Lintas Pos Nasional

Headline

Semua postingan dengan tag Headline oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Kualitas Jaringan MyRepublic Disorot, Keluhan Datang dari Pelanggan hingga Pelaku Usaha

    Teknologi -- Janji kecepatan internet yang ditawarkan dalam iklan menjadi pertimbangan banyak orang sebelum memilih penyedia layanan. Namun, pengalaman sejumlah pelanggan MyRepublic justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara materi promosi dan kualitas jaringan yang mereka terima setelah berlangganan.

    Sejumlah pelanggan mengaku kecewa karena kecepatan internet yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi saat pertama kali memutuskan menggunakan layanan tersebut. Keluhan tidak hanya menyangkut kecepatan unduh dan unggah, tetapi juga kestabilan koneksi hingga persoalan akses ke sejumlah situs.

    Rudi, salah seorang pelanggan, menilai terdapat perbedaan mencolok antara informasi kecepatan yang ditampilkan dalam iklan dengan pengalaman penggunaan sehari-hari.

    "Iklannya 1:1, kenyataannya 1:0,10," ungkap Rudi.

    Keluhan serupa disampaikan Wandi. Menurut dia, harga langganan MyRepublic tidak terpaut jauh dari penyedia internet lain. Namun, kualitas koneksi yang dirasakan justru belum memberikan kepuasan.

    "Jaringannya tidak stabil, lost koneksi sih tidak, tapi lemotnya minta ampun," ujarnya.

    Persoalan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas usaha. Wulan, salah seorang pelaku usaha warung kopi, mengaku harus menghadapi keluhan pelanggan setelah mengganti jaringan internet yang digunakan di tempat usahanya.

    Menurut Wulan, koneksi internet menjadi salah satu fasilitas penting bagi pengunjung, terutama mereka yang bekerja secara daring maupun komunitas yang menjadikan warung kopi sebagai tempat berkumpul.

    "Tidak sedikit yang pergi gara-gara internetnya sering lemot, apalagi pelanggan di sini kebanyakan pekerja dan komunitas," kata Wulan.

    Persoalan akses layanan hingga transparansi informasi

    Keluhan lain datang dari Hatma, seorang pegawai pemerintahan. Ia mengaku mengalami kendala ketika mengakses situs web instansi tempatnya bekerja setelah menggunakan layanan MyRepublic.

    Gangguan akses tersebut disebut terjadi berulang kali. Hatma mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan melalui surat elektronik kepada pihak penyedia layanan, tetapi belum memperoleh solusi yang dinilai memadai.

    Setelah menyampaikan keluhannya melalui media sosial, ia mendapatkan saran untuk menggunakan layanan IP Publik dengan biaya tambahan Rp50.000 per bulan.

    Saran tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi informasi sebelum pelanggan memutuskan berlangganan.

    "Mengapa baru disaranin sekarang? Mengapa tidak disampaikan marketingnya saat akan pasang, nanti setelah berlangganan tiga bulan baru disaranin," ungkap Hatma.

    Bagi pelanggan, informasi mengenai kebutuhan teknis jaringan semestinya disampaikan sejak awal. Dengan begitu, mereka dapat mempertimbangkan biaya tambahan maupun kesesuaian layanan sebelum membuat keputusan berlangganan.

    Pemerhati IT soroti perilaku konsumen sebelum memilih provider

    Pemerhati teknologi informasi, Boby, turut menyoroti persoalan yang dialami sejumlah pelanggan tersebut. Ia menilai calon pengguna internet perlu lebih cermat sebelum memutuskan berlangganan, terutama ketika penawaran harga dan kecepatan terlihat sangat menarik.

    "Sistem bayar di depan, kita enggak tahu seberapa baik pelayanannya, jaringannya, kita juga enggak jelas pengaduannya ke mana, apalagi ini provider baru di daerah ini dengan iklan yang enggak masuk akal," ujar Boby.

    Menurut dia, calon pelanggan sebaiknya tidak hanya menjadikan materi promosi sebagai dasar pertimbangan. Mereka perlu mencari informasi tambahan melalui ulasan pengguna, baik yang memberikan penilaian positif maupun negatif.

    Boby juga mengingatkan adanya kemungkinan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait nama layanan. Sebagian calon pelanggan disebut mengira MyRepublic merupakan Internet Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan dengan tarif berlangganan sekitar Rp100 ribuan per bulan.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama ketika MyRepublic mulai menjangkau wilayah yang memiliki tingkat peminat layanan Internet Rakyat cukup besar.

    Di sisi lain, sejumlah pelanggan yang sebelumnya menggunakan IndiHome disebut beralih ke MyRepublic karena penawaran harga yang dinilai tidak jauh berbeda, dengan harapan memperoleh layanan internet yang lebih menguntungkan.

    Namun, pengalaman yang disampaikan sejumlah pelanggan menunjukkan bahwa harga dan materi promosi bukan satu-satunya faktor penentu kepuasan. Stabilitas jaringan, kesesuaian kecepatan, serta kualitas penanganan pengaduan juga menjadi bagian penting dari layanan internet.

    Bagi pelanggan yang merasa kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan, Boby menyarankan agar mempertimbangkan kembali penyedia internet yang digunakan.

    "Ganti provider saja, gunakan provider yang jelas-jelas sudah terbukti dari pengalaman sebelumnya," tambahnya.

    Keluhan-keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi penyedia layanan internet agar promosi yang disampaikan kepada masyarakat sejalan dengan kualitas layanan di lapangan. Transparansi mengenai kecepatan, persyaratan teknis, biaya tambahan, dan saluran pengaduan juga menjadi hal yang patut diperhatikan.

    Sebab, bagi pelanggan, internet bukan sekadar angka kecepatan dalam iklan. Koneksi yang stabil dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

  • Terbit pada
    Prabowo Terima Sejumlah Mantan Kapolri di Hambalang, Jenderal Suyudi Mendampingi

    Bogor - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah mantan Kapolri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga terlihat hadir di lokasi. Pertemuan dengan mantan Kapolri digelar di kediaman Prabowo kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Tampak Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengikuti pertemuan tersebut.

    Kapolri Jenderal Suyudi terlihat mendampingi Presiden Prabowo saat menyambut para mantan Kapolri yang hadir.

    "Kami bersama para Kapolri pada masanya," ujar Suyudi di lokasi.

    Tampak hadir Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti hingga Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro. Prabowo beberapa kali bertanya terkait kabar mereka.

    "Kumisnya masih," canda Prabowo.

    "Cuma ubanan Pak," jawab Bimantoro.

    Selain itu, hadir pula Mendagri Tito Karnavian di lokasi. Untuk diketahui Tito merupakan mantan Kapolri periode Juli 2016 hingga Oktober 2019.

    Mantan Kapolri yang berada di pertemuan tersebut terlihat berbincang dengan Prabowo. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

  • Terbit pada
    Polisi Temukan Ballo di Jalan Mayor Abdullah, Cempae, dan Jalan Menara

    PAREPARE – Peredaran minuman tradisional jenis ballo atau tuak masih menjadi perhatian aparat kepolisian di Kota Parepare. Dalam operasi yang digelar Sabtu malam (7/11/2026), Satresnarkoba Polres Parepare menyita sejumlah ballo dari beberapa lokasi penjualan.

    Penindakan tersebut menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi tempat penjualan minuman tradisional beralkohol. Petugas menemukan ballo di tiga lokasi, masing-masing di Jalan Mayor Abdullah, Kelurahan Labukkang, Jalan Petta Unga kawasan Cempae, dan Jalan Menara.

    Dari lokasi pertama di Jalan Mayor Abdullah, polisi mengamankan tiga jeriken berisi sekitar 18 liter ballo. Sementara di kawasan Cempae, petugas menyita tiga botol air mineral ukuran besar yang berisi minuman tradisional tersebut.

    Adapun di Jalan Menara, polisi kembali menemukan dua jeriken dengan perkiraan volume 12 liter.

    Selain itu, petugas menemukan ballo yang diduga dibuang pemiliknya di sekitar Gedung Masagena'e, Jalan Ajattappareng.

    Pemeriksaan juga dilakukan di Jalan Sibali dan Jalan Andi Makkulau. Namun, petugas tidak menemukan minuman tradisional yang menjadi sasaran penindakan di kedua lokasi tersebut.

    Operasi ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Polres Parepare dengan sasaran peredaran narkoba, minuman keras, senjata tajam, serta barang-barang terlarang lainnya.

    Kabag Ops Polres Parepare Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., bersama Kasat Reskrim AKP Muh. Saleh, S.E., M.H., Kasat Intelkam AKP Burhanuddin, S.Sos., M.H., dan Kasat Narkoba Iptu Jufri, S.H., turut dalam operasi tersebut.

    Personel Samapta, Propam, Satresnarkoba, serta Detasemen Polisi Militer XIV-02 Hasanuddin juga terlibat dalam penindakan tersebut.

    Kasat Narkoba Polres Parepare Iptu Jufri, S.H., mengatakan penertiban peredaran ballo menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.

    "Pengawasan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman tradisional beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

    Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Mapolres Parepare untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Penertiban ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Informasi mengenai aktivitas penjualan yang meresahkan dapat menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

  • Terbit pada
    Strategi Kementan Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

    Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.

    Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.

    Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

    Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

    Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

    Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

    Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

    Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

    Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.

    Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

    Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

    Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.

    Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.

    Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.

    "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

    Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.

    Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.

    Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.

    "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.

    Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.

    Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.

    Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.

    "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.

    Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.

    Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.

    Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.

    "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

    Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.

    Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

  • Terbit pada
    Pemerintah Siapkan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi di 4 Provinsi

    Jakarta -- Pemerintah menyiapkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

    "Pada kesempatan hari ini, kami tadi mencoba merumuskan langkah-langkah percepatan kondisional dalam pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi besar, empat provinsi utama yaitu Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Hanif mengatakan koordinasi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap beberapa minggu sekali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal target pemerintah yang tercantum dalam Asa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Harapan kita maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan segera menetapkan rencana induk pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi tersebut," ujarnya.

    Rencana pembangunan kawasan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Dalam aturan tersebut, pemerintah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta provinsi lain yang ditetapkan kemudian.

  • Terbit pada
    Borneo FC Punya 23 Pemain Baru, Mauro Jeronimo Minta Suporter Bersabar

    SAMARINDA - Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Jeronimo, meminta suporter memahami proses pembangunan tim yang sedang dijalani Pesut Etam pada kompetisi Super League 2026-2027. Mauro Jeronimo mengungkapkan, Borneo FC saat ini memiliki total 38 pemain dalam skuad mereka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 pemain merupakan wajah baru yang bergabung dengan tim pada musim ini. Kondisi tersebut membuat Borneo FC membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan menemukan permainan terbaik sebagai sebuah tim.

    Hal itu disampaikan Mauro menjelang pertandingan menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan kesembilan Super League 2026-2027. Jadwal Borneo FC vs PSM Makassar akan bergulir di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2026) pukul 16.30 Wita atau 15.30 WIB.

    Dalam konferensi pers di GOR Sempaja, Jumat (6/11/2026), Mauro menilai anak asuhnya sudah menunjukkan kerja keras.

    Kendati demikian, hasil-hasil memang belum menghampiri runners up Super League musim lalu tersebut. Borneo FC masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan raihan 9 angka dari 7 laga. Borneo hanya memenangi kurang dari setengah (tiga) laga-laga mereka di liga domestik musim ini. Walau demikian, Borneo terbang tinggi di AFC Challenge League di mana mereka menorehkan dua kemenangan beruntun lawan Tainan City (Taiwan) dan Yangon United (Myanmar).

    Dia mengapresiasi perkembangan para pemain yang dinilai terus menunjukkan progres meskipun tim masih dalam tahap pembentukan. "Anak-anak tentunya sudah bagus, mereka bekerja sangat bagus di lapangan. Kita tahu ada 38 pemain sekarang di skuad. Dari 38 personel, 23 pemain baru, dan artinya kita bangun tim baru," ujar Mauro. Menurut dia, membangun sebuah tim yang memiliki banyak pemain baru tidak bisa dilakukan secara instan.

  • Terbit pada
    Borneo FC Punya 23 Pemain Baru, Mauro Jeronimo Minta Suporter Bersabar

    SAMARINDA - Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Jeronimo, meminta suporter memahami proses pembangunan tim yang sedang dijalani Pesut Etam pada kompetisi Super League 2026-2027. Mauro Jeronimo mengungkapkan, Borneo FC saat ini memiliki total 38 pemain dalam skuad mereka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 pemain merupakan wajah baru yang bergabung dengan tim pada musim ini. Kondisi tersebut membuat Borneo FC membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan menemukan permainan terbaik sebagai sebuah tim.

    Hal itu disampaikan Mauro menjelang pertandingan menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan kesembilan Super League 2026-2027. Jadwal Borneo FC vs PSM Makassar akan bergulir di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2026) pukul 16.30 Wita atau 15.30 WIB.

    Dalam konferensi pers di GOR Sempaja, Jumat (6/11/2026), Mauro menilai anak asuhnya sudah menunjukkan kerja keras.

    Kendati demikian, hasil-hasil memang belum menghampiri runners up Super League musim lalu tersebut. Borneo FC masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan raihan 9 angka dari 7 laga. Borneo hanya memenangi kurang dari setengah (tiga) laga-laga mereka di liga domestik musim ini. Walau demikian, Borneo terbang tinggi di AFC Challenge League di mana mereka menorehkan dua kemenangan beruntun lawan Tainan City (Taiwan) dan Yangon United (Myanmar).

    Dia mengapresiasi perkembangan para pemain yang dinilai terus menunjukkan progres meskipun tim masih dalam tahap pembentukan. "Anak-anak tentunya sudah bagus, mereka bekerja sangat bagus di lapangan. Kita tahu ada 38 pemain sekarang di skuad. Dari 38 personel, 23 pemain baru, dan artinya kita bangun tim baru," ujar Mauro. Menurut dia, membangun sebuah tim yang memiliki banyak pemain baru tidak bisa dilakukan secara instan.

  • Terbit pada
    Klasemen Super League: Dewa United Pimpin Puncak, Madura United di Posisi Kedua

    Jakarta -- Keberhasilan Dewa United memetik hasil maksimal pada pekan kesembilan berimbas pada pergeseran peta persaingan papan atas kompetisi sepak bola tertinggi tanah air. Keperkasaan Dewa United dalam mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 terus berlanjut seusai mengamankan poin penuh dari markas lawan pada laga yang digelar Jumat (6/11/2026). Pencapaian manis Dewa United tersebut sekaligus menggusur posisi Persija Jakarta yang sebelumnya menguasai singgasana tertinggi dalam persaingan klasemen Super League 2026-2027.

    Berlaga di Stadion Sultan Agung pada sore hari, tuan rumah PSIM Jogja yang menjalani debut bersama pelatih Risto Vidakovic harus mengakui keunggulan tim tamu.

    Banten Warriors membuka keunggulan terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Denilson, sebelum Laskar Mataram menyamakan skor lewat aksi Ezequiel Vidal.

    Mentalitas bertanding skuad asuhan Dewa United terbukti ampuh ketika Taisei Marukawa mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time. Hasil akhir 2-1 memantapkan posisi Dewa di pucuk klasemen dengan perolehan 20 poin.

    Ini menjadi pekan kedua berturut-turut bagi Dewa meraih kemenangan dramatis lewat gol di menit-menit akhir, mengikuti jejak hasil positif saat membekuk Persija Jakarta pekan sebelumnya. Sementara itu, PSIM Jogja masih tertahan di peringkat 15 dengan mengoleksi perolehan lima poin.

    Pada laga malam hari di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura United menunjukkan keperkasaannya di bawah komando juru taktik Ze Gomes saat menjamu Arema FC. Baca juga: Klasemen Super League Usai Pekan 8: Persib ke Lima Besar, PSS Turun di Zona Degradasi Gempuran bertubi-tubi sejak menit awal yang dilancarkan Lulinha dan Hugo Gomes membuahkan dua gol menjelang jeda paruh pertama lewat aksi Jorge Mendonca serta Dimitar Mitkov.

    Memasuki paruh kedua, Madura United mengunci kemenangan telak 3-0 berkat tambahan gol dari Gali Freitas. Kemenangan ini membawa Laskar Sape Kerrab melompati Persija Jakarta untuk menduduki peringkat kedua dengan perolehan 19 poin.

    Di sisi lain, Arema FC harus puas berada di urutan ke-12 dengan torehan sembilan poin.

    Akibat rentetan hasil positif dua pesaing terdekatnya, Persija Jakarta harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen sementara.

  • Terbit pada
    Oli Ilegal Produksi Mojokerto Bisa Sebabkan Kerusakan Mesin jika Digunakan Jangka Panjang

    Mojokerto -- Oli ilegal bermerk MARS yang diproduksi FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, rupanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis kendaraan. Mulai dari sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bermesin diesel. Namun, penggunaan oli tersebut secara jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan mesin. Kerusakan bisa terjadi karena takaran yang dipakai FR dalam produksi oli itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. Akibatnya, oli tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI. Dalam menjalankan usaha produksinya di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, cara kerja FR adalah memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. Setelah jadi, produk oli buatan itu dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter.

    Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. Trik itu dipakai FR agar produknya dipercaya oleh pembeli.

    Dalam memproduksi oli ilegal, FR memeroleh bahan baku dari berbagai daerah. Bahan baku oli didapat FR dari wilayah Gresik dan Semarang, sementara biji plastik didapatnya dari wilayah Sidoarjo. ”Setelah kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, memang dalam jangka panjangnya akan menimbulkan kerusakan dalam mesin yang digunakan. Karena memang tidak sesuai dengan SNI,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan, kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat (6/11/2026). Diberitakan sebelumnya, Polres Mojokerto Kota mengungkap produksi oli ilegal yang dijalankan FR di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pengungkapan itu terjadi setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto pada 27 Oktober 2026.

    Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal yang dimiliki FR. Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki NPT, tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun

    Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia juga dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.