara.

    Namun, berakhirnya operasi sekaligus menjadi pengingat bahwa budaya tertib berlalu lintas tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, hingga sikap saling menghormati di jalan harus tetap dijaga dalam aktivitas sehari-hari.

    Sebab, jalan raya bukan hanya ruang bagi satu orang untuk mencapai tujuan. Di dalamnya ada kepentingan dan keselamatan banyak orang yang harus sama-sama dihormati.

  • Terbit pada
    Hak dan Keselamatan Tahanan, Dua Hal yang Menjadi Perhatian Propam Parepare

    PAREPARE – Pengelolaan ruang tahanan memiliki risiko yang tidak bisa dianggap sepele. Kelalaian dalam penjagaan, gangguan keamanan, hingga keterlambatan menangani kondisi darurat dapat menimbulkan persoalan serius. Karena itu, pengawasan internal menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sebagaimana mestinya.

    Aspek tersebut menjadi perhatian Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Parepare melalui pemeriksaan ruang tahanan di Markas Komando (Mako) Polres Parepare, Sabtu (7/11/2026) pagi.

    Pengawasan yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita itu dipimpin langsung Kasi Propam Polres Parepare, IPTU M. Tajrid Y. Pemeriksaan diarahkan pada kesiapan penjagaan, kondisi ruang tahanan, kesehatan penghuni, kebersihan lingkungan, serta kelengkapan administrasi.

    Pengawasan semacam ini penting untuk mendeteksi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Ruang tahanan membutuhkan perhatian berkelanjutan karena menyangkut keselamatan orang-orang yang berada di dalamnya sekaligus tanggung jawab personel yang menjalankan penjagaan.

    Kondisi tahanan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan. Setiap perubahan kondisi kesehatan maupun kebutuhan penanganan medis perlu diketahui agar tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan pertolongan.

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid mengatakan, kontrol berkala diperlukan untuk memastikan penjagaan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin kondisi tahanan tetap terpantau.

    "Kontrol ini rutin kami lakukan sebagai bentuk pengawasan. Tujuannya untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat, aman, dan hak-haknya tetap terpenuhi selama menjalani masa penahanan," kata IPTU M. Tajrid.

    Dalam pengelolaan ruang tahanan, kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya persoalan administrasi. Standar penjagaan juga berkaitan langsung dengan pencegahan risiko, perlindungan keselamatan, serta pemenuhan hak orang-orang yang sedang menjalani proses hukum.

    Pengawasan internal menjadi salah satu instrumen untuk memastikan tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan penjagaan sehari-hari.

    Dengan pengawasan yang konsisten, potensi kelalaian dapat diantisipasi lebih dini, sementara keamanan ruang tahanan dan profesionalitas personel tetap menjadi bagian dari tanggung jawab Polres Parepare.