Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Polres Parepare Perkuat Mitigasi, Personel dan Peralatan Disiapkan Hadapi Bencana

    PAREPARE – Mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menjelang musim penghujan, Polres Parepare memperkuat kesiapan personel gabungan melalui apel gelar pasukan penanggulangan bencana alam 2026, Kamis (5/11/2026).

    Apel yang berlangsung di halaman Mapolres Parepare, Jalan Andi Mappatola, dipimpin Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan. Sejumlah unsur turut terlibat, mulai dari TNI, Brimob, BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP hingga instansi pemerintah daerah.

    Dalam amanatnya, AKBP Phunky menyebut Sulawesi Selatan memiliki kerawanan bencana karena kondisi geografisnya yang beragam, mulai dari pegunungan, dataran rendah hingga pesisir.

    Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 270 kejadian bencana sepanjang 2025. Sementara hingga November 2026, jumlahnya mencapai 129 kejadian. Bahkan, kasus angin puting beliung tahun ini telah melampaui angka sepanjang tahun sebelumnya.

    "Kondisi geografis yang beragam menyimpan potensi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Hal ini menegaskan bahwa mitigasi harus dilakukan secara terpadu dengan kunci keberhasilan berupa kolaborasi dan sinergi antarinstansi," ujar Phunky.

    Ia menekankan enam langkah antisipasi, yakni pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan, penguatan koordinasi lintas instansi, penyediaan posko terpadu, serta percepatan penanganan dan penyelamatan korban.

    Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan personel dan peralatan. Setiap instansi harus memahami peran masing-masing agar penanganan darurat berjalan efektif.

    Polres Parepare juga merencanakan pelatihan berkala bersama instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat.

    "Melalui apel ini, kesiapan personel gabungan di Kota Parepare diharapkan semakin terarah, solid, dan terlatih," kata Phunky.

    Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respons ketika bencana terjadi sekaligus meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Warga Ingin Lingkungan Lebih Aman, Kapolres Parepare Ajak Manfaatkan Layanan 110

    KMPB Soroti Miras dan Narkoba di Parepare, Polres Buka Saluran Aduan 110

    PAREPARE – Peredaran minuman keras (miras) dan narkoba di lingkungan permukiman menjadi salah satu persoalan keamanan yang disorot Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB) Kota Parepare. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat agar lingkungan tempat tinggal tetap aman dan terbebas dari potensi gangguan kriminalitas.

    Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan di Ruang Lobi Polres Parepare, Jalan Andi Mappatola, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Rabu (4/11/2026).

    Selain persoalan miras dan narkoba, KMPB turut mendorong penguatan edukasi perlindungan perempuan melalui kolaborasi dengan Polwan. Edukasi keselamatan serta pencegahan tindak pidana juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

    Ketua KMPB Parepare, Muchlis Abdullah, bersama sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi turut menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan humanis Polres Parepare. Program seperti Safari Jumat, Safari Subuh, dan Kumpul Bersama Masyarakat dinilai dapat membuka ruang komunikasi antara kepolisian dan warga.

    Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, AKBP Phunky Mahendra Borniawan menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian.

    Menurut dia, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan gangguan keamanan, tetapi juga harus disertai keterbukaan dalam mendengarkan persoalan yang dihadapi warga.

    "Polisi harus selalu berada di tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Kami terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan konstruktif. Dinamika yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik," kata Phunky.

    Terkait persoalan peredaran miras dan narkoba, Kapolres meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi gangguan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya.

    Warga dapat menghubungi layanan Call Center 110 Polri untuk melaporkan kejadian maupun potensi gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan kepolisian.

    "Kami membutuhkan kolaborasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Silakan manfaatkan layanan Call Center 110 agar petugas di lapangan dapat segera merespons dan menindaklanjuti laporan yang masuk," ujarnya.

    Kapolres juga menyatakan keterbukaan terhadap usulan kerja sama edukasi bersama KOHATI maupun elemen masyarakat lainnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, keselamatan, dan pencegahan tindak pidana.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua LSM FPU H. A. Abd. Rahman Saleh, Tim Advokasi Hukum KMPB H. Makmur Raona, Dewan Penasihat KAHMI Nur Aziz Talib, perwakilan KOHATI Naya Sri Wahyuni, Kasat Intelkam Polres Parepare AKP Burhanuddin, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus organisasi.

    Ruang komunikasi antara masyarakat dan kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebab, persoalan seperti peredaran narkoba, miras, maupun ancaman terhadap keselamatan perempuan tidak cukup ditangani melalui penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan keberanian warga untuk menyampaikan informasi. (*)

  • Terbit pada
    Dari Sekarang, Polres Parepare dan KPU Bangun Kesepahaman untuk Pemilu 2029

    PAREPARE – Persiapan Pemilu 2029 tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknis penyelenggara. Komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat keamanan juga menjadi bagian penting untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan aman, terutama ketika tahapan politik mulai bergulir.

    Hal tersebut menjadi perhatian Polres Parepare dan KPU Kota Parepare dalam pertemuan di Warkop Copas, Kota Parepare, Rabu (4/11/2026).

    Pertemuan yang dihadiri Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan bersama Ketua KPU Parepare Muh. Awal Yanto itu membahas penguatan koordinasi menghadapi Pemilu 2029. Sejumlah komisioner, pejabat struktural, serta jajaran dari kedua institusi turut hadir dalam dialog tersebut.

    Pembicaraan mengenai kesiapan pemilu dilakukan jauh sebelum tahapan penyelenggaraan dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan 2027. Rentang waktu tersebut dinilai penting untuk membangun kesepahaman, khususnya terkait komunikasi dan kebutuhan pengamanan pada setiap tahapan pemilu.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan menilai komunikasi sejak awal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas selama proses demokrasi berlangsung.

    Menurut dia, koordinasi yang terbuka memungkinkan kepolisian memahami perkembangan tahapan pemilu sekaligus mengantisipasi kebutuhan pengamanan secara lebih terukur.

    "Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang kondusif sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang intensif sejak dini. Kami berharap setiap perkembangan tahapan pemilu dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga kebutuhan pengamanan bisa dipersiapkan secara optimal," kata Phunky.

    Sementara itu, Ketua KPU Parepare Muh. Awal Yanto mengapresiasi keterbukaan Polres Parepare dalam membangun komunikasi menjelang agenda demokrasi tersebut.

    Ia berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin selama Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terus dipertahankan. Pengalaman koordinasi pada pesta demokrasi sebelumnya menjadi modal untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2029.

    Bagi masyarakat, kesiapan tersebut bukan semata persoalan pengamanan maupun teknis penyelenggaraan. Lebih dari itu, kondisi yang aman dan kondusif menjadi salah satu prasyarat agar warga dapat menggunakan hak politiknya tanpa tekanan maupun gangguan.

    Karena itu, komunikasi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan perlu dibangun secara konsisten. Dengan persiapan yang lebih awal, potensi persoalan selama tahapan pemilu diharapkan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi gangguan terhadap proses demokrasi di Kota Parepare. (*)

  • Terbit pada
    Parepare Rawan Kejahatan Malam? Polsek Ujung Sisir Sejumlah Titik Strategis

    PAREPARE – Ketika aktivitas masyarakat mulai berkurang pada malam hari, potensi kejahatan jalanan tetap menjadi perhatian. Kawasan publik, ruas jalan yang relatif lengang, hingga lokasi yang minim aktivitas masyarakat menjadi titik yang membutuhkan pengawasan.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Polsek Ujung, Polres Parepare, melalui Patroli Multi Kejahatan (PMK) dan Blue Light Patrol pada Rabu malam (4/11/2026).

    Patroli yang dimulai sekitar pukul 23.22 WITA itu menyasar sejumlah kawasan di Kecamatan Ujung. Fokus pengawasan mencakup potensi peredaran minuman keras, kepemilikan senjata tajam dan senjata api ilegal, balap liar, begal, hingga berbagai bentuk kejahatan jalanan.

    Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Lasiming, tepatnya di sekitar Taman Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Kelurahan Lapadde. Pengawasan juga menjangkau Jalan Singa di sekitar UPC Pegadaian serta Jalan Mattirotasi di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kelurahan Labukkang.

    Dari pemantauan di sejumlah titik tersebut, situasi terpantau aman dan tidak ditemukan kejadian menonjol.

    Pengawasan tidak berhenti pada patroli di lokasi-lokasi tersebut. Blue Light Patrol dilanjutkan untuk menjangkau wilayah hukum Polsek Ujung hingga dini hari. Kehadiran kendaraan patroli dengan lampu rotator biru diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

    Kapolsek Ujung, AKP Sukri Abdullah, mengatakan pengawasan pada malam hari diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama ketika sebagian besar warga sedang beristirahat.

    Menurut dia, patroli tidak hanya berorientasi pada pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

    "Jangan sampai kondisi jalan yang mulai lengang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan. Kami ingin masyarakat tetap merasa aman, baik ketika beristirahat maupun saat harus beraktivitas pada malam hari," kata Sukri.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan situasi mencurigakan di lingkungan sekitar. Informasi dari warga dinilai penting untuk membantu kepolisian mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih dini.

    Warga yang mengetahui atau mengalami gangguan keamanan dapat segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

    Keamanan lingkungan, pada akhirnya, bukan hanya bergantung pada pengawasan aparat. Kewaspadaan masyarakat dan kepedulian terhadap kondisi sekitar juga menjadi bagian penting dalam menjaga Parepare tetap aman, termasuk ketika aktivitas kota mulai mereda. (*)

  • Terbit pada
    Gangguan Kamtibmas Bisa Berawal dari Pembiaran, Warga Parepare Diingatkan Tetap Waspada

    PAREPARE – Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat kepolisian. Kepedulian antarwarga, komunikasi yang terbuka, serta keberanian menyampaikan informasi menjadi faktor penting untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Bukit Harapan, Aipda Aswar, saat menyambangi warga di Jalan Lauleng, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Rabu (4/11/2026).

    Dalam pertemuan dengan masyarakat, Aswar mengajak warga agar tidak bersikap acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar. Hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban perlu mendapat perhatian bersama, terutama jika menyangkut keamanan dan kenyamanan permukiman.

    Menurut dia, hubungan antara polisi dan masyarakat seharusnya tidak hanya terbangun ketika terjadi persoalan. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka justru diperlukan agar warga lebih leluasa menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun informasi terkait kondisi keamanan di lingkungannya.

    "Keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Kepedulian warga dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Kami ingin masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan informasi maupun persoalan yang mereka hadapi," ujar Aipda Aswar.

    Dia juga mengingatkan warga agar segera melaporkan apabila menemukan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan.

    Masyarakat dapat menghubungi Bhabinkamtibmas setempat atau memanfaatkan layanan Call Center 110 Polres Parepare untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan kepolisian.

    Bagi Aswar, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci menciptakan lingkungan yang aman. Sebab, warga menjadi pihak yang paling dekat dengan berbagai perubahan dan kondisi di sekitar tempat tinggalnya.

    "Jangan menunggu sampai persoalan menjadi besar untuk menyampaikan informasi. Kami terbuka terhadap masukan dan laporan masyarakat. Dengan komunikasi yang cepat dan kepedulian bersama, potensi gangguan keamanan bisa lebih dini diketahui," katanya.

    Keamanan lingkungan pada akhirnya bukan hanya tentang ada atau tidaknya petugas yang berjaga. Kesadaran untuk saling menjaga, memperhatikan keadaan sekitar, dan tidak mengabaikan persoalan kecil menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. (*)

  • Terbit pada
    Kerukunan Warga Jadi Kunci Keamanan Lingkungan, Ini Pesan Bhabinkamtibmas Lemoe

    PAREPARE – Keamanan lingkungan tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat kepolisian. Kepedulian antarwarga, komunikasi yang terjaga, serta hubungan baik dengan tetangga justru menjadi fondasi penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

    Pesan tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Polsek Bacukiki, Aiptu Daris, bersama warga RW 02 Harapan, Jalan Kebun Jagung, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Rabu (4/11/2026).

    Dalam dialog bersama masyarakat, Aiptu Daris mengingatkan bahwa lingkungan yang aman tidak terbentuk dengan sendirinya. Hubungan sosial yang renggang, kurangnya komunikasi, hingga sikap tidak peduli terhadap kondisi sekitar dapat membuka ruang munculnya persoalan di tengah masyarakat.

    Karena itu, warga diajak tidak hanya memperhatikan keamanan rumah masing-masing, tetapi juga membangun kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Menjaga hubungan baik dengan tetangga dinilai menjadi salah satu cara sederhana untuk memperkuat ketahanan sosial di tingkat lingkungan.

    “Keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Peran masyarakat sangat menentukan. Ketika warga saling mengenal, menjaga komunikasi, dan peduli terhadap kondisi sekitarnya, potensi gangguan keamanan bisa lebih cepat diketahui dan dicegah,” ujar Aiptu Daris.

    Ia juga menegaskan bahwa komunikasi antara masyarakat dan kepolisian perlu tetap terbuka. Warga dapat menyampaikan informasi, masukan, maupun persoalan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

    Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat bukan semata berkaitan dengan pengawasan keamanan, melainkan juga membangun hubungan yang memungkinkan warga merasa dekat dan tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

    Melalui komunikasi yang terjalin secara langsung, persoalan di lingkungan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sebab, keamanan yang berkelanjutan berawal dari masyarakat yang saling peduli, bukan hanya dari tindakan penanganan ketika gangguan sudah terjadi. (*)

  • Terbit pada
    Produksi Beras 2027 Terancam, Bulog Diminta Atur Stok

    Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) secara selektif ke wilayah dengan harga tinggi penting untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Hal ini menyusul posisi stok beras Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,6 juta ton di tengah ancaman penurunan produksi dan risiko El Nino.

    Menurut Eliza, pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog perlu mempertimbangkan kebutuhan intervensi pasar, keberlanjutan pasokan, serta perputaran persediaan agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.

    "Intinya stok pengaman minimum dijaga, stok operasional dilepas secara selektif terutama ke daerah harga tinggi dan stok tua diputar," kata Eliza dikutip dari Antara, Rabu (4/11/2026).

    Ia mengatakan besarnya cadangan beras merupakan aset strategis pemerintah. Namun, jumlah stok yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga apabila penyalurannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Karena itu, pemerintah perlu membedakan stok pengaman minimum, persediaan untuk intervensi pasar, serta beras yang perlu diputar agar kualitasnya tidak menurun akibat penyimpanan terlalu lama.

    Eliza mengingatkan penyaluran beras secara agresif berisiko mengurangi cadangan apabila produksi pada awal 2027 terganggu. Sebaliknya, penyimpanan yang terlalu lama juga dapat menghambat stabilisasi harga karena beras belum menjangkau konsumen.

    Keseimbangan pengelolaan stok tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kesiapan pasokan untuk menghadapi kemungkinan gangguan produksi.

    Berdasarkan laporan Perum Bulog pada Selasa (3/11/2026), stok CBP tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, kapasitas gudang Bulog mencapai 6,7 juta ton dengan tingkat keterisian sekitar 70%.

    Dari sisi penyaluran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi CBP sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai 2,88 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1,16 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1,63 juta ton bantuan pangan.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melanjutkan program SPHP dan menyiapkan bantuan pangan beras bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima selama Oktober hingga Desember 2026. Setiap keluarga mendapatkan alokasi 10 kilogram beras per bulan.

    Bapanas pada 29 Oktober 2026 melaporkan masih terdapat alokasi penugasan SPHP sebesar 76.800 ton dan bantuan pangan sekitar 997.000 ton hingga akhir tahun. Total penyaluran CBP sepanjang 2026 diproyeksikan mendekati 4 juta ton.

    Dari sisi harga, Bapanas mencatat rata-rata harga beras medium nasional pada 28 Oktober 2026 sebesar Rp 13.697 per kilogram. Angka tersebut turun 0,2% dibandingkan sepekan sebelumnya.

    Eliza menekankan penyaluran beras perlu mempertimbangkan perkembangan harga, kebutuhan setiap wilayah, serta perkiraan produksi agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak sekadar mengejar target volume.

    "Intervensi harus berbasis harga, wilayah, dan proyeksi," ujarnya.

    Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memperhatikan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57% atau sekitar 1,59 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Khusus periode Oktober hingga Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton atau menurun 16,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

    Eliza menilai proyeksi penurunan produksi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola cadangan beras, terlebih awal 2027 bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurut dia, fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif berisiko menggeser masa tanam serta waktu panen di sejumlah sentra produksi beras.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 3 November 2026 mencatat indeks ENSO periode Agustus hingga Oktober 2026 sebesar positif 3,09 yang menunjukkan kondisi El Nino sangat kuat.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eliza mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekurangan air, mengoptimalkan irigasi, serta menyalurkan benih dan pupuk sesuai kalender tanam yang disesuaikan dengan prakiraan cuaca.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi beras sekaligus memastikan pemerintah dapat kembali memperkuat cadangan setelah melakukan intervensi pasar.

    "Kemampuan Bulog mengadakan kembali bergantung pada realisasi panen," katanya.

    Eliza menegaskan pengelolaan CBP harus mampu menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen tanpa mengurangi kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pada periode berikutnya.

  • Terbit pada
    RANS Buka Suara soal Dugaan Pengerahan Massa Bayaran di Carnival Jogja

    Jakarta -- PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk buka suara mengenai dugaan pengerahan warga dengan imbalan uang Rp50 ribu dalam penyelenggaraan RANS Carnival Yogyakarta pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Perseroan menegaskan tidak pernah menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai kegiatan tersebut.

    Klarifikasi itu disampaikan RANS melalui surat tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas permintaan penjelasan terkait pemberitaan mengenai penyelenggaraan acara tersebut.

    Surat bernomor 057/CORSEC/REI/XI/2026 itu ditandatangani Sekretaris Perusahaan RANS, Chintami Maranata Sihombing.

    "Terkait dugaan pengerahan warga dengan imbalan Rp50 ribu, Perseroan menegaskan bahwa Perseroan tidak menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai kegiatan tersebut," tulis Chintami dalam surat tanggapan kepada BEI.

    Chintami juga menegaskan RANS tidak memberikan instruksi kepada pihak kepolisian, perangkat kelurahan, perangkat desa, maupun pihak lainnya untuk melakukan pengerahan warga sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan dan pesan WhatsApp yang beredar.

    RANS menyatakan kegiatan tersebut merupakan hiburan gratis yang terbuka untuk masyarakat.

    Carnival digelar di Sleman, Yogyakarta, selama dua hari dengan melibatkan musisi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas kreatif lokal.

    Dalam surat tersebut, Chintami membenarkan sejumlah pengisi acara yang sebelumnya dijadwalkan tampil tidak jadi berpartisipasi dalam RANS Carnival Yogyakarta.

    Perseroan menyebut keputusan tersebut diambil oleh masing-masing pihak berdasarkan pertimbangan mereka dalam menyikapi perkembangan situasi menjelang acara. RANS mengaku menghormati keputusan para pengisi acara tersebut.

    "Perseroan membenarkan bahwa sejumlah pengisi acara belum dapat berpartisipasi dalam acara RANS Carnival Yogyakarta sebelum pelaksanaan kegiatan berdasarkan pertimbangan masing-masing pihak," tulis Chintami.

    Chintami menjelaskan perhatian dan tanggapan publik muncul menjelang acara setelah Raffi Ahmad menghadiri kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

    Dalam suratnya, RANS menyebut berdasarkan klarifikasi Polda Metro Jaya selaku penyelenggara kegiatan tersebut, Raffi Ahmad hadir sebagai tamu undangan.

    Perkembangan itu turut memengaruhi persiapan RANS Carnival, termasuk perubahan keikutsertaan sejumlah pengisi acara dan penyesuaian partisipasi pelaku usaha.

    Perseroan kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengubah susunan pengisi acara serta rangkaian kegiatan. Acara tetap digelar sesuai jadwal, tetapi dengan konsep yang lebih sederhana.

    "Sebagai langkah antisipasi, Perseroan menyesuaikan susunan pengisi acara dan rangkaian kegiatan dengan tetap melibatkan musisi lokal, pelaku UMKM, serta komunitas kreatif di Yogyakarta," tulis Chintami.

    Dengan penyesuaian tersebut, RANS menyatakan Carnival Yogyakarta tetap terlaksana selama dua hari sebagai hiburan gratis bagi masyarakat sekaligus menyediakan ruang partisipasi dan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM serta komunitas kreatif setempat.

    Chintami menyatakan RANS masih mengevaluasi dampak penyesuaian acara terhadap pendapatan dan beban penyelenggaraan.

    Evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi keuangan kegiatan, termasuk penghitungan biaya yang telah dikeluarkan maupun yang masih akan ditanggung perseroan.

    Meski demikian, berdasarkan penilaian perseroan hingga tanggal surat tanggapan, dinamika penyelenggaraan RANS Carnival Yogyakarta tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan, arus kas, maupun kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya.

    "Perseroan masih mengevaluasi dampak penyesuaian acara terhadap pendapatan dan beban penyelenggaraan, termasuk beban yang telah dan/atau akan ditanggung, melalui penyusunan laporan realisasi keuangan kegiatan," tulis Chintami.

    "Meskipun nilainya masih dalam perhitungan, berdasarkan penilaian Perseroan sampai dengan tanggal tanggapan ini, kondisi tersebut tidak berpengaruh material terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan, arus kas, maupun kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya," lanjutnya.

    Untuk mencegah kejadian serupa terulang, RANS berencana memperkuat manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan. Langkah tersebut mencakup penyusunan rencana antisipasi jika pengisi acara berubah atau membatalkan keikutsertaan, serta peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.

    Perseroan juga akan meningkatkan pemantauan isu di media massa dan media sosial yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan acara. Selain itu, RANS akan memperkuat prosedur persetujuan dan pengawasan terhadap kegiatan promosi, publikasi, pemberian fasilitas, serta aktivitas yang melibatkan masyarakat.

    Chintami menambahkan evaluasi terhadap aspek operasional, keamanan, reputasi, hukum, dan keuangan juga akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

  • Terbit pada
    Sambut Hari Listrik Nasional, PLN Hadirkan Diskon Tambah Daya 50 Persen melalui Program Energi Berdikari

    Jakarta -- Dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PT PLN (Persero) menghadirkan program “Energi Berdikari” berupa diskon biaya penyambungan tambah daya listrik sebesar 50 persen. Berlangsung pada 22 Oktober hingga 4 November 2026, program ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha.

    Kebutuhan listrik yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kenyamanan dan produktivitas masyarakat. Melalui program ini, PLN berupaya memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang membutuhkan tambahan daya, sehingga pemanfaatan listrik dapat disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Pengajuan program dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile sebagai bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin mudah diakses.

    Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menyampaikan bahwa program “Energi Berdikari” merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan sekaligus memaknai momentum Hari Listrik Nasional melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Melalui program Energi Berdikari, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan masing-masing. Dengan dukungan listrik yang memadai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, sementara pelaku usaha memiliki dukungan untuk mengembangkan produktivitasnya. Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Rozy.

    Program “Energi Berdikari” ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Pelanggan yang dapat mengikuti program ini merupakan pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

  • Terbit pada
    Mencegah Lebih Penting daripada Menunggu Kejadian, Ini Fokus Kapolres Sidrap

    SIDRAP – Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui penanganan kasus kriminal. Kemudahan mendapatkan pelayanan, kecepatan merespons laporan, hingga kemampuan mencegah gangguan keamanan menjadi bagian penting yang menentukan apakah masyarakat benar-benar merasa terlindungi.

    Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan internal Polres Sidenreng Rappang (Sidrap) yang dipimpin Kapolres AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H., Rabu (4/11/2026).

    Dalam Gelar Operasional Bulanan yang dihadiri pejabat utama dan seluruh Kapolsek jajaran, perkembangan keamanan wilayah menjadi salah satu pokok pembahasan. Kinerja satuan fungsi dan Polsek turut dievaluasi, termasuk berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

    Bagi masyarakat, efektivitas kepolisian tidak semata-mata terlihat dari banyaknya persoalan yang berhasil ditangani. Kemampuan membaca situasi, mengenali potensi kerawanan, serta memberikan respons sebelum persoalan berkembang justru menjadi bagian penting dari perlindungan publik.

    Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menekankan agar seluruh jajaran tidak mengabaikan kesiapsiagaan. Langkah pencegahan dan kecepatan merespons persoalan harus berjalan beriringan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya bersifat reaktif.

    "Setiap satuan fungsi dan Kapolsek diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta mengoptimalkan langkah-langkah preventif dan responsif dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," kata Indra.

    Penekanan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antara satuan fungsi di tingkat Polres dan jajaran Polsek. Tanpa komunikasi yang berjalan efektif, persoalan di tengah masyarakat berpotensi terlambat dikenali atau tidak tertangani secara optimal.

    Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, tantangan kepolisian bukan hanya menjaga situasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap perlindungan ketika menghadapi persoalan keamanan.

    Karena itu, evaluasi kinerja semestinya tidak berhenti pada pencapaian internal. Ukuran yang lebih nyata adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran polisi melalui pelayanan yang cepat, penanganan yang tepat, dan lingkungan yang lebih aman.

    Bagi Polres Sidrap, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan hasil evaluasi tersebut menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan warga, bukan sekadar menjadi agenda rutin di lingkungan institusi. (*)