Lintas Pos Nasional

Is_post

Postingan dengan tipe Is_post oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Anak-anak Perlu Tahu Batas Aman di Jalan, Ini Pesan Polsanak Polres Parepare

    PAREPARE – Anak-anak sering kali belum sepenuhnya memahami risiko yang mengintai ketika berada di jalan raya. Menyeberang tanpa memperhatikan kendaraan, tidak mengenakan helm, hingga menggunakan kendaraan yang belum sesuai dengan ketentuan usia dapat menempatkan mereka dalam situasi berbahaya.

    Karena itu, keselamatan anak tidak cukup hanya dijaga melalui pengawasan orang dewasa. Mereka juga perlu dibekali pengetahuan agar mampu mengenali situasi berisiko dan memahami cara melindungi diri.

    Perspektif tersebut menjadi bagian penting dari program Polisi Sahabat Anak (Polsanak) yang diikuti siswa SD Tahfizh Al Ilmi Kota Parepare melalui kegiatan outing class di Kantor Satlantas Polres Parepare, Jumat (30/10/2026).

    Salah satu persoalan yang diperkenalkan kepada para siswa adalah penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Kendaraan yang semakin mudah dijumpai ini tidak serta-merta aman digunakan oleh anak-anak, terlebih ketika mereka belum memahami aturan dan potensi bahaya lalu lintas.

    Selain itu, pemahaman mengenai rambu-rambu dan penggunaan helm menjadi pengetahuan dasar yang perlu tertanam sejak usia sekolah. Bagi anak-anak, mengenali arti tanda lalu lintas bukan sekadar menghafal simbol, melainkan memahami kapan harus berhenti, berhati-hati, dan mengutamakan keselamatan.

    Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr. Rusdi Yunus, S.H., M.H., menilai pendidikan keselamatan lalu lintas tidak seharusnya menunggu seseorang cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

    "Kesadaran berlalu lintas harus dibangun sejak anak-anak. Mereka perlu memahami bahwa jalan raya memiliki aturan dan risiko yang harus diperhatikan. Pengetahuan sederhana tentang rambu, penggunaan helm, serta keselamatan di jalan dapat menjadi bekal penting untuk melindungi diri mereka," ujarnya.

    Pendidikan semacam ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar memperkenalkan aturan. Anak-anak yang memahami risiko di jalan raya diharapkan lebih mampu mengambil keputusan sederhana untuk menjaga keselamatan, termasuk ketika berjalan kaki, bersepeda, maupun menyeberang.

    Namun, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada anak-anak. Orang tua dan lingkungan sekolah tetap memiliki peran besar dalam memastikan pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Sebab, anak-anak tidak seharusnya dituntut memahami bahaya jalan raya tanpa pendampingan yang memadai. Keselamatan mereka merupakan tanggung jawab bersama, sementara pengetahuan menjadi salah satu bekal agar mereka tidak tumbuh tanpa pemahaman tentang risiko di ruang publik.

    Melalui Polsanak, pesan keselamatan tersebut diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak. Harapannya, mengenali aturan lalu lintas bukan sekadar menjadi pelajaran sesaat, melainkan bagian dari kebiasaan yang terbawa hingga dewasa.

  • Terbit pada
    Anak-anak Belajar Tertib Berlalu Lintas, Polsanak Jadi Ruang Edukasi Keselamatan di Parepare

    PAREPARE – Keselamatan anak di jalan raya tidak bisa hanya dibebankan kepada pengendara. Anak-anak juga perlu memahami aturan dasar berlalu lintas agar mampu mengenali bahaya dan melindungi diri ketika berada di sekitar kendaraan.

    Persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam edukasi Polisi Sahabat Anak (Polsanak) yang diikuti siswa SD Tahfizh Al Ilmi Kota Parepare melalui program outing class di Kantor Satlantas Polres Parepare, Jumat (30/10/2026).

    Di tengah semakin beragamnya penggunaan kendaraan di lingkungan masyarakat, pemahaman tentang keselamatan jalan raya menjadi bekal penting bagi anak-anak. Terlebih, aktivitas seperti berjalan kaki, menyeberang jalan, hingga bersepeda memiliki risiko apabila tidak disertai pengetahuan yang memadai.

    Dalam pembelajaran tersebut, para siswa dikenalkan dengan rambu-rambu lalu lintas, pentingnya penggunaan helm, serta larangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

    Pengenalan sepeda listrik menjadi salah satu materi yang relevan. Kendaraan jenis ini semakin mudah dijumpai, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan keselamatan. Anak-anak perlu memahami bahwa tidak semua kendaraan aman digunakan secara bebas, terlebih di jalan yang dipenuhi kendaraan bermotor.

    Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr. Rusdi Yunus, S.H., M.H., menilai pemahaman mengenai aturan lalu lintas perlu diperkenalkan sebelum anak-anak memasuki usia produktif sebagai pengguna jalan.

    "Kesadaran berlalu lintas harus dibangun sejak anak-anak. Mereka perlu memahami bahwa jalan raya memiliki aturan dan risiko yang harus diperhatikan. Pengetahuan sederhana tentang rambu, penggunaan helm, serta keselamatan di jalan dapat menjadi bekal penting untuk melindungi diri mereka," kata Rusdi.

    Lebih dari sekadar mengenalkan simbol dan aturan, pendidikan keselamatan lalu lintas juga berkaitan dengan pembentukan kebiasaan. Anak-anak perlu mengetahui kapan harus berhenti, bagaimana menyeberang dengan aman, serta mengapa perlindungan diri tidak boleh diabaikan.

    Pengetahuan tersebut akan lebih bermakna apabila diperkuat melalui pendampingan orang tua dan pembiasaan di lingkungan sekolah. Dengan begitu, pesan keselamatan tidak berhenti sebagai materi pembelajaran, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

    Sebab, jalan raya merupakan ruang bersama yang menuntut tanggung jawab setiap penggunanya. Membekali anak-anak dengan pemahaman sejak dini menjadi salah satu fondasi untuk membangun budaya berlalu lintas yang lebih aman. (*)

  • Terbit pada
    Green Policing Polres Parepare, Menjaga Lingkungan Tak Cukup dengan Kerja Bakti

    PAREPARE — Kondisi ruang publik tidak hanya ditentukan oleh penataan kota, tetapi juga oleh perilaku orang-orang yang menggunakannya. Ketika kepedulian terhadap lingkungan belum menjadi kebiasaan, kawasan yang seharusnya memberi kenyamanan bersama berisiko kehilangan fungsinya.

    Persoalan ini menjadi salah satu pesan di balik gerakan Green Policing yang melibatkan Polres Parepare, Pemerintah Kota Parepare, dan masyarakat di lahan kosong depan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Parepare, Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Jumat (30/10/2026).

    Kawasan tersebut menjadi titik pertemuan berbagai unsur untuk mengangkat kembali pentingnya merawat lingkungan perkotaan. Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., hadir bersama personel kepolisian, pemerintah Kelurahan Mallusetasi, staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan warga.

    Lebih dari sekadar persoalan bersih atau kotor, kondisi ruang publik berkaitan dengan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang terawat membutuhkan perhatian berkelanjutan, baik dalam pengelolaan kawasan maupun dalam kebiasaan masyarakat ketika menggunakan fasilitas bersama.

    Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja.

    “Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kepedulian bersama agar masyarakat turut menjaga ruang publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Saharuddin.

    Gerakan Green Policing membawa isu lingkungan ke dalam ruang interaksi antara kepolisian dan masyarakat. Namun, keberlanjutan kepedulian tersebut bergantung pada perubahan perilaku dan konsistensi semua pihak dalam merawat kawasan di sekitarnya.

    Masyarakat memiliki peran melalui kebiasaan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas umum. Sementara itu, pemerintah tetap memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

    Tanpa keterlibatan kedua unsur tersebut, persoalan kebersihan berisiko hanya mendapat perhatian ketika muncul gerakan bersama atau ketika kondisi lingkungan mulai menjadi sorotan.

    Karena itu, ukuran keberhasilan kepedulian lingkungan bukan semata-mata terletak pada pelaksanaan kerja bakti. Hal yang lebih menentukan adalah apakah ruang publik tetap terawat dan masyarakat semakin terbiasa menjaga lingkungan tanpa harus menunggu momentum tertentu.

    Di Parepare, pesan dari gerakan Green Policing ini menempatkan ruang publik sebagai tanggung jawab bersama. Sebab, kualitas lingkungan perkotaan bukan hanya persoalan bagaimana sebuah kawasan dibersihkan, tetapi juga bagaimana semua pihak memperlakukannya setelah itu. (*)

  • Terbit pada
    Green Policing di Parepare, Siapa Bertanggung Jawab atas Kebersihan Ruang Publik?

    PAREPARE — Kebersihan ruang publik tidak cukup dijaga melalui kerja bakti sesekali. Tanpa kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, persoalan sampah dan kawasan yang tidak terawat berisiko terus berulang.

    Pesan tersebut mengemuka dalam gerakan Green Policing yang melibatkan Polres Parepare, Pemerintah Kota Parepare, dan masyarakat di lahan kosong depan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Parepare, Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Jumat (30/10/2026).

    Kawasan perkotaan merupakan ruang bersama yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Karena itu, menjaga kebersihannya tidak semestinya hanya menjadi beban pemerintah atau petugas kebersihan. Perilaku warga dalam menggunakan dan merawat ruang publik turut menentukan kondisi lingkungan di sekitarnya.

    Melalui gerakan tersebut, unsur kepolisian, pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan warga menempatkan kepedulian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

    Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin menilai, lingkungan yang bersih dan nyaman membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar ruang publik tetap terawat dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

    “Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kepedulian bersama agar masyarakat turut menjaga ruang publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Saharuddin.

    Gerakan Green Policing tidak semestinya berhenti pada kegiatan bersih-bersih. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada bagaimana kepedulian tersebut bertahan setelah kegiatan berakhir.

    Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga fasilitas umum, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar merupakan kebiasaan sederhana yang berpengaruh terhadap kualitas ruang publik.

    Di sisi lain, keterlibatan pemerintah tetap diperlukan agar pengelolaan lingkungan berjalan berkelanjutan. Partisipasi warga akan lebih bermakna ketika disertai pengelolaan sampah yang baik dan pemeliharaan kawasan secara konsisten.

    Kolaborasi dalam gerakan Green Policing di Parepare pun membawa pesan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kepedulian masyarakat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan berbagai unsur perlu berjalan beriringan.

    Pada akhirnya, keberhasilan menjaga lingkungan bukan hanya terlihat ketika warga berkumpul membersihkan suatu kawasan, melainkan ketika kebersihan itu tetap terjaga setelah semua orang kembali menjalani aktivitas masing-masing.

  • Terbit pada
    Itwasda Polda Sulsel Audit Polres Parepare, Empat Bidang Jadi Sasaran Pemeriksaan

    PAREPARE – Akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program kepolisian berjalan sesuai perencanaan. Di Polres Parepare, pengelolaan keuangan hingga sumber daya manusia menjadi bagian dari Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menekankan pentingnya keterbukaan agar pemeriksaan dapat menghasilkan perbaikan yang nyata. Menurut dia, audit bukan bertujuan menimbulkan ketakutan di kalangan personel, melainkan mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

    “Jika ada kendala, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program ke depan semakin baik dan profesional,” ujar Zaenudin.

    Pendekatan tersebut menempatkan audit sebagai instrumen evaluasi, bukan sekadar pemeriksaan dokumen. Sebab, tata kelola yang baik menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya sekaligus kejelasan pelaksanaan program.

    Bagi masyarakat, pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi salah satu unsur pendukung kualitas pelayanan kepolisian. Ketepatan penggunaan anggaran, kesiapan logistik, serta pengelolaan personel turut memengaruhi kemampuan institusi menjalankan tugasnya.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut memberikan masukan konkret bagi pembenahan internal.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat arahan agar dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban,” kata Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap operator yang menangani data dan administrasi. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan teknis maupun administratif dapat dijelaskan secara tepat selama pemeriksaan.

    Hasil audit diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polres Parepare untuk memperkuat tata kelola organisasi. Pada akhirnya, akuntabilitas tidak berhenti pada terpenuhinya dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Pengelolaan Anggaran Polres Parepare Dievaluasi, Ini Fokus Auditnya

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban program menjadi fokus Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan yang berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono itu mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Tim juga mendalami administrasi serta pelaksanaan program melalui operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan bukan untuk menakut-nakuti jajaran, melainkan membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki tata kelola organisasi.

    “Kami meminta keterbukaan selama pemeriksaan. Jika ada kendala, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin.

    Bagi institusi kepolisian, pertanggungjawaban tidak cukup hanya melalui kelengkapan dokumen. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program juga penting untuk memastikan sumber daya dikelola secara tepat.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit memberikan masukan untuk memperbaiki administrasi dan pelaksanaan tugas.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat arahan agar dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, meminta pejabat terkait mendampingi operator selama pemeriksaan agar persoalan teknis maupun administrasi dapat dijelaskan secara tepat.

    Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola Polres Parepare. Pengelolaan anggaran, logistik, dan personel yang akuntabel menjadi salah satu penopang pelaksanaan tugas kepolisian serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Periksa Dokumen, Audit Polres Parepare Diharapkan Berujung Perbaikan

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, pemanfaatan logistik, dan pelaksanaan tugas operasional menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Di Polres Parepare, sejumlah aspek tersebut kini dievaluasi melalui Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, serta sumber daya manusia (SDM). Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari berbagai bagian, satuan, dan seksi.

    Lebih dari sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, audit kinerja menjadi ruang untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Proses ini juga membuka kesempatan bagi satuan kerja untuk menjelaskan kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan internal semestinya menjadi sarana perbaikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” kata Zaenudin.

    Menurut dia, keterbukaan menjadi penting agar setiap persoalan dapat diketahui dan dibahas secara proporsional. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi.

    Empat bidang yang diperiksa memiliki kaitan langsung dengan tata kelola organisasi. Bidang keuangan menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan logistik berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendukung. Adapun bidang operasional dan SDM mencakup pelaksanaan program serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat terkait dalam mendampingi operator selama pemeriksaan. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan secara tepat.

    Pada akhirnya, nilai penting audit kinerja tidak hanya terletak pada temuan pemeriksaan, tetapi juga pada tindak lanjut atas setiap kekurangan yang teridentifikasi. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan perlu menjadi perhatian agar pengelolaan organisasi berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

    Transparansi dan kesediaan memperbaiki kelemahan menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Sebab, pengawasan yang efektif semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan, melainkan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pelaksanaan tugas kepolisian.

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Anggaran, Kinerja Operasional Polres Parepare Juga Diperiksa

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, ketersediaan logistik, hingga pelaksanaan tugas operasional menjadi sasaran pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 tersebut mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pemeriksaan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban program yang telah dijalankan jajaran Polres Parepare. Kelengkapan administrasi, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi satuan kerja. Menurut dia, pengawasan juga berfungsi membantu organisasi mengenali kekurangan dan memperbaiki tata kelolanya.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin dalam arahannya.

    Ia juga meminta jajaran Polres Parepare bersikap transparan selama pemeriksaan berlangsung. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program maupun penyusunan pertanggungjawaban perlu dijelaskan agar tidak menghambat perbaikan.

    Tim Itwasda Polda Sulsel membagi pemeriksaan ke dalam empat bidang. Aspek keuangan diperiksa oleh Kompol Kasman, sedangkan bidang operasional ditangani AKP Sarche HS dan AKP Abd Azis.

    Untuk bidang logistik, pemeriksaan dipimpin AKP Rijal. Adapun aspek SDM ditangani AKP Arifin Numan bersama Iptu A. Rohdatul Janna. Operator dari masing-masing bagian, satuan, dan seksi turut menjalani pemeriksaan sesuai bidangnya.

    Pembagian tersebut mencakup sejumlah unsur pendukung tugas kepolisian. Pengelolaan anggaran dan logistik, misalnya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sedangkan aspek operasional dan SDM menyangkut pelaksanaan program serta kesiapan personel.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ucap Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, turut meminta pejabat terkait mendampingi operator saat pemeriksaan. Pendampingan tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan sesuai bidang masing-masing.

    Bagi institusi kepolisian, audit internal tidak cukup hanya memastikan dokumen tersedia. Hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

    Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar setiap kekurangan dapat dikenali dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut mendorong pengelolaan organisasi yang lebih akuntabel. (*)

  • Terbit pada
    Poliran di Parepare Disorot, Bisakah Bantu Penganggur Mendapatkan Pekerjaan?

    PAREPARE – Akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan masih menjadi kebutuhan penting bagi warga yang belum memiliki penghasilan. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) diarahkan untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang pelatihan, perusahaan, hingga pengembangan usaha mandiri.

    Program ini menyasar sejumlah kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi, mulai dari pemuda putus sekolah hingga warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui peran Bhabinkamtibmas, warga diharapkan memperoleh akses informasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Penguatan Poliran menjadi pembahasan dalam pertemuan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Namun, tantangan program semacam ini tidak berhenti pada pendataan warga yang belum bekerja. Informasi lowongan maupun pelatihan perlu diikuti pendampingan agar masyarakat memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, atau membangun usaha.

    Karena itu, keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja.

    Pendampingan harus berujung pada peluang nyata

    Poliran juga membuka ruang bagi warga yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi kelompok ini, akses informasi dan pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membangun sumber penghasilan secara mandiri.

    Meski demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. Jumlah warga yang mengikuti pelatihan, memperoleh pekerjaan, atau mengembangkan usaha dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pendampingan tersebut memberikan manfaat.

    Pendekatan ini menempatkan persoalan pengangguran bukan semata-mata sebagai masalah individu, melainkan juga tantangan yang membutuhkan keterhubungan antara masyarakat, lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson menghadiri pertemuan tersebut bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Poliran, peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjangkau kebutuhan warga yang lebih luas, termasuk membantu mereka menemukan akses menuju pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang yang diperkenalkan benar-benar dapat diakses dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

  • Terbit pada
    Program Poliran Polda Sulsel Sasar Pengangguran, Bhabinkamtibmas Buka Akses Kerja

    PAREPARE – Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) didorong menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Melalui peran Bhabinkamtibmas, program ini menyasar pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan.

    Penguatan Program Poliran dibahas dalam asistensi dan tatap muka Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Program ini mengarahkan Bhabinkamtibmas untuk mengenali kebutuhan warga di wilayah binaan sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan layanan ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perusahaan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan tersebut diharapkan membuat pendampingan lebih konkret. Warga yang belum bekerja dapat memperoleh informasi pelatihan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang ingin berusaha bisa diarahkan pada peluang pengembangan usaha.

    Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting untuk memperluas akses tersebut. Namun, pendataan perlu diikuti tindak lanjut agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan.

    Dampak Program Poliran juga perlu dilihat dari hasil pendampingan, seperti warga yang mengikuti pelatihan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha mandiri.

    Asistensi tersebut dihadiri Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Program Poliran, Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menjadi penghubung dalam persoalan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat mengakses dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)