Lintas Pos Nasional

Is_post

Postingan dengan tipe Is_post oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Ketika Suara Klakson Merampas Waktu Istirahat Warga, Ini Respons Bhabinkamtibmas

    PAREPARE – Kebiasaan sejumlah pengendara membunyikan klakson saat melintas di kawasan permukiman menjadi keluhan warga Jalan Atletik, Kelurahan Ujung Bulu, Kota Parepare. Suara yang terdengar berulang kali itu dinilai mengganggu ketenangan, terutama ketika warga sedang beristirahat.

    Keluhan tersebut disampaikan Muh Rapliy Surahman melalui pesan WhatsApp Polres Parepare yang ditujukan kepada Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan. Warga itu berharap gangguan kenyamanan di sekitar tempat tinggalnya mendapat perhatian.

    Menindaklanjuti aduan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ujung Bulu, Aipda Mustaming, menemui langsung Muh Rapliy Surahman di kediamannya, Jalan Atletik, RT 04/RW 10. Pertemuan itu menjadi ruang untuk mendengarkan persoalan sekaligus memahami kondisi lingkungan yang dikeluhkan warga.

    Persoalan kebisingan di kawasan tempat tinggal bukan perkara sepele. Penggunaan klakson yang tidak sesuai kebutuhan dapat mengusik kenyamanan orang lain, terlebih di jalan lingkungan yang berdekatan dengan rumah warga.

    Dalam dialog tersebut, pengurus RT dan RW setempat turut memberikan informasi mengenai kondisi sosial di lingkungan bersangkutan. Hal ini diperlukan agar persoalan yang muncul dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antarwarga.

    Aipda Mustaming mengatakan, keluhan masyarakat perlu mendapat perhatian agar persoalan di lingkungan tempat tinggal tidak berujung pada perselisihan.

    "Kalau ada gangguan atau persoalan di lingkungan tempat tinggal, masyarakat jangan ragu menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas. Kami siap mendengarkan dan membantu mencari jalan keluar melalui komunikasi yang baik," ujarnya.

    Selain persoalan kebisingan, Mustaming mengingatkan bahwa konsumsi minuman keras berpotensi memicu perselisihan dan mengganggu hubungan antarwarga. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko kebakaran, termasuk menghindari kebiasaan membakar sampah sembarangan di kawasan permukiman.

    Kenyamanan lingkungan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keamanan dari tindak kriminal. Kesadaran untuk menghormati waktu istirahat, menjaga perilaku di jalan lingkungan, serta menghindari tindakan yang mengganggu tetangga juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

    Melalui saluran pengaduan yang tersedia, warga diharapkan tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi agar dapat dicari penyelesaian melalui komunikasi dan dialog. (*)

  • Terbit pada
    Lewat Patroli Pallawa, Samapta Polres Parepare Jaga Ruang Publik Tetap Kondusif

    PAREPARE – Aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berlangsung tertib dan lancar pada Minggu (8/11/2026) pagi. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah ruas jalan, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi yang menjadi perhatian dalam patroli keamanan.

    Di tengah mobilitas warga pada akhir pekan, kelancaran lalu lintas dan keamanan lingkungan menjadi dua hal penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat. Terlebih, kawasan pusat perbelanjaan, objek vital, dan jalan-jalan utama memiliki intensitas aktivitas yang perlu mendapat perhatian.

    Melalui Patroli Pallawa Perintis Commander Wish dan patroli dialogis, Satuan Samapta Polres Parepare memantau sejumlah titik, di antaranya Jalan Andi Mappatola, Jalan Andi Makkasau, Jalan Abu Bakar Lambogo, Jalan Veteran, Jalan Mattirotasi, Jalan Bau Massepe, hingga Jalan Sultan Hasanuddin.

    Selain memantau situasi keamanan, perhatian juga diberikan terhadap kelancaran kendaraan di sejumlah ruas jalan. Interaksi dengan warga turut menjadi bagian dari pendekatan untuk membangun kepedulian bersama dalam menjaga lingkungan.

    Kasat Samapta Polres Parepare, AKP Muh. Habir, S.H., menegaskan bahwa keamanan ruang publik tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat.

    “Keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tetap peduli terhadap kondisi di sekitarnya, menjaga ketertiban, serta segera menyampaikan informasi apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan,” ujarnya.

    Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik tetap nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu persoalan keamanan maupun ketertiban lalu lintas. (*)

  • Terbit pada
    Polisi Temukan Ballo di Jalan Mayor Abdullah, Cempae, dan Jalan Menara

    PAREPARE – Peredaran minuman tradisional jenis ballo atau tuak masih menjadi perhatian aparat kepolisian di Kota Parepare. Dalam operasi yang digelar Sabtu malam (7/11/2026), Satresnarkoba Polres Parepare menyita sejumlah ballo dari beberapa lokasi penjualan.

    Penindakan tersebut menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi tempat penjualan minuman tradisional beralkohol. Petugas menemukan ballo di tiga lokasi, masing-masing di Jalan Mayor Abdullah, Kelurahan Labukkang, Jalan Petta Unga kawasan Cempae, dan Jalan Menara.

    Dari lokasi pertama di Jalan Mayor Abdullah, polisi mengamankan tiga jeriken berisi sekitar 18 liter ballo. Sementara di kawasan Cempae, petugas menyita tiga botol air mineral ukuran besar yang berisi minuman tradisional tersebut.

    Adapun di Jalan Menara, polisi kembali menemukan dua jeriken dengan perkiraan volume 12 liter.

    Selain itu, petugas menemukan ballo yang diduga dibuang pemiliknya di sekitar Gedung Masagena'e, Jalan Ajattappareng.

    Pemeriksaan juga dilakukan di Jalan Sibali dan Jalan Andi Makkulau. Namun, petugas tidak menemukan minuman tradisional yang menjadi sasaran penindakan di kedua lokasi tersebut.

    Operasi ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Polres Parepare dengan sasaran peredaran narkoba, minuman keras, senjata tajam, serta barang-barang terlarang lainnya.

    Kabag Ops Polres Parepare Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., bersama Kasat Reskrim AKP Muh. Saleh, S.E., M.H., Kasat Intelkam AKP Burhanuddin, S.Sos., M.H., dan Kasat Narkoba Iptu Jufri, S.H., turut dalam operasi tersebut.

    Personel Samapta, Propam, Satresnarkoba, serta Detasemen Polisi Militer XIV-02 Hasanuddin juga terlibat dalam penindakan tersebut.

    Kasat Narkoba Polres Parepare Iptu Jufri, S.H., mengatakan penertiban peredaran ballo menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.

    "Pengawasan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman tradisional beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

    Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Mapolres Parepare untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Penertiban ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Informasi mengenai aktivitas penjualan yang meresahkan dapat menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

  • Terbit pada
    Dari Minggu Kasih, Polsek KPN Parepare Bangun Kepercayaan Masyarakat

    PAREPARE – Upaya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum. Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare juga membuka ruang komunikasi dengan warga melalui pendekatan keagamaan.

    Pendekatan tersebut terlihat saat personel Polsek KPN menyambangi Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT) Petra di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Minggu (8/11/2026).

    Kehadiran personel kepolisian melalui program Minggu Kasih menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, termasuk jemaat gereja. Program ini sekaligus memberikan ruang bagi kepolisian untuk membangun komunikasi lintas agama dalam kehidupan bermasyarakat.

    Melalui Minggu Kasih, Polri berupaya menempatkan diri bukan sekadar sebagai institusi yang hadir ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang saling menghargai.

    Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara, IPTU Suardi, S.E., mengatakan pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian.

    Menurutnya, hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka serta kehadiran yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga.

    "Polisi harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi persoalan. Melalui Minggu Kasih, kami ingin membangun kedekatan, memperkuat komunikasi, dan menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama," ujar Suardi.

    Program Minggu Kasih juga membawa pesan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Komunikasi antara aparat kepolisian dan komunitas keagamaan diharapkan dapat memperkuat rasa saling percaya serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

    Bagi Polsek KPN Parepare, pendekatan humanis seperti ini menjadi salah satu upaya memperluas kemitraan kepolisian dengan masyarakat di wilayah hukumnya. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Penegakan Aturan, Operasi Patuh 2026 Juga Butuh Petugas yang Sehat

    PAREPARE – Kondisi fisik petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan selama pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Sebelum kembali menjalankan tugas di lapangan, personel Polres Parepare terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare, Jalan Andi Isa, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Sabtu (7/11/2026), mulai pukul 08.00 Wita.

    Pemeriksaan yang dilakukan Subsatgas Dokkes Satgas 4 Banops Polres Parepare itu menyasar personel yang terlibat dalam Operasi Patuh 2026. Pemeriksaan berlangsung sebelum petugas melaksanakan tugas pada hari ketiga belas operasi tersebut.

    Kasi Dokkes Polres Parepare, Ipda Besse Fatmawati, A.Md.Kep., S.K.M., mengatakan kondisi kesehatan personel merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kesiapan menjalankan tugas.

    "Kesehatan personel merupakan bagian penting dari kesiapan pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Petugas yang berada di lapangan harus memiliki kondisi fisik yang baik agar dapat menjalankan tugas secara optimal, sekaligus menjaga keselamatan diri sendiri dan masyarakat," kata Besse Fatmawati.

    Menurutnya, kondisi fisik yang terjaga diperlukan agar personel dapat menjalankan tanggung jawab di lapangan dengan baik. Terlebih, tugas pengaturan dan pengawasan lalu lintas menuntut konsentrasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi di jalan raya.

    Pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas menjadi salah satu aspek pendukung agar pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada kepatuhan pengguna jalan, tetapi juga memperhatikan keselamatan petugas yang menjalankan tugas tersebut.

    Dengan kondisi personel yang terjaga, pelayanan dan pengawasan lalu lintas di wilayah Kota Parepare diharapkan dapat berlangsung secara optimal. (*)

  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

  • Terbit pada
    Pemerintah Mau Gandakan Produktivitas Sawit Jadi 4 Ton per Hektare

    Jakarta -- Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional dari saat ini sekitar 2 ton per hektare menjadi 4 ton per hektare. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas atau intensifikasi lahan yang sudah ada.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia memiliki sekitar 17 juta hektare perkebunan sawit. Namun, produktivitasnya masih dapat ditingkatkan.

    "Kita punya 17 juta hektare kebun sawit, yang produktivitasnya masih 2 ton per hektare, yang tentu bisa sampai ke 4 ton ya," kata Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Menurut Hanif, peningkatan produktivitas menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan bahan baku energi dari komoditas perkebunan.

    Dia mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan hasil perkebunan sawit melalui intensifikasi.

    "Jadi masih banyak upaya untuk itu, untuk intensifikasi," ujarnya.

    Hanif juga menyinggung pengembangan komoditas tebu yang membutuhkan penambahan lahan perkebunan untuk mendukung rencana pengembangan bahan baku etanol.

    Berbeda dengan sawit yang sudah memiliki perkebunan existing, ia menjelaskan pengembangan tebu masih memerlukan pembahasan teknis lintas kementerian.

    Pemerintah, kata dia, tengah mengevaluasi pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pengembangan kawasan tidak dilakukan dengan mengonversi hutan alam. Karena itu, pemerintah masih melakukan pemetaan dan verifikasi lahan sebelum menetapkan lokasi pengembangan.

  • Terbit pada
    Pemerintah Siapkan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi di 4 Provinsi

    Jakarta -- Pemerintah menyiapkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

    "Pada kesempatan hari ini, kami tadi mencoba merumuskan langkah-langkah percepatan kondisional dalam pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi besar, empat provinsi utama yaitu Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Hanif mengatakan koordinasi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap beberapa minggu sekali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal target pemerintah yang tercantum dalam Asa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Harapan kita maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan segera menetapkan rencana induk pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi tersebut," ujarnya.

    Rencana pembangunan kawasan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Dalam aturan tersebut, pemerintah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta provinsi lain yang ditetapkan kemudian.

  • Terbit pada
    Peneliti ICW: Kampanye Berbasis Pertemuan Mampu Meminimalisir Biaya Politik Mahal

    JAKARTA - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengungkapkan metode kampanye berbasis pertemuan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini. Biaya politik yang mahal memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik. Hal tersebut juga bisa dibarengi dengan kedekatan atau bounding antara kandidat politik dengan masyarakat yang lebih terbangun. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk lain atau menggunakan cara politik uang yang dinilai sebagai salah satu faktor mahalnya biaya politik.

    “Sehingga para calon tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” ujar Seira usai memberikan edukasi kepada para kader Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Menurut dia, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan mengingat mahalnya biaya politik memiliki keterkaitan yang besar dengan potensi terjadinya korupsi oleh para aktor politik.

    Ditanya soal opsi pelaksanaan Pemilu daring sebagai satu solusi, hal tersebut menjadi satu langkah namun dalam konteks sebagai alternatif mengurangi banyaknya APK secara fisik. “Pemilu daring ini kalau kita kontekskan misalkan dengan kampanye di sosial media dan lain sebagainya, tentu itu juga bisa jadi salah satu jalan alternatif. Tapi, jalan alternatif dalam konteks jadi tidak perlu banyak APK yang dipasang secara fisik begitu ya di jalan. Jadi kampanyenya berbasis di media sosial,” ungkap Seira.

    Pengurangan APK menjadi satu poin penting dalam mengurangi biaya politik. Sebab, yang paling penting dari sebuah kampanye adalah poin visi misi serta gagasan yang diusung kandidat politik. Hal itu yang paling dibutuhkan masyarakat. “Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan APK yang ternyata menghabiskan biaya sangat mahal tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga, itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” ucapnya. Menurut Seira, pengurangan APK lewat berbagai cara di atas menjadi satu hal yang disoroti dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang bakal dibahas oleh DPR RI. Di sisi lain, dalam hal ini pihaknya juga bersama dengan CSO lain sudah membuat draf Revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil.