Lintas Pos Nasional

politik

Semua artikel: politik

  • Terbit pada
    Surya Paloh Anggap Wacana Pemakzulan Gibran Langkah Tragis

    Karawang - Tokoh politik nasional sekaligus Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara menanggapi isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres). Isu ini mencuat setelah beredar kabar mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang disebut-sebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

    "Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silahkan (dimakzulkan) kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan kita pikir lagi," kata Surya usai melakukan kunjungan di kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Minggu (8/11/2026).

    Surya menegaskan bahwa dalam menyikapi isu sensitif ini, Partai NasDem selalu mengedepankan kepentingan publik serta berupaya menangkap aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat Indonesia secara luas.

    "Kami hanya ingin menekankan bahwa sikap kita mempertimbangkan suasana kebatinan dari seluruh masyarakat, dilihat dari waktu ke waktu harus bisa memisahkan kesedihan diantara kesusahan," kata dia.

    Lebih lanjut, Surya menilai bahwa wacana pemakzulan di tengah masa jabatan merupakan langkah yang sangat berat dan tragis. Menurutnya, hal tersebut bukanlah skenario yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

    "Presiden masih aktif Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan, jujur saya katakan ini Tragis, dan ini bukan yang kita harapkan," pungkasnya.

  • Terbit pada
    Peneliti ICW: Kampanye Berbasis Pertemuan Mampu Meminimalisir Biaya Politik Mahal

    JAKARTA - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengungkapkan metode kampanye berbasis pertemuan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini. Biaya politik yang mahal memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik. Hal tersebut juga bisa dibarengi dengan kedekatan atau bounding antara kandidat politik dengan masyarakat yang lebih terbangun. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk lain atau menggunakan cara politik uang yang dinilai sebagai salah satu faktor mahalnya biaya politik.

    “Sehingga para calon tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” ujar Seira usai memberikan edukasi kepada para kader Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Menurut dia, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan mengingat mahalnya biaya politik memiliki keterkaitan yang besar dengan potensi terjadinya korupsi oleh para aktor politik.

    Ditanya soal opsi pelaksanaan Pemilu daring sebagai satu solusi, hal tersebut menjadi satu langkah namun dalam konteks sebagai alternatif mengurangi banyaknya APK secara fisik. “Pemilu daring ini kalau kita kontekskan misalkan dengan kampanye di sosial media dan lain sebagainya, tentu itu juga bisa jadi salah satu jalan alternatif. Tapi, jalan alternatif dalam konteks jadi tidak perlu banyak APK yang dipasang secara fisik begitu ya di jalan. Jadi kampanyenya berbasis di media sosial,” ungkap Seira.

    Pengurangan APK menjadi satu poin penting dalam mengurangi biaya politik. Sebab, yang paling penting dari sebuah kampanye adalah poin visi misi serta gagasan yang diusung kandidat politik. Hal itu yang paling dibutuhkan masyarakat. “Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan APK yang ternyata menghabiskan biaya sangat mahal tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga, itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” ucapnya. Menurut Seira, pengurangan APK lewat berbagai cara di atas menjadi satu hal yang disoroti dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang bakal dibahas oleh DPR RI. Di sisi lain, dalam hal ini pihaknya juga bersama dengan CSO lain sudah membuat draf Revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil.

  • Terbit pada
    Ketua DKPP Tak Setuju Pemilu Terbaik Tahun 1955: Itu Mitos

    Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito tak setuju dengan anggota Bawaslu Totok Hariyono soal pemilu terbaik di tahun 1955. Heddy menyakini hal itu hanya mitos. "Tadi Mas Totok menyinggung bahwa pemilu terbaik itu Pemilu '55. Saya yakin itu mitos. Mitos berdasarkan risetnya Feith. Saya sangat yakin," kata Heddy Lugito dalam sambutannya di acara talkshow spesial Hari Lahir KPU ke-73 tahun di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

    Heddy menyinggung bahwa saat itu belum ada banyak pengamat dan kemungkinan laporan serta pengaduan yang belum tercatat. Dia mengatakan saat itu juga belum ada Bawaslu maupun DKPP.

    "Belum ada Bawaslu, belum ada DKPP. Jadi makanya karena nggak ada yang ngamati, nggak ada yang ngawasi, dianggap terbaik," ujarnya.

    Heddy mengaku menunggu tesis ketua KPU periode 2004-2007, Prof Ramlan Surbakti untuk mematahkan tesis Herbert Feith mengenai pemilu terbaik tahun 1955. Dia menyoroti apakah di tahun itu juga ada penggiringan dan pengarahan kotak suara rakyat.

    "Maka saya sangat yakin pemilu berikutnya, pemilu berikutnya, pasti terbaik. Saya menunggu tulisan Prof. Ramlan, menunggu tinjauan penelitian yang bisa mematahkan tesisnya Feith. Saya sangat yakin," kata Heddy.

    "Demokrasi, ya pada waktu itu kita kan nggak melihat apakah ada penggiringan-penggiringan rakyat ke kotak suara? Apakah ada pengarahan-pengarahan rakyat ke kotak suara? Itu tidak diberitakan saja. Karena jumlah wartawannya juga masih sedikit," tambahnya.

    Heddy mengatakan kondisi itulah yang terkadang membuat bias sebuah penelitian. Dia mengaku tak yakin dengan tesis Feith.

    "Jadi hal semacam itu kadang-kadang yang membuat bias sebuah penelitian. Saya kira di sini banyak ilmuwan. Saya agak-agak nggak yakin dengan tesisnya Feith itu," ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, menyebut pemilu terbaik terjadi pada 1955. Totok mengatakan penilaian itu berdasarkan literasi

    Hal itu disampaikan Totok Hariyono saat mewakili Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara talk show spesial hari lahir KPU yang ke-73 tahun di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Totok mengatakan tagline perayaan ulang tahun KPU ini ialah 'Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi'.

    "Namun pada titik tertentu, tentu kami sangat bahagia di hari ini, tanggal 7 November ini. KPU luar biasa karena tagline-nya 'Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi'. Tentu dinamika untuk memilih ini tidak main-main, apalagi mengambil spiritnya adalah Keputusan Presiden Tahun '53 mengawal Pemilu tahun '55 yang menurut literasi adalah pemilu terbaik," kata Totok Hariyono.

    Hariyono berharap KPU membawa spirit terbaru untuk menegaskan semangat Pemilu 1955 yang melahirkan pemimpin negara berwatak negarawan. Dia berharap demokrasi RI akan menjadi lebih beradab.

    "Tentu kita berharap hari lahir KPU ini menjadi spirit terbaru, spirit baik untuk menegakkan semangat Pemilu '55 yang melahirkan pimpinan negara yang berwatak negarawan. Dan kita berharap mulai 7 November ini dengan hari lahirnya KPU, demokrasi di republik ini akan menjadi lebih beradab," ujarnya.

  • Terbit pada
    DKPP Terima 5 Aduan Terhadap KPU Terkait Syarat Pencalonan Gibran

    Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 terhadap KPU RI. Salah satu aduan itu diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. "Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

    Dewa mengatakan aduan itu diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Dia memastikan semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DKPP.

    "Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada," ujarnya.

    Dewa tak menjelaskan apakah aduan Denny memenuhi syarat secara materil. Dia mengatakan 2 aduan yang dinyatakan memenuhi syarat nantinya akan dilimpahkan ke persidangan.

    "Tapi kami yang kami sampaikan adalah bahwa ada yang sudah memenuhi syarat materiil, ya, dua pengaduan yang siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Ada dua yang baru memenuhi syarat administrasi yang masih harus diverifikasi materiil, dan ada satu lagi yang belum memenuhi syarat administrasi," ujarnya.

    Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan itu disampaikan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.

    Menurut mereka, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 adalah selundupan. Ia menyinggung soal pasal manipulatif.

    "Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," kata Denny seusai membuat aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

    Denny menyebut aduan itu merupakan kelanjutan setelah ada putusan MK terhadap gugatan yang mereka ajukan. Dia menyebut persoalan syarat pendidikan Gibran belum tuntas.

    "Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," jelasnya

    Mereka menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia mengungkit perdebatan antara Anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu.

    "Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," jelasnya.

    Berikutnya, dia menyebut KPU tanpa melalui proses yang profesional menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Saudara Gibran dan tidak melakukan proses-proses yang seharusnya. Hal ini termasuk verifikasi kelengkapan dokumen, keterpenuhan dokumen, orang sering menyebutnya verifikasi faktual.

    "Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

    Denny meminta jajaran komisioner KPU saat ini dipecat. Dia juga berharap mereka tak mendapat jabatan publik apapun.

    "Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu," kata Denny.

  • Terbit pada
    Pakar: KPU Bisa Terseret Masalah Etik Karena Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Gibran

    JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti mengatakan, ada konsekuensi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Saya kira KPU-nya itu juga perlu dihukum, jadi artinya barangkali dengan hak angket atau bisa bersamaan dengan proses pemakzulan," katanya kepada Kompas.com melalui pesan suara, Senin (2/11/2026). Hukuman yang dimaksud untuk KPU berkaitan dengan munculnya pasal 18 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang melanggengkan Suket penyetaraan ijazah dijadikan syarat calon wakil presiden tanpa lampiran ijazah asli.

    "Kalau ada yang mengajukan ke pidana ya silakan ya, tapi terhadap DPR, DPR mestinya memecat semua anggota KPU sekarang, dan melarang siapapun dari anggota KPU itu, untuk maju lagi, baik sebagai anggota KPU, maupun sebagai komisioner untuk lembaga-lembaga lain, yang ada kaitannya dengan pemilihan umum," tuturnya.

    Hukuman ini dinilai penting, karena kesalahan KPU sangat fatal membuat pasal yang melanggengkan penggantian ijazah dengan surat keterangan saja.

    Bivitri juga mendorong adanya penyidikan menyeluruh kepada KPU agar kebenaran terkait pembuatan pasal yang berkaitan dengan Suket ijazah Gibran bisa dibuka kebenarannya.

    "Karena mereka KPU nya ya, kalau Kemendikdasmen, menurut saya ada konteks yang agak berbeda. Tapi KPU nya menurut saya itu harusnya disidik betul, baik secara politik maupun secara hukum harusnya, untuk mengecek sebenarnya," tandasnya

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyinggung bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah selesai dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sikap ini disampaikan Idham merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebut bahwa KPU harus diperiksa terkait surat keterangan (suket) penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Idham kepada Kompas.com, Minggu (1/11/2026).

  • Terbit pada
    KPU Singgung Pemilu Sudah Selesai, Respons Mahfud soal Putusan MA tentang Suket Gibran

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah. KPU memandang tahapan Pemilu 2024 yang paling akhir adalah pelantikan paslon terpilih. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Holik. Dia menyinggung Pasal 167 Ayat 4 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tahapan Pemilu 2024.

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham saat dihubungi, Minggu (1/11/2026).

    Idham berpendapat KPU tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban usai tahapan Pemilu 2024 selesai berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, menurutnya, tugas KPU juga sudah selesai saat pasangan calon terpilih dilantik.

    "UU Pemilu mengatur demikian," imbuhnya.

    Dia juga menekankan seluruh hal yang dikerjakan KPU sudah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

    "KPU bekerja berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017," ujar dia.

    Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

    "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

    Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:

    1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
    3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

    Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.

    Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.