Lintas Pos Nasional

parepare

Semua artikel: parepare

  • Terbit pada

    PAREPARE — Lingkungan perkotaan yang bersih tidak cukup dibangun melalui kegiatan membersihkan sampah. Tanpa perubahan kebiasaan masyarakat, ruang publik berisiko kembali kotor meski telah dibersihkan. Persoalan inilah yang membuat kesadaran warga menjadi bagian penting dalam gerakan Green Policing di Kota Parepare.

    Polwan Polres Parepare bersama pemerintah daerah dan masyarakat terlibat dalam gerakan tersebut di lahan kosong depan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Parepare, Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Jumat (30/10/2026).

    Keterlibatan berbagai unsur itu menyoroti satu persoalan mendasar: menjaga lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, petugas kebersihan, atau kelompok tertentu. Ruang publik merupakan bagian dari kehidupan bersama sehingga pemeliharaannya membutuhkan kepedulian seluruh pengguna kawasan.

    Wakil Kepala Polres Parepare, Kompol Saharuddin, menilai kebersihan lingkungan perlu dibangun melalui kesadaran yang berkelanjutan, bukan sekadar perubahan kondisi kawasan dalam waktu singkat.

    “Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kepedulian bersama agar masyarakat turut menjaga ruang publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Saharuddin.

    Gerakan Green Policing yang melibatkan Polwan Polres Parepare tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merawat lingkungan. Pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan warga turut menjadi bagian dari gerakan lintas sektor itu.

    Menurut Saharuddin, persoalan lingkungan tidak berhenti pada membersihkan kawasan. Hal yang tidak kalah penting ialah membangun kebiasaan agar masyarakat tidak kembali mengotori ruang yang telah dirawat bersama.

    “Kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tentang membersihkan kawasan, tetapi bagaimana kita membangun kesadaran untuk menjaganya secara berkelanjutan. Kami ingin keterlibatan Polwan dalam Green Policing juga menjadi pesan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

    Pesan tersebut relevan dengan kehidupan perkotaan, ketika ruang publik digunakan oleh banyak orang dengan kepentingan berbeda. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, serta menjaga kebersihan kawasan menjadi bagian sederhana yang menentukan kenyamanan lingkungan.

    Pada akhirnya, keberhasilan gerakan lingkungan tidak hanya terlihat dari kondisi kawasan setelah dibersihkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat bersedia mempertahankan kebersihan tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

    Green Policing di Parepare menjadi pengingat bahwa lingkungan yang terawat tidak terbentuk hanya melalui tindakan sesaat. Tanpa kepedulian warga, ruang publik akan terus menghadapi persoalan yang sama. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab, kebersihan kota memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. (*)

  • Terbit pada

    PAREPARE – Perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi minuman keras menjadi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini dalam pergaulan remaja. Di tengah tantangan tersebut, perhatian keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk mencegah anak terjerumus dalam perilaku yang berisiko.

    Persoalan ini turut menjadi perhatian Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah saat berdialog dengan masyarakat dan jemaah Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lasiming, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026) dini hari.

    Dalam pertemuan yang berlangsung setelah salat Subuh berjemaah itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak menjadi salah satu hal yang ditekankan. Keluarga dinilai memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku anak sekaligus membangun komunikasi agar persoalan yang dihadapi remaja tidak luput dari perhatian.

    Pengawasan tersebut tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana anak pergi atau dengan siapa mereka bergaul. Hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak juga penting agar remaja merasa nyaman membicarakan persoalan yang mereka hadapi.

    Di sisi lain, lingkungan tempat tinggal turut berperan dalam menciptakan ruang sosial yang aman. Kepedulian terhadap kondisi sekitar dan komunikasi antarwarga dapat membantu mengenali persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi konflik atau pelanggaran hukum.

    Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mencegah kenakalan remaja. Perhatian orang tua dan kepedulian masyarakat diperlukan untuk membantu anak menghindari pergaulan yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depannya.

    “Pencegahan kenakalan remaja perlu dimulai dari lingkungan terdekat. Orang tua perlu membangun komunikasi dengan anak, memahami pergaulannya, serta memberikan arahan agar mereka tidak terjerumus dalam perkelahian, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, maupun tindakan yang melanggar hukum,” demikian pesan yang dirangkum dari materi kegiatan tersebut.

    Dialog bersama sekitar 100 jemaah Masjid Al-Muttaqin itu juga menyinggung pentingnya kewaspadaan terhadap pencurian dan kebakaran, terutama saat musim kemarau.

    Namun, persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminal yang terjadi di ruang publik. Kepedulian keluarga, hubungan antarwarga, dan perhatian terhadap perkembangan anak juga menjadi bagian dari lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    Melalui komunikasi yang terjaga antara keluarga, masyarakat, dan aparat, berbagai persoalan di lingkungan tempat tinggal diharapkan dapat dikenali lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. (*)

  • Terbit pada

    PAREPARE – Keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminal, tetapi juga kewaspadaan terhadap kebakaran dan pengawasan terhadap pergaulan anak. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam dialog antara Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah dan warga di Masjid Al-Muttaqin, Jalan Lasiming, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026) dini hari.

    Sekitar 100 jemaah mengikuti salat Subuh berjemaah yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam pertemuan itu, warga diingatkan bahwa sejumlah risiko keamanan dapat ditekan melalui kebiasaan sederhana yang dimulai dari rumah.

    Salah satu persoalan yang disoroti ialah potensi pencurian ketika rumah ditinggalkan penghuninya. Warga diimbau memastikan pintu dan jendela terkunci sebelum bepergian. Pemasangan kamera pengawas atau CCTV juga dapat dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan keamanan rumah.

    Selain pencurian, kondisi musim kemarau turut meningkatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kebakaran. Kebiasaan membakar sampah maupun lahan kosong perlu dihindari karena api dapat merambat dan membahayakan rumah serta lingkungan di sekitarnya.

    Persoalan lain yang tidak kalah penting ialah pengawasan terhadap anak dan remaja. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjerumus dalam perkelahian, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, maupun tindakan yang melanggar hukum.

    Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Menurut dia, kewaspadaan sehari-hari dan kepedulian antarwarga menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketenteraman bersama.

    “Keamanan lingkungan bukan hanya bergantung pada kehadiran petugas. Kepedulian warga, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan pencurian, serta perhatian orang tua terhadap pergaulan anak merupakan hal penting untuk mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar Sukri.

    Komunikasi antara warga dan kepolisian juga diperlukan agar persoalan yang muncul di lingkungan tempat tinggal dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kekhawatiran maupun informasi yang berkaitan dengan keamanan di sekitarnya.

    Pertemuan di Masjid Al-Muttaqin tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 05.10 Wita. Pesan yang mengemuka tidak berhenti pada imbauan menjaga ketertiban, tetapi juga menempatkan kepedulian bersama sebagai bagian penting dari keamanan lingkungan di Kota Parepare. (*)

  • Terbit pada
    Green Policing Polres Parepare, Menjaga Lingkungan Tak Cukup dengan Kerja Bakti

    PAREPARE — Kondisi ruang publik tidak hanya ditentukan oleh penataan kota, tetapi juga oleh perilaku orang-orang yang menggunakannya. Ketika kepedulian terhadap lingkungan belum menjadi kebiasaan, kawasan yang seharusnya memberi kenyamanan bersama berisiko kehilangan fungsinya.

    Persoalan ini menjadi salah satu pesan di balik gerakan Green Policing yang melibatkan Polres Parepare, Pemerintah Kota Parepare, dan masyarakat di lahan kosong depan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Parepare, Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Jumat (30/10/2026).

    Kawasan tersebut menjadi titik pertemuan berbagai unsur untuk mengangkat kembali pentingnya merawat lingkungan perkotaan. Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., hadir bersama personel kepolisian, pemerintah Kelurahan Mallusetasi, staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan warga.

    Lebih dari sekadar persoalan bersih atau kotor, kondisi ruang publik berkaitan dengan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang terawat membutuhkan perhatian berkelanjutan, baik dalam pengelolaan kawasan maupun dalam kebiasaan masyarakat ketika menggunakan fasilitas bersama.

    Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja.

    “Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kepedulian bersama agar masyarakat turut menjaga ruang publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Saharuddin.

    Gerakan Green Policing membawa isu lingkungan ke dalam ruang interaksi antara kepolisian dan masyarakat. Namun, keberlanjutan kepedulian tersebut bergantung pada perubahan perilaku dan konsistensi semua pihak dalam merawat kawasan di sekitarnya.

    Masyarakat memiliki peran melalui kebiasaan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas umum. Sementara itu, pemerintah tetap memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

    Tanpa keterlibatan kedua unsur tersebut, persoalan kebersihan berisiko hanya mendapat perhatian ketika muncul gerakan bersama atau ketika kondisi lingkungan mulai menjadi sorotan.

    Karena itu, ukuran keberhasilan kepedulian lingkungan bukan semata-mata terletak pada pelaksanaan kerja bakti. Hal yang lebih menentukan adalah apakah ruang publik tetap terawat dan masyarakat semakin terbiasa menjaga lingkungan tanpa harus menunggu momentum tertentu.

    Di Parepare, pesan dari gerakan Green Policing ini menempatkan ruang publik sebagai tanggung jawab bersama. Sebab, kualitas lingkungan perkotaan bukan hanya persoalan bagaimana sebuah kawasan dibersihkan, tetapi juga bagaimana semua pihak memperlakukannya setelah itu. (*)

  • Terbit pada
    Green Policing di Parepare, Siapa Bertanggung Jawab atas Kebersihan Ruang Publik?

    PAREPARE — Kebersihan ruang publik tidak cukup dijaga melalui kerja bakti sesekali. Tanpa kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, persoalan sampah dan kawasan yang tidak terawat berisiko terus berulang.

    Pesan tersebut mengemuka dalam gerakan Green Policing yang melibatkan Polres Parepare, Pemerintah Kota Parepare, dan masyarakat di lahan kosong depan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Parepare, Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Jumat (30/10/2026).

    Kawasan perkotaan merupakan ruang bersama yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Karena itu, menjaga kebersihannya tidak semestinya hanya menjadi beban pemerintah atau petugas kebersihan. Perilaku warga dalam menggunakan dan merawat ruang publik turut menentukan kondisi lingkungan di sekitarnya.

    Melalui gerakan tersebut, unsur kepolisian, pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan warga menempatkan kepedulian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

    Wakil Kepala Polres Parepare Kompol Saharuddin menilai, lingkungan yang bersih dan nyaman membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar ruang publik tetap terawat dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

    “Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kepedulian bersama agar masyarakat turut menjaga ruang publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Saharuddin.

    Gerakan Green Policing tidak semestinya berhenti pada kegiatan bersih-bersih. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada bagaimana kepedulian tersebut bertahan setelah kegiatan berakhir.

    Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga fasilitas umum, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar merupakan kebiasaan sederhana yang berpengaruh terhadap kualitas ruang publik.

    Di sisi lain, keterlibatan pemerintah tetap diperlukan agar pengelolaan lingkungan berjalan berkelanjutan. Partisipasi warga akan lebih bermakna ketika disertai pengelolaan sampah yang baik dan pemeliharaan kawasan secara konsisten.

    Kolaborasi dalam gerakan Green Policing di Parepare pun membawa pesan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kepedulian masyarakat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan berbagai unsur perlu berjalan beriringan.

    Pada akhirnya, keberhasilan menjaga lingkungan bukan hanya terlihat ketika warga berkumpul membersihkan suatu kawasan, melainkan ketika kebersihan itu tetap terjaga setelah semua orang kembali menjalani aktivitas masing-masing.

  • Terbit pada
    Poliran di Parepare Disorot, Bisakah Bantu Penganggur Mendapatkan Pekerjaan?

    PAREPARE – Akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan masih menjadi kebutuhan penting bagi warga yang belum memiliki penghasilan. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) diarahkan untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang pelatihan, perusahaan, hingga pengembangan usaha mandiri.

    Program ini menyasar sejumlah kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi, mulai dari pemuda putus sekolah hingga warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui peran Bhabinkamtibmas, warga diharapkan memperoleh akses informasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Penguatan Poliran menjadi pembahasan dalam pertemuan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Namun, tantangan program semacam ini tidak berhenti pada pendataan warga yang belum bekerja. Informasi lowongan maupun pelatihan perlu diikuti pendampingan agar masyarakat memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, atau membangun usaha.

    Karena itu, keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja.

    Pendampingan harus berujung pada peluang nyata

    Poliran juga membuka ruang bagi warga yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi kelompok ini, akses informasi dan pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membangun sumber penghasilan secara mandiri.

    Meski demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. Jumlah warga yang mengikuti pelatihan, memperoleh pekerjaan, atau mengembangkan usaha dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pendampingan tersebut memberikan manfaat.

    Pendekatan ini menempatkan persoalan pengangguran bukan semata-mata sebagai masalah individu, melainkan juga tantangan yang membutuhkan keterhubungan antara masyarakat, lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha.

    Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson menghadiri pertemuan tersebut bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Poliran, peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjangkau kebutuhan warga yang lebih luas, termasuk membantu mereka menemukan akses menuju pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang yang diperkenalkan benar-benar dapat diakses dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

  • Terbit pada
    Program Poliran Polda Sulsel Sasar Pengangguran, Bhabinkamtibmas Buka Akses Kerja

    PAREPARE – Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) didorong menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Melalui peran Bhabinkamtibmas, program ini menyasar pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan.

    Penguatan Program Poliran dibahas dalam asistensi dan tatap muka Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Ainun Habibie, Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Program ini mengarahkan Bhabinkamtibmas untuk mengenali kebutuhan warga di wilayah binaan sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan layanan ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perusahaan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pendekatan tersebut diharapkan membuat pendampingan lebih konkret. Warga yang belum bekerja dapat memperoleh informasi pelatihan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang ingin berusaha bisa diarahkan pada peluang pengembangan usaha.

    Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, serta dunia usaha menjadi bagian penting untuk memperluas akses tersebut. Namun, pendataan perlu diikuti tindak lanjut agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan nyata meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan.

    Dampak Program Poliran juga perlu dilihat dari hasil pendampingan, seperti warga yang mengikuti pelatihan, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan usaha mandiri.

    Asistensi tersebut dihadiri Direktur Binmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarson, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Anwar, serta perwakilan pemerintah daerah dan BBPVP Makassar.

    Melalui Program Poliran, Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menjadi penghubung dalam persoalan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat mengakses dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)

  • Terbit pada
    Tak Cukup Jaga Kamtibmas, Polisi di Sulsel Kini Soroti Persoalan Pengangguran

    PAREPARE — Sulitnya mendapatkan pekerjaan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial. Karena itu, membuka akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat untuk membangun lingkungan yang aman.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam pembahasan program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., menyoroti pentingnya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha. Pendekatan ini menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan, termasuk pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan lainnya.

    Dalam forum tersebut, angka pengangguran di Sulawesi Selatan disebut mencapai 8,06 persen. Angka yang disampaikan itu menjadi gambaran tantangan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Akses kerja perlu menjadi perhatian

    Program Poliran mendorong Bhabinkamtibmas mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan peluang ekonomi yang tersedia.

    Melalui pemetaan kebutuhan warga, aparat di tingkat kelurahan dan desa diharapkan dapat membantu pencari kerja memperoleh informasi mengenai pelatihan vokasi, lowongan pekerjaan, hingga peluang mengembangkan usaha kecil.

    Namun, pendataan saja tidak cukup. Informasi yang terkumpul perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan persoalan sosial dengan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdata, tetapi juga dari terbukanya akses nyata terhadap pelatihan, pekerjaan, dan peluang usaha.

    Pendekatan ini tidak berarti pengangguran identik dengan kriminalitas. Sebaliknya, persoalan ketenagakerjaan perlu ditangani melalui kebijakan dan dukungan yang lebih luas, termasuk peningkatan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan kesempatan kerja.

    Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan pasar

    Ketersediaan pelatihan menjadi salah satu faktor penting agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

    Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memaparkan peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

    Pelatihan yang tepat dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Meski demikian, manfaatnya akan lebih besar apabila program tersebut terhubung dengan kebutuhan perusahaan dan peluang usaha di daerah.

    Kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM karena itu perlu diarahkan pada hasil yang terukur. Bentuknya dapat berupa penyediaan informasi lowongan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga pendampingan bagi warga yang ingin membangun usaha.

    Dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam forum tersebut.

    Jika dikelola secara tepat, kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan maupun modal usaha.

    Kolaborasi menjadi kunci

    Persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghubungkan warga dengan program ketenagakerjaan, sedangkan lembaga pelatihan dan dunia usaha dapat membuka jalan menuju peningkatan kompetensi serta kesempatan kerja.

    Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.

    Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), serta Senkom juga menjadi bagian dari forum tersebut.

    Keterlibatan berbagai unsur itu memperlihatkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang dekat dengan masyarakat. Aparat kewilayahan dapat membantu mengenali kebutuhan warga, tetapi akses terhadap pekerjaan dan pelatihan tetap memerlukan dukungan lembaga yang memiliki sumber daya serta kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

    Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program seperti Poliran terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Pencari kerja perlu memperoleh informasi yang mudah diakses, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan peluang untuk mendapatkan penghasilan.

    Upaya menjaga keamanan lingkungan pun perlu berjalan seiring dengan penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh. (*)

  • Terbit pada
    SPBU Jadi Ruang Publik yang Rawan Risiko, Warga Parepare Diminta Lebih Peduli

    PAREPARE – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki risiko yang kerap luput dari perhatian. Selain potensi kebakaran, antrean kendaraan dan perilaku pengendara yang tidak tertib juga dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian di SPBU Lemoe, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, wilayah RW 01 Labulaweng, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026).

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan selama mengisi BBM. Kepatuhan terhadap aturan SPBU dan kedisiplinan saat berkendara dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Keselamatan saat mengisi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Warga diharapkan mematuhi aturan di SPBU, mewaspadai potensi kebakaran, dan menjaga ketertiban lalu lintas agar aktivitas masyarakat berlangsung aman,” ujar Daris.

    Risiko di area pengisian BBM tidak hanya berkaitan dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Kendaraan yang mengantre tanpa memperhatikan ruang gerak, misalnya, berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan pergerakan pengguna jalan lainnya.

    Karena itu, kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan setiap pengendara. Mematuhi petunjuk petugas SPBU, menjaga jarak antarkendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

    Di sisi lain, keamanan lingkungan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Informasi dari warga mengenai potensi gangguan dapat membantu persoalan terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Daris mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum. Kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman.

    Keselamatan di SPBU pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pengelola maupun petugas. Sikap setiap pengguna fasilitas tersebut turut menentukan apakah aktivitas pengisian BBM dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa membahayakan orang lain. (*)

  • Terbit pada
    IPTU M. Tajrid Y. Tekankan Profesionalitas Polisi dalam Mengawal Aspirasi Mahasiswa

    PAREPARE – Pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya menuntut kesiapan personel menjaga keamanan, tetapi juga kedisiplinan dan sikap profesional dalam menghadapi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pengawalan aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) di Kota Parepare, Rabu (28/10/2026).

    Kasi Propam Polres Parepare IPTU M. Tajrid Y. menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kepatuhan terhadap aturan bagi setiap personel yang bertugas. Menurutnya, pengamanan harus tetap menghormati hak mahasiswa menyampaikan aspirasi sekaligus memperhatikan keselamatan seluruh pihak.

    “Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, personel di lapangan harus menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan humanis, serta tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi dan masyarakat di sekitarnya,” Ucap IPTU M. Tajrid

    Ia juga menekankan bahwa disiplin personel harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

    “Dalam pengamanan penyampaian aspirasi, setiap personel harus tetap mengedepankan disiplin, profesionalitas, dan sikap humanis. Kita bertugas menjaga keamanan, tetapi pada saat yang sama juga harus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar IPTU M. Tajrid Y.

    Aksi mahasiswa UMPAR tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, hingga reformasi kebijakan ekonomi.

    Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Penyampaian aspirasi berlangsung di dua lokasi, yakni di depan kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.

    Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin langsung pengamanan dengan melibatkan 149 personel Polres Parepare. Pengamanan tersebut mencakup pengawalan aksi dan perhatian terhadap situasi di sekitar lokasi, termasuk keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas pengguna jalan.

    Dalam konteks pengawasan internal, Propam memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan anggota terhadap aturan dan standar perilaku kepolisian. Disiplin personel menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga agar pelaksanaan tugas berlangsung secara profesional dan menghormati hak warga.

    Setelah menyampaikan tuntutan, para peserta kembali ke kampus dengan pengawalan kepolisian.

    Pengamanan unjuk rasa pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga situasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan hak menyampaikan pendapat dan keselamatan masyarakat mendapat perhatian secara bersamaan. (*)