Lintas Pos Nasional

Polres Parepare

Semua postingan dengan tag Polres Parepare oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Periksa Dokumen, Audit Polres Parepare Diharapkan Berujung Perbaikan

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, pemanfaatan logistik, dan pelaksanaan tugas operasional menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Di Polres Parepare, sejumlah aspek tersebut kini dievaluasi melalui Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Pemeriksaan ini mencakup empat bidang utama, yakni keuangan, operasional, logistik, serta sumber daya manusia (SDM). Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari berbagai bagian, satuan, dan seksi.

    Lebih dari sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, audit kinerja menjadi ruang untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Proses ini juga membuka kesempatan bagi satuan kerja untuk menjelaskan kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan internal semestinya menjadi sarana perbaikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” kata Zaenudin.

    Menurut dia, keterbukaan menjadi penting agar setiap persoalan dapat diketahui dan dibahas secara proporsional. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi.

    Empat bidang yang diperiksa memiliki kaitan langsung dengan tata kelola organisasi. Bidang keuangan menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan logistik berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendukung. Adapun bidang operasional dan SDM mencakup pelaksanaan program serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap evaluasi tersebut menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ujar Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat terkait dalam mendampingi operator selama pemeriksaan. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan secara tepat.

    Pada akhirnya, nilai penting audit kinerja tidak hanya terletak pada temuan pemeriksaan, tetapi juga pada tindak lanjut atas setiap kekurangan yang teridentifikasi. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan perlu menjadi perhatian agar pengelolaan organisasi berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

    Transparansi dan kesediaan memperbaiki kelemahan menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Sebab, pengawasan yang efektif semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan, melainkan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pelaksanaan tugas kepolisian.

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Anggaran, Kinerja Operasional Polres Parepare Juga Diperiksa

    PAREPARE – Pengelolaan anggaran, ketersediaan logistik, hingga pelaksanaan tugas operasional menjadi sasaran pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan di Polres Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 tersebut mencakup empat bidang, yakni keuangan, operasional, logistik, dan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Laghawa Wicaksono, Polres Parepare, dengan melibatkan operator dari sejumlah bagian, satuan, dan seksi.

    Pemeriksaan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban program yang telah dijalankan jajaran Polres Parepare. Kelengkapan administrasi, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut.

    Pengawas Tim Audit, Kombes Pol Zaenudin Agus Binarto, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi satuan kerja. Menurut dia, pengawasan juga berfungsi membantu organisasi mengenali kekurangan dan memperbaiki tata kelolanya.

    “Pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti jajaran. Kami ingin melihat pelaksanaan program secara terbuka. Jika ada kendala, sampaikan agar bisa dibicarakan dan dicarikan solusi sehingga ke depan semakin baik dan profesional,” ucap Zaenudin dalam arahannya.

    Ia juga meminta jajaran Polres Parepare bersikap transparan selama pemeriksaan berlangsung. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program maupun penyusunan pertanggungjawaban perlu dijelaskan agar tidak menghambat perbaikan.

    Tim Itwasda Polda Sulsel membagi pemeriksaan ke dalam empat bidang. Aspek keuangan diperiksa oleh Kompol Kasman, sedangkan bidang operasional ditangani AKP Sarche HS dan AKP Abd Azis.

    Untuk bidang logistik, pemeriksaan dipimpin AKP Rijal. Adapun aspek SDM ditangani AKP Arifin Numan bersama Iptu A. Rohdatul Janna. Operator dari masing-masing bagian, satuan, dan seksi turut menjalani pemeriksaan sesuai bidangnya.

    Pembagian tersebut mencakup sejumlah unsur pendukung tugas kepolisian. Pengelolaan anggaran dan logistik, misalnya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sedangkan aspek operasional dan SDM menyangkut pelaksanaan program serta kesiapan personel.

    Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Slamet Paryanto, yang mewakili Kapolres Parepare, berharap hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya.

    “Jika ditemukan kekurangan, kami berharap mendapat masukan dan arahan untuk memperbaikinya. Hal itu penting agar pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Parepare semakin baik,” ucap Slamet.

    Ketua Tim Audit, AKBP Martha Todingallo, turut meminta pejabat terkait mendampingi operator saat pemeriksaan. Pendampingan tersebut diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dan dokumen pertanggungjawaban dapat dijelaskan sesuai bidang masing-masing.

    Bagi institusi kepolisian, audit internal tidak cukup hanya memastikan dokumen tersedia. Hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

    Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar setiap kekurangan dapat dikenali dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut mendorong pengelolaan organisasi yang lebih akuntabel. (*)

  • Terbit pada
    Poliran di Parepare Disorot, Bisakah Bantu Penganggur Mendapatkan Pekerjaan?

    PAREPARE – Akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan masih menjadi kebutuhan penting bagi warga yang belum memiliki penghasilan. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) diarahkan untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang pelatihan, perusahaan, hingga pengembangan usaha mandiri.

    Program ini menyasar sejumlah kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi, mulai dari pemuda putus sekolah hingga warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui peran Bhabinkamtibmas, warga diharapkan memperoleh akses informasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Penguatan Poliran menjadi pembahasan dalam pertemuan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Namun, tantangan program semacam ini tidak berhenti pada pendataan warga yang belum bekerja. Informasi lowongan maupun pelatihan perlu diikuti pendampingan agar masyarakat memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, atau membangun usaha.

    Karena itu, keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja.

    Pendampingan harus berujung pada peluang nyata

    Poliran juga membuka ruang bagi warga yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi kelompok ini, akses informasi dan pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membangun sumber penghasilan secara mandiri.

    Meski demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. Jumlah warga yang mengikuti pelatihan, memperoleh pekerjaan, atau mengembangkan usaha dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pendampingan tersebut memberikan manfaat.

    Pendekatan ini menempatkan persoalan pengangguran bukan semata-mata sebagai masalah individu, melainkan juga tantangan yang membutuhkan keterhubungan antara masyarakat, lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson menghadiri pertemuan tersebut bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Poliran, peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjangkau kebutuhan warga yang lebih luas, termasuk membantu mereka menemukan akses menuju pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang yang diperkenalkan benar-benar dapat diakses dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

  • Terbit pada
    Program Poliran Polda Sulsel Sasar Pengangguran, Bhabinkamtibmas Buka Akses Kerja

    PAREPARE – Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) didorong menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Melalui peran Bhabinkamtibmas, program ini menyasar pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan.

    Penguatan Program Poliran dibahas dalam asistensi dan tatap muka Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Program ini mengarahkan Bhabinkamtibmas untuk mengenali kebutuhan warga di wilayah binaan sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan layanan ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perusahaan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan tersebut diharapkan membuat pendampingan lebih konkret. Warga yang belum bekerja dapat memperoleh informasi pelatihan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang ingin berusaha bisa diarahkan pada peluang pengembangan usaha.

    Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting untuk memperluas akses tersebut. Namun, pendataan perlu diikuti tindak lanjut agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan.

    Dampak Program Poliran juga perlu dilihat dari hasil pendampingan, seperti warga yang mengikuti pelatihan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha mandiri.

    Asistensi tersebut dihadiri Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Program Poliran, Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menjadi penghubung dalam persoalan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat mengakses dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)

  • Terbit pada
    SPBU Jadi Ruang Publik yang Rawan Risiko, Warga Parepare Diminta Lebih Peduli

    PAREPARE – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki risiko yang kerap luput dari perhatian. Selain potensi kebakaran, antrean kendaraan dan perilaku pengendara yang tidak tertib juga dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan selama mengisi BBM. Kepatuhan terhadap aturan SPBU dan kedisiplinan saat berkendara dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujar Daris.

    Risiko di area pengisian BBM tidak hanya berkaitan dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Kendaraan yang mengantre tanpa memperhatikan ruang gerak, misalnya, berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan pergerakan pengguna jalan lainnya.

    Karena itu, kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan setiap pengendara. Mematuhi petunjuk petugas SPBU, menjaga jarak antarkendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

    Di sisi lain, keamanan lingkungan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Informasi dari warga mengenai potensi gangguan dapat membantu persoalan terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Daris mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum. Kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman.

    Keselamatan di SPBU pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pengelola maupun petugas. Sikap setiap pengguna fasilitas tersebut turut menentukan apakah aktivitas pengisian BBM dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa membahayakan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Isi BBM di SPBU Lemoe, Warga Parepare Diingatkan soal Bahaya Kebakaran

    PAREPARE – Keselamatan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh diabaikan. Selain risiko kebakaran, ketertiban pengendara di sekitar area pengisian juga menjadi hal penting untuk mencegah gangguan keamanan dan kecelakaan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, saat memantau aktivitas pelayanan BBM di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kamis (29/10/2026).

    Di tengah aktivitas pengisian BBM, warga yang mengantre diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Kewaspadaan diperlukan agar aktivitas pengisian bahan bakar berlangsung aman tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna SPBU maupun masyarakat di sekitarnya.

    Kedisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Warga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku selama pengisian BBM serta menghindari perilaku yang berpotensi memicu kebakaran atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

    Upaya menjaga keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menjaga jarak aman, dan menghormati pengguna jalan lain juga berperan penting dalam mencegah risiko.

    Aiptu Daris mengingatkan warga agar tidak mengabaikan potensi bahaya di area pengisian BBM. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga hubungan baik antarsesama serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujarnya.

    Selain persoalan keselamatan, komunikasi antara masyarakat dan aparat juga penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.

    Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban, aktivitas pengisian BBM di SPBU Lemoe diharapkan berlangsung lancar. Warga pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan kebutuhan pengisian bahan bakar, tetapi juga memperhatikan keamanan diri sendiri dan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Warga Bumi Harapan Diajak Lebih Paham Hukum, dari Narkoba hingga Tertib Berlalu Lintas

    PAREPARE – Perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Pemahaman hukum dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai masalah tersebut berkembang dan merugikan lingkungan sekitar.

    Persoalan itu menjadi materi penyuluhan hukum yang diikuti sekitar 30 warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, bersama anggota Seksi Hukum Aiptu Ashar Baharuddin memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan berlangsung di aula Kantor Kelurahan Bumi Harapan.

    Perkelahian pelajar menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

    Karena itu, penyelesaian masalah melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat perlu dikedepankan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

    Selain itu, bahaya narkoba menjadi perhatian karena penyalahgunaannya dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum diharapkan membantu masyarakat lebih waspada terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Persoalan karhutla juga memerlukan kepedulian masyarakat. Kebiasaan membakar lahan tanpa memperhatikan risiko dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas warga. Pencegahan membutuhkan kesadaran untuk menghindari tindakan berisiko serta memahami aturan yang berlaku.

    Di bidang lalu lintas, budaya tertib berkendara menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan sikap saling menghormati di jalan raya dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

    Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

    Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap orang lain. Sikap tersebut penting, baik dalam menyelesaikan perselisihan, menghindari narkoba, mencegah kebakaran, maupun menjaga keselamatan di jalan raya.

    AKP Said Abdullah menyampaikan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun melalui kepedulian bersama, dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

    “Pencegahan berbagai persoalan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Kami berharap warga semakin memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta membiasakan diri untuk menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap AKP Said Abdullah.

    Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    Upaya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya bergantung pada penegakan hukum. Kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian setiap warga juga menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Saat Mahasiswa Berunjuk Rasa, Kapolres Parepare Pastikan Aktivitas Jalan Tetap Terjaga

    PAREPARE – Aktivitas lalu lintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Jalan Jenderal Ahmad Yani, menjadi perhatian saat puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi pada Rabu (28/10/2026). Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K. turun langsung bersama Kabag Ops Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si. untuk membantu mengatur kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi aksi.

    Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian pendapat di muka umum tidak menghambat mobilitas masyarakat yang melintas. Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara hak mahasiswa menyuarakan aspirasi dan hak pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman.

    Di tengah konsentrasi massa di depan kampus, pengaturan arus kendaraan menjadi hal penting untuk mengurangi potensi kepadatan dan menjaga keselamatan pengendara maupun peserta aksi. Petugas turut mengawasi situasi di sekitar lokasi agar pergerakan kendaraan dan aktivitas mahasiswa dapat berlangsung tanpa saling mengganggu.

    Aksi tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa UMPAR. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, reformasi kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta penolakan terhadap penyempitan ruang sipil.

    Mahasiswa juga menyoroti persoalan biaya pendidikan dan mendorong kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan di depan kampus UMPAR dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Untuk mengawal penyampaian aspirasi tersebut, Polres Parepare mengerahkan 149 personel. Pengamanan tidak hanya diarahkan pada kelancaran aksi, tetapi juga memperhatikan situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat dan pengguna jalan.

    Kapolres Parepare mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan keselamatan bersama. Sikap saling menghormati dinilai penting agar penyampaian pendapat tetap berjalan seiring dengan aktivitas masyarakat.

    Kehadiran Kapolres bersama Kabag Ops di tengah situasi tersebut memperlihatkan perhatian terhadap aspek lalu lintas selama berlangsungnya aksi. Kelancaran jalan tetap menjadi bagian penting dari pengamanan, mengingat ruang publik digunakan bersama oleh peserta demonstrasi, pengendara, dan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari. (*)

  • Terbit pada
    Polres Parepare Kawal Demonstrasi Mahasiswa, Isu Lingkungan hingga Pendidikan Mengemuka

    Polres Parepare Kawal Aksi Mahasiswa UMPAR, Aspirasi di Dua Lokasi Berjalan Aman

    PAREPARE – Penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang membutuhkan ruang aman bagi masyarakat. Di Kota Parepare, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) menyuarakan sejumlah persoalan nasional melalui aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

    Polres Parepare mengerahkan personel untuk mengawal penyampaian aspirasi yang melibatkan sekitar 50 mahasiswa tersebut. Pengamanan dilakukan di dua titik, yakni di depan Kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Aksi itu membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta biaya pendidikan. Mahasiswa juga menggunakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional.

    Bagi kepolisian, pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya berkaitan dengan ketertiban di jalan raya. Kelancaran penyampaian aspirasi juga perlu dijaga agar masyarakat dapat menggunakan ruang publik tanpa mengabaikan keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin unsur pengamanan yang melibatkan 149 personel berdasarkan surat perintah pengamanan yang tercantum dalam bahan kepolisian.

    Kehadiran personel di sekitar lokasi aksi ditujukan untuk mendukung kelancaran penyampaian pendapat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawalan juga dilakukan ketika massa berpindah dari depan kampus menuju kawasan Lapangan Andi Makkasau.

    Aksi mahasiswa menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan negara. Namun, kegiatan yang berlangsung di ruang publik juga bersinggungan dengan kepentingan pengguna jalan, pelaku usaha, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

    Karena itu, pengamanan perlu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan publik terhadap keamanan serta kelancaran aktivitas sehari-hari.

    “Pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus menjaga keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan. Kami mengedepankan pendekatan yang profesional agar penyampaian pendapat berlangsung sesuai ketentuan.” Ujar Phunky Mahendra Borniawan.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada pengguna jalan di sekitar Monumen Cinta Habibie-Ainun. Substansi tuntutan mereka mencakup desakan penanganan karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, perlindungan ruang sipil, serta pendidikan yang lebih terjangkau.

    Keberagaman isu itu menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga bagian dari dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

    Bagi Polres Parepare, pengamanan kegiatan masyarakat seperti ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban kota. Di sisi lain, penyampaian aspirasi memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap penting bagi kehidupan bersama. (*)

  • Terbit pada
    Warga Lakessi Resah Aktivitas hingga Dini Hari, Polisi Diminta Perkuat Patroli

    PAREPARE – Persoalan minuman keras, perselisihan antarwarga, hingga perilaku remaja yang mengisap lem menjadi keresahan yang disuarakan warga Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Warga berharap pengawasan lingkungan dan patroli malam lebih ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan.

    Keluhan itu muncul dalam pertemuan warga bersama jajaran Polres Parepare di Aula Kantor Kelurahan Lakessi, Jalan Muh. Arsyad, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, termasuk situasi di lingkungan permukiman pada malam hingga dini hari.

    Ketua RW 1 Taqwa, Makmur, mengungkapkan adanya perselisihan yang melibatkan warga pendatang yang mengontrak di wilayahnya. Situasi tersebut, menurut dia, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika disertai dugaan aktivitas pesta minuman keras.

    Keluhan lain datang dari Ketua RW 4, Kasriyanto. Ia meminta patroli malam lebih diintensifkan, terutama di kawasan Jembatan Merah yang kerap menjadi tempat berkumpul anak muda. Warga mengkhawatirkan situasi tersebut berpotensi memicu perilaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan, termasuk konsumsi minuman keras.

    Di wilayah RW 5 Armada, Ketua RW setempat, Boestaman, menyoroti aktivitas tempat permainan PlayStation yang disebut beroperasi hingga sekitar pukul 04.00 Wita. Ia juga menyampaikan keresahan terkait kasus pencurian dan perilaku sejumlah remaja yang diduga mengisap lem.

    Persoalan tersebut memunculkan harapan agar pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika gangguan sudah terjadi. Warga menginginkan langkah pencegahan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lokasi yang dinilai rawan.

    Warga Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Lingkungan

    Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan perubahan pendekatan dalam membangun komunikasi dengan kepolisian. Fatimah, Ketua RT 2 Taqwa, berharap pertemuan tidak selalu berlangsung secara formal di kantor kelurahan, tetapi juga dilakukan langsung di lingkungan tempat warga tinggal.

    Menurutnya, pendekatan yang lebih dekat dapat memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan yang mungkin tidak terungkap dalam forum resmi.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, S.H., menekankan pentingnya hubungan yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Melalui program Kumpul Bersama Masyarakat, polisi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mendengar persoalan warga dan mencari jalan keluar bersama.

    “Polisi harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya ketika terjadi masalah atau pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendengar keluhan, memahami kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama,” Ucap AKP Anwar.

    Kapolsek Soreang AKP Amir juga memberikan edukasi kepada warga terkait penyampaian keluhan dan aspirasi mengenai persoalan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Sekretaris Kelurahan Lakessi, Muhammad Amin, menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia berharap hubungan tersebut dapat membantu mempercepat penyampaian persoalan lingkungan dan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketenteraman warga.

    Berbagai persoalan yang disampaikan warga Lakessi menunjukkan bahwa keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas malam hari, perhatian terhadap perilaku remaja, serta penyelesaian perselisihan antarwarga juga menjadi bagian penting dalam mencegah masalah berkembang lebih jauh.

    Patroli kepolisian dapat membantu meningkatkan pengawasan di titik yang dikeluhkan warga. Namun, upaya tersebut perlu disertai komunikasi dengan pengurus RT dan RW, keluarga, serta unsur kelurahan agar penanganan persoalan tidak berhenti pada penindakan.

    Khusus terkait perilaku remaja yang diduga mengisap lem, pendekatan pembinaan dan keterlibatan keluarga juga penting untuk diperhatikan. Sementara itu, dugaan pencurian dan gangguan keamanan lainnya perlu ditindaklanjuti berdasarkan informasi serta bukti yang dapat diverifikasi.

    Aspirasi warga Lakessi menjadi pengingat bahwa rasa aman berawal dari persoalan nyata di lingkungan tempat masyarakat tinggal. Kehadiran aparat akan lebih bermakna apabila keluhan warga ditindaklanjuti secara konsisten dan masyarakat mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan gangguan keamanan. (*)