Lintas Pos Nasional

Kamtibmas

Semua postingan dengan tag Kamtibmas oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Program Poliran Polda Sulsel Sasar Pengangguran, Bhabinkamtibmas Buka Akses Kerja

    PAREPARE – Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) didorong menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Melalui peran Bhabinkamtibmas, program ini menyasar pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan.

    Penguatan Program Poliran dibahas dalam asistensi dan tatap muka Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Program ini mengarahkan Bhabinkamtibmas untuk mengenali kebutuhan warga di wilayah binaan sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan layanan ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perusahaan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan tersebut diharapkan membuat pendampingan lebih konkret. Warga yang belum bekerja dapat memperoleh informasi pelatihan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang ingin berusaha bisa diarahkan pada peluang pengembangan usaha.

    Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting untuk memperluas akses tersebut. Namun, pendataan perlu diikuti tindak lanjut agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan.

    Dampak Program Poliran juga perlu dilihat dari hasil pendampingan, seperti warga yang mengikuti pelatihan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha mandiri.

    Asistensi tersebut dihadiri Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Program Poliran, Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menjadi penghubung dalam persoalan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat mengakses dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)

  • Terbit pada
    SPBU Jadi Ruang Publik yang Rawan Risiko, Warga Parepare Diminta Lebih Peduli

    PAREPARE – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki risiko yang kerap luput dari perhatian. Selain potensi kebakaran, antrean kendaraan dan perilaku pengendara yang tidak tertib juga dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan selama mengisi BBM. Kepatuhan terhadap aturan SPBU dan kedisiplinan saat berkendara dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujar Daris.

    Risiko di area pengisian BBM tidak hanya berkaitan dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Kendaraan yang mengantre tanpa memperhatikan ruang gerak, misalnya, berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan pergerakan pengguna jalan lainnya.

    Karena itu, kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan setiap pengendara. Mematuhi petunjuk petugas SPBU, menjaga jarak antarkendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

    Di sisi lain, keamanan lingkungan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Informasi dari warga mengenai potensi gangguan dapat membantu persoalan terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Daris mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum. Kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman.

    Keselamatan di SPBU pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pengelola maupun petugas. Sikap setiap pengguna fasilitas tersebut turut menentukan apakah aktivitas pengisian BBM dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa membahayakan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Isi BBM di SPBU Lemoe, Warga Parepare Diingatkan soal Bahaya Kebakaran

    PAREPARE – Keselamatan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh diabaikan. Selain risiko kebakaran, ketertiban pengendara di sekitar area pengisian juga menjadi hal penting untuk mencegah gangguan keamanan dan kecelakaan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, saat memantau aktivitas pelayanan BBM di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kamis (29/10/2026).

    Di tengah aktivitas pengisian BBM, warga yang mengantre diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Kewaspadaan diperlukan agar aktivitas pengisian bahan bakar berlangsung aman tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna SPBU maupun masyarakat di sekitarnya.

    Kedisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Warga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku selama pengisian BBM serta menghindari perilaku yang berpotensi memicu kebakaran atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

    Upaya menjaga keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menjaga jarak aman, dan menghormati pengguna jalan lain juga berperan penting dalam mencegah risiko.

    Aiptu Daris mengingatkan warga agar tidak mengabaikan potensi bahaya di area pengisian BBM. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga hubungan baik antarsesama serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujarnya.

    Selain persoalan keselamatan, komunikasi antara masyarakat dan aparat juga penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.

    Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban, aktivitas pengisian BBM di SPBU Lemoe diharapkan berlangsung lancar. Warga pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan kebutuhan pengisian bahan bakar, tetapi juga memperhatikan keamanan diri sendiri dan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    Warga Bumi Harapan Diajak Lebih Paham Hukum, dari Narkoba hingga Tertib Berlalu Lintas

    PAREPARE – Perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Pemahaman hukum dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai masalah tersebut berkembang dan merugikan lingkungan sekitar.

    Persoalan itu menjadi materi penyuluhan hukum yang diikuti sekitar 30 warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, bersama anggota Seksi Hukum Aiptu Ashar Baharuddin memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan berlangsung di aula Kantor Kelurahan Bumi Harapan.

    Perkelahian pelajar menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

    Karena itu, penyelesaian masalah melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat perlu dikedepankan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

    Selain itu, bahaya narkoba menjadi perhatian karena penyalahgunaannya dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum diharapkan membantu masyarakat lebih waspada terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Persoalan karhutla juga memerlukan kepedulian masyarakat. Kebiasaan membakar lahan tanpa memperhatikan risiko dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas warga. Pencegahan membutuhkan kesadaran untuk menghindari tindakan berisiko serta memahami aturan yang berlaku.

    Di bidang lalu lintas, budaya tertib berkendara menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap rambu, penggunaan perlengkapan keselamatan, dan sikap saling menghormati di jalan raya dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

    Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

    Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap orang lain. Sikap tersebut penting, baik dalam menyelesaikan perselisihan, menghindari narkoba, mencegah kebakaran, maupun menjaga keselamatan di jalan raya.

    AKP Said Abdullah menyampaikan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun melalui kepedulian bersama, dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

    “Pencegahan berbagai persoalan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Kami berharap warga semakin memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta membiasakan diri untuk menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap AKP Said Abdullah.

    Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    Upaya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya bergantung pada penegakan hukum. Kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian setiap warga juga menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Terbit pada
    Saat Mahasiswa Berunjuk Rasa, Kapolres Parepare Pastikan Aktivitas Jalan Tetap Terjaga

    PAREPARE – Aktivitas lalu lintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Jalan Jenderal Ahmad Yani, menjadi perhatian saat puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi pada Rabu (28/10/2026). Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K. turun langsung bersama Kabag Ops Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si. untuk membantu mengatur kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi aksi.

    Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian pendapat di muka umum tidak menghambat mobilitas masyarakat yang melintas. Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara hak mahasiswa menyuarakan aspirasi dan hak pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman.

    Di tengah konsentrasi massa di depan kampus, pengaturan arus kendaraan menjadi hal penting untuk mengurangi potensi kepadatan dan menjaga keselamatan pengendara maupun peserta aksi. Petugas turut mengawasi situasi di sekitar lokasi agar pergerakan kendaraan dan aktivitas mahasiswa dapat berlangsung tanpa saling mengganggu.

    Aksi tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa UMPAR. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, reformasi kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta penolakan terhadap penyempitan ruang sipil.

    Mahasiswa juga menyoroti persoalan biaya pendidikan dan mendorong kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan di depan kampus UMPAR dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Untuk mengawal penyampaian aspirasi tersebut, Polres Parepare mengerahkan 149 personel. Pengamanan tidak hanya diarahkan pada kelancaran aksi, tetapi juga memperhatikan situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat dan pengguna jalan.

    Kapolres Parepare mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan keselamatan bersama. Sikap saling menghormati dinilai penting agar penyampaian pendapat tetap berjalan seiring dengan aktivitas masyarakat.

    Kehadiran Kapolres bersama Kabag Ops di tengah situasi tersebut memperlihatkan perhatian terhadap aspek lalu lintas selama berlangsungnya aksi. Kelancaran jalan tetap menjadi bagian penting dari pengamanan, mengingat ruang publik digunakan bersama oleh peserta demonstrasi, pengendara, dan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari. (*)

  • Terbit pada
    Warga Lakessi Resah Aktivitas hingga Dini Hari, Polisi Diminta Perkuat Patroli

    PAREPARE – Persoalan minuman keras, perselisihan antarwarga, hingga perilaku remaja yang mengisap lem menjadi keresahan yang disuarakan warga Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Warga berharap pengawasan lingkungan dan patroli malam lebih ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan.

    Keluhan itu muncul dalam pertemuan warga bersama jajaran Polres Parepare di Aula Kantor Kelurahan Lakessi, Jalan Muh. Arsyad, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, termasuk situasi di lingkungan permukiman pada malam hingga dini hari.

    Ketua RW 1 Taqwa, Makmur, mengungkapkan adanya perselisihan yang melibatkan warga pendatang yang mengontrak di wilayahnya. Situasi tersebut, menurut dia, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika disertai dugaan aktivitas pesta minuman keras.

    Keluhan lain datang dari Ketua RW 4, Kasriyanto. Ia meminta patroli malam lebih diintensifkan, terutama di kawasan Jembatan Merah yang kerap menjadi tempat berkumpul anak muda. Warga mengkhawatirkan situasi tersebut berpotensi memicu perilaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan, termasuk konsumsi minuman keras.

    Di wilayah RW 5 Armada, Ketua RW setempat, Boestaman, menyoroti aktivitas tempat permainan PlayStation yang disebut beroperasi hingga sekitar pukul 04.00 Wita. Ia juga menyampaikan keresahan terkait kasus pencurian dan perilaku sejumlah remaja yang diduga mengisap lem.

    Persoalan tersebut memunculkan harapan agar pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika gangguan sudah terjadi. Warga menginginkan langkah pencegahan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lokasi yang dinilai rawan.

    Warga Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Lingkungan

    Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan perubahan pendekatan dalam membangun komunikasi dengan kepolisian. Fatimah, Ketua RT 2 Taqwa, berharap pertemuan tidak selalu berlangsung secara formal di kantor kelurahan, tetapi juga dilakukan langsung di lingkungan tempat warga tinggal.

    Menurutnya, pendekatan yang lebih dekat dapat memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan yang mungkin tidak terungkap dalam forum resmi.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, S.H., menekankan pentingnya hubungan yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Melalui program Kumpul Bersama Masyarakat, polisi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mendengar persoalan warga dan mencari jalan keluar bersama.

    “Polisi harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya ketika terjadi masalah atau pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendengar keluhan, memahami kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama,” Ucap AKP Anwar.

    Kapolsek Soreang AKP Amir juga memberikan edukasi kepada warga terkait penyampaian keluhan dan aspirasi mengenai persoalan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Sekretaris Kelurahan Lakessi, Muhammad Amin, menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia berharap hubungan tersebut dapat membantu mempercepat penyampaian persoalan lingkungan dan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketenteraman warga.

    Berbagai persoalan yang disampaikan warga Lakessi menunjukkan bahwa keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas malam hari, perhatian terhadap perilaku remaja, serta penyelesaian perselisihan antarwarga juga menjadi bagian penting dalam mencegah masalah berkembang lebih jauh.

    Patroli kepolisian dapat membantu meningkatkan pengawasan di titik yang dikeluhkan warga. Namun, upaya tersebut perlu disertai komunikasi dengan pengurus RT dan RW, keluarga, serta unsur kelurahan agar penanganan persoalan tidak berhenti pada penindakan.

    Khusus terkait perilaku remaja yang diduga mengisap lem, pendekatan pembinaan dan keterlibatan keluarga juga penting untuk diperhatikan. Sementara itu, dugaan pencurian dan gangguan keamanan lainnya perlu ditindaklanjuti berdasarkan informasi serta bukti yang dapat diverifikasi.

    Aspirasi warga Lakessi menjadi pengingat bahwa rasa aman berawal dari persoalan nyata di lingkungan tempat masyarakat tinggal. Kehadiran aparat akan lebih bermakna apabila keluhan warga ditindaklanjuti secara konsisten dan masyarakat mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan gangguan keamanan. (*)

  • Terbit pada
    Cegah Konflik Berujung Kekerasan, Polres Parepare Beri Penyuluhan Hukum ke Pelajar

    PAREPARE – Perkelahian antarpelajar bukan sekadar persoalan adu fisik. Konflik yang bermula dari ejekan, kesalahpahaman, atau perselisihan di lingkungan pergaulan dapat berujung pada persoalan hukum dan membawa dampak panjang bagi masa depan siswa.

    Pentingnya memahami konsekuensi tersebut menjadi perhatian dalam penyuluhan hukum yang diikuti siswa kelas X dan XI SMA Negeri 2 Parepare, Rabu (28/10/2026).

    Penyuluhan yang berlangsung di ruang perpustakaan sekolah itu menghadirkan Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Parepare, AKP Said Abdullah, S.H., bersama Kasubsiluhkum Aiptu Sri Salma Tokong, S.Sos. Perkelahian pelajar menjadi tema utama pembahasan.

    Persoalan ini membutuhkan perhatian karena konflik di kalangan remaja tidak selalu berhenti ketika pertengkaran selesai. Jika melibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, para pihak dapat menghadapi konsekuensi hukum, selain dampak terhadap kondisi fisik, psikologis, pendidikan, dan hubungan sosial.

    Karena itu, pemahaman hukum perlu dibangun sejak dini agar pelajar mampu membedakan persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan tindakan yang justru memperbesar masalah.

    Mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing provokasi menjadi bagian penting dalam mencegah perkelahian. Perselisihan yang terjadi di sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apalagi dengan mengajak teman untuk terlibat dalam pertikaian.

    Masa remaja merupakan periode ketika pergaulan dan penerimaan dari lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar. Dalam situasi tertentu, keinginan mempertahankan gengsi atau membela teman dapat mendorong seseorang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

    Padahal, keberanian tidak harus ditunjukkan dengan menghadapi orang lain melalui kekerasan. Kemampuan menahan diri, menyelesaikan perbedaan secara terbuka, dan meminta bantuan guru atau orang dewasa justru dapat mencegah persoalan berkembang menjadi lebih serius.

    Pencegahan perkelahian juga membutuhkan peran lingkungan sekolah. Guru, orang tua, dan teman sebaya dapat membantu mengenali perselisihan sejak awal, membuka ruang dialog, serta mendorong penyelesaian yang tidak melibatkan ancaman maupun kekerasan.

    Di sisi lain, pelajar perlu memahami bahwa tindakan yang dilakukan bersama-sama tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab masing-masing. Mengajak, merekam, menyebarkan video perkelahian, atau mendorong konflik melalui media sosial juga dapat memperburuk keadaan dan memperluas dampak terhadap pihak yang terlibat.

    AKP Said Abdullah dan Aiptu Sri Salma Tokong mengangkat tema perkelahian pelajar sebagai bagian dari upaya memperkenalkan persoalan hukum kepada siswa. Materi semacam ini diharapkan membantu pelajar mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan ketika menghadapi konflik.

    “Jangan biarkan persoalan kecil merusak masa depan. Jika terjadi perselisihan, selesaikan dengan kepala dingin dan jangan mudah terpancing ajakan berkelahi. Memahami hukum sejak dini merupakan salah satu cara melindungi diri sendiri dan orang lain,” Ujar Said Abdullah.

    Pemahaman hukum yang baik bukan hanya tentang mengetahui larangan dan ancaman sanksi. Lebih dari itu, pelajar perlu memahami pentingnya menghormati orang lain, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, dan mencari penyelesaian tanpa kekerasan.

    Dengan pemahaman tersebut, sekolah diharapkan menjadi ruang belajar yang aman bagi seluruh siswa. Perbedaan pendapat dan persoalan pergaulan tetap dapat terjadi, tetapi tidak semestinya berakhir dengan perkelahian yang merugikan banyak pihak. (*)