Lintas Pos Nasional

admin

Hanya pengguna HTMLy lainnya

  • Terbit pada
    Lawan PSM di I.League Cup 2026-2027, Pelatih De Red FC: Kalah Wajar, Menang Kejutan

    Jakarta -- De Red FC membidik kemenangan saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Grup K Zona Timur 2 I.League Cup 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pukul 16.00 WIB. Pelatih De Red FC, Aji Santoso, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap.

    Namun, ia berencana melakukan rotasi untuk memberikan kesempatan tampil kepada pemain dengan menit bermain terbatas.

    Aji menjelaskan perubahan susunan pemain juga berkaitan dengan jadwal De Red FC di kompetisi Championship. Mereka akan menghadapi PSBS Biak pada 7 November mendatang

    Selain itu, De Red belum berhasil meraih kemenangan saat bermain di kandang. Karena itu, Aji ingin menjaga kondisi skuad agar tetap siap menghadapi agenda berikutnya.

    “Semua pemain siap, tetapi kami akan merotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang,” kata Pelatih De Red FC Aji Santoso di Surabaya, Senin. Aji juga menyebut duel melawan PSM sebagai kesempatan bagi anak asuhnya untuk menambah pengalaman. Menurutnya, De Red merupakan tim dengan komposisi pemain baru sehingga masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan.

    Pertandingan melawan klub berpengalaman seperti PSM diharapkan membantu para pemain memahami atmosfer persaingan sepak bola level atas.

    Meski menghadapi lawan dari kompetisi Super League, Aji menegaskan identitas permainan De Red FC tetap dipertahankan.

    Penyesuaian strategi bisa dilakukan sesuai kebutuhan pertandingan, tetapi filosofi tim tidak akan berubah.

  • Terbit pada
    Pakar: KPU Bisa Terseret Masalah Etik Karena Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Gibran

    JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti mengatakan, ada konsekuensi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Saya kira KPU-nya itu juga perlu dihukum, jadi artinya barangkali dengan hak angket atau bisa bersamaan dengan proses pemakzulan," katanya kepada Kompas.com melalui pesan suara, Senin (2/11/2026). Hukuman yang dimaksud untuk KPU berkaitan dengan munculnya pasal 18 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang melanggengkan Suket penyetaraan ijazah dijadikan syarat calon wakil presiden tanpa lampiran ijazah asli.

    "Kalau ada yang mengajukan ke pidana ya silakan ya, tapi terhadap DPR, DPR mestinya memecat semua anggota KPU sekarang, dan melarang siapapun dari anggota KPU itu, untuk maju lagi, baik sebagai anggota KPU, maupun sebagai komisioner untuk lembaga-lembaga lain, yang ada kaitannya dengan pemilihan umum," tuturnya.

    Hukuman ini dinilai penting, karena kesalahan KPU sangat fatal membuat pasal yang melanggengkan penggantian ijazah dengan surat keterangan saja.

    Bivitri juga mendorong adanya penyidikan menyeluruh kepada KPU agar kebenaran terkait pembuatan pasal yang berkaitan dengan Suket ijazah Gibran bisa dibuka kebenarannya.

    "Karena mereka KPU nya ya, kalau Kemendikdasmen, menurut saya ada konteks yang agak berbeda. Tapi KPU nya menurut saya itu harusnya disidik betul, baik secara politik maupun secara hukum harusnya, untuk mengecek sebenarnya," tandasnya

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyinggung bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah selesai dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sikap ini disampaikan Idham merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebut bahwa KPU harus diperiksa terkait surat keterangan (suket) penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Idham kepada Kompas.com, Minggu (1/11/2026).

  • Terbit pada
    Menteri LH Tegas: Usut Tuntas Kebakaran Lahan di 335 Konsesi Perusahaan dan Dugaan Pembakaran

    Jakarta -- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pihaknya tengah mendalami informasi mengenai dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja yang diduga bertujuan merusak citra pemerintah.

    "Ada informasi intelijen yang sedang kami dalami, yaitu dugaan bahwa terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk merusak citra pemerintah," kata Jumhur, Senin (2/11).

    Menurut dia, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran tersebut.

    "Jika hal tersebut benar terjadi, tentu merupakan tindakan yang sangat serius. Namun, informasi ini tetap harus kami verifikasi lebih lanjut," kata dia. Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam kegiatan International Conference on Peatland Research and Innovation yang digelar di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (30/10).

    Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan membutuhkan verifikasi dan memperoleh bukti di lapangan.

    Ia menyampaikan pula bahwa KLH/BPLH saat ini tengah melakukan investigasi terhadap kebakaran yang terjadi di area konsesi milik 335 perusahaan untuk memastikan kondisi serta penyebab kebakaran di setiap lokasi.

    "Seluruh area yang terbakar harus kami verifikasi satu per satu. Ada yang terbakar dua hektare, lima hektare, bahkan ada beberapa yang mencapai ratusan hektare. Karena itu, kami perlu memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di masing-masing lokasi," ujar dia.

    Hasil investigasi tersebut, ujar dia melanjutkan, nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, baik pemilik konsesi maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam kebakaran.

    "Intinya, kami tidak bisa memastikan siapa yang bersalah sebelum verifikasi dilakukan. Ini merupakan persoalan hukum. Akan menjadi masalah apabila kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa terlebih dahulu memastikan fakta dan bukti di lapangan," ucap Jumhur.

  • Terbit pada
    KPU Singgung Pemilu Sudah Selesai, Respons Mahfud soal Putusan MA tentang Suket Gibran

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah. KPU memandang tahapan Pemilu 2024 yang paling akhir adalah pelantikan paslon terpilih. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Holik. Dia menyinggung Pasal 167 Ayat 4 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tahapan Pemilu 2024.

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham saat dihubungi, Minggu (1/11/2026).

    Idham berpendapat KPU tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban usai tahapan Pemilu 2024 selesai berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, menurutnya, tugas KPU juga sudah selesai saat pasangan calon terpilih dilantik.

    "UU Pemilu mengatur demikian," imbuhnya.

    Dia juga menekankan seluruh hal yang dikerjakan KPU sudah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

    "KPU bekerja berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017," ujar dia.

    Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

    "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

    Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:

    1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
    3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

    Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.

    Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.

  • Terbit pada
    Kepedulian Sosial dan Kepercayaan Publik, Dua Hal yang Tak Bisa Dipisahkan

    PAREPARE – Kepedulian terhadap warga tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan keamanan muncul. Di tengah kehilangan orang terkasih, kehadiran dan dukungan sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan kepolisian.

    Hal itu terlihat saat Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, Brigpol Akrab, melayat ke rumah duka almarhum H. Lababa di Jalan Kesuma, RT 4 RW 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026).

    Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati kepada keluarga yang sedang berduka sekaligus mencerminkan pentingnya hubungan yang dekat antara polisi dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

    Bagi warga, kehadiran aparat di tengah situasi duka bukan sekadar kunjungan formal. Sikap peduli dan kesediaan untuk hadir dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasakan dukungan sosial ketika menghadapi masa sulit.

    Kedekatan semacam ini juga membuka kesempatan bagi warga untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dengan aparat kepolisian, termasuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Brigpol Akrab menekankan pentingnya membangun hubungan yang dilandasi kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

    “Menjadi bagian dari masyarakat bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang hadir ketika warga membutuhkan dukungan. Hubungan yang baik harus dibangun melalui kepedulian, komunikasi, dan rasa saling percaya,” ujarnya.

    Menurut dia, komunikasi yang terjalin secara langsung dapat membantu kepolisian memahami kondisi masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Di lingkungan permukiman, keamanan tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat. Kepedulian antarwarga, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan untuk menjaga lingkungan juga berperan penting dalam mencegah munculnya persoalan sosial.

    Karena itu, hubungan antara masyarakat dan Bhabinkamtibmas perlu dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan atau persoalan hukum.

    Melalui kedekatan tersebut, warga diharapkan semakin leluasa menyampaikan informasi, masukan, maupun persoalan yang mereka hadapi. Komunikasi dua arah juga menjadi salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan kepolisian agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Kehadiran di rumah duka almarhum H. Lababa memperlihatkan bahwa pendekatan sosial tetap memiliki tempat dalam upaya menjaga hubungan antara kepolisian dan warga.

    Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya tumbuh dari penegakan hukum, tetapi juga dari sikap menghargai, kepedulian, dan kemauan untuk hadir dalam berbagai situasi kehidupan. (*)

  • Terbit pada
    Ada Patroli K9 di Stadion BJ Habibie Parepare, Ini Area yang Diperiksa

    PAREPARE — Keamanan stadion tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pertandingan, tetapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Karena itu, area tribun, halaman, hingga bagian dalam stadion menjadi titik penting dalam pemeriksaan keamanan di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Parepare.

    Unit K9 Satuan Samapta Polres Parepare melakukan patroli dan sterilisasi di kawasan stadion pada Sabtu (31/10/2026) . Pemeriksaan mencakup area luar dan dalam stadion, termasuk tempat duduk penonton.

    Pemeriksaan menggunakan anjing pelacak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi digunakan untuk kegiatan olahraga maupun aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.

    Stadion sebagai ruang publik membutuhkan perhatian terhadap aspek keamanan, terutama pada area yang menjadi tempat berkumpulnya pengunjung. Pemeriksaan menyeluruh dapat membantu mendukung kesiapan lokasi sebelum digunakan untuk berbagai keperluan.

    Kepala Satuan Samapta Polres Parepare, AKP Muhammad Habir, S.H., menempatkan keamanan sebagai bagian penting dari kenyamanan masyarakat saat menggunakan fasilitas publik.

    “Keamanan ruang publik bukan hanya soal memastikan situasi tetap kondusif, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Pemeriksaan area stadion menjadi salah satu bagian dari perhatian terhadap aspek tersebut,” ujarnya.

    Kondisi tersebut menjadi gambaran situasi saat pemeriksaan berlangsung. Meski demikian, pemeliharaan keamanan tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan, terlebih pada fasilitas publik yang dapat menjadi pusat aktivitas warga.

    Keberadaan pengawasan keamanan diharapkan turut mendukung penggunaan Stadion Gelora BJ Habibie sebagai ruang olahraga dan tempat berkumpul masyarakat di Kota Parepare. (*)

  • Terbit pada
    Bukan Cuma Pengamanan, Laga PSM vs Madura United di Parepare Juga Didukung Layanan Medis

    PAREPARE -- Laga PSM Makassar melawan Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026), tak hanya menjadi perhatian para pencinta sepak bola. Kesiapan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting untuk menunjang keselamatan selama pertandingan berlangsung.

    Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Parepare menyiagakan layanan kesehatan lapangan untuk mendukung pengamanan pertandingan BRI Super League tersebut. Kehadiran petugas kesehatan ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan medis yang mungkin muncul di tengah aktivitas pertandingan.

    Dalam pertandingan sepak bola, kepadatan penonton, aktivitas fisik, serta antusiasme suporter menjadi sejumlah faktor yang membuat kesiapan layanan kesehatan perlu mendapat perhatian. Penanganan medis yang cepat dapat membantu mengurangi risiko ketika seseorang membutuhkan pertolongan.

    Karena itu, dukungan kesehatan di lingkungan stadion menjadi salah satu unsur penting dalam upaya menjaga keselamatan selama pertandingan, baik bagi personel pengamanan maupun pihak lain yang membutuhkan bantuan medis.

    Sidokkes Polres Parepare berada di bawah koordinasi Ipda Besse Fatmawati, A.Md.Kep., S.K.M. Layanan kesehatan lapangan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pengamanan pertandingan PSM Makassar kontra Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie.

    Kesiapan layanan medis di lokasi pertandingan diharapkan dapat membantu mempercepat respons apabila muncul kebutuhan penanganan kesehatan selama laga berlangsung. Dengan begitu, perhatian terhadap keselamatan tidak hanya bertumpu pada pengamanan stadion, tetapi juga mencakup kesiapan pertolongan medis.

    Bagi masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan, keselamatan tetap menjadi hal utama. Penonton diharapkan menjaga kondisi fisik, memperhatikan situasi sekitar, serta segera mencari bantuan apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di stadion.

    Kehadiran layanan kesehatan lapangan menjadi pengingat bahwa pertandingan sepak bola bukan hanya soal persaingan di lapangan, melainkan juga tentang bagaimana seluruh pihak dapat menikmati pertandingan dengan memperhatikan keselamatan bersama.(*)

  • Terbit pada
    Laga PSM Makassar di Parepare, Pengamanan Pemain hingga Wasit Jadi Perhatian

    PAREPARE -- Sebanyak 765 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pertandingan PSM Makassar melawan Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026). Pengamanan menjadi perhatian untuk memastikan pertandingan sepak bola tersebut berlangsung aman bagi pemain, ofisial, dan suporter.

    Personel yang dilibatkan berasal dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Kota Parepare, serta steward atau petugas pengamanan stadion. Mereka disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, termasuk di pintu masuk penonton dan area yang digunakan pemain serta perangkat pertandingan.

    Dari total kekuatan tersebut, sebanyak 470 personel berasal dari Polri, terdiri atas 370 personel Polres Parepare dan 100 personel Brimob Polda Sulawesi Selatan.

    Sementara itu, unsur TNI terdiri atas 70 personel Kodim 1405/Parepare dan 15 personel Detasemen Polisi Militer XIV/2 Parepare. Pemerintah Kota Parepare turut mendukung pengamanan melalui 20 personel Dinas Perhubungan, 50 personel Satpol PP, dan 20 personel pemadam kebakaran. Adapun 120 steward disiapkan untuk mendukung pengawasan di lingkungan stadion.

    Salah satu perhatian dalam pengamanan pertandingan adalah pemeriksaan penonton sebelum memasuki stadion. Petugas diminta memastikan barang-barang yang dilarang tidak dibawa masuk ke area pertandingan.

    Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan keamanan yang dapat membahayakan penonton maupun pihak lain di dalam stadion. Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan menekankan pentingnya pengamanan yang profesional dan sesuai prosedur. Personel juga diingatkan untuk tidak membawa senjata api selama menjalankan tugas pengamanan pertandingan.

    "Pengamanan harus dilaksanakan secara profesional dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Pemeriksaan di pintu masuk juga harus menjadi perhatian agar barang-barang yang dilarang tidak masuk ke dalam stadion," ujar Phunky Mahendra.

    Selain keamanan penonton, keselamatan pemain dan wasit turut menjadi perhatian. Tim pengamanan khusus disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan yang dapat mengancam keselamatan perangkat pertandingan maupun pemain.

    Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, terutama apabila muncul ketegangan selama pertandingan berlangsung.

    Pengamanan pertandingan sepak bola tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat. Kepatuhan penonton terhadap aturan stadion juga berperan penting dalam menciptakan suasana pertandingan yang aman.

    Suporter diharapkan mematuhi pemeriksaan, tidak membawa barang terlarang, serta menjaga perilaku selama berada di area stadion. Dukungan kepada tim kesayangan tetap dapat ditunjukkan dengan penuh semangat tanpa tindakan yang merugikan orang lain.

    Di sisi lain, koordinasi antarpersonel menjadi bagian penting untuk memastikan setiap unsur memahami tanggung jawabnya. Pengaturan keamanan perlu memperhatikan berbagai kemungkinan, mulai dari kepadatan penonton hingga kebutuhan perlindungan bagi pemain dan wasit.

    Kapolres Parepare juga meminta setiap koordinator pengamanan bertanggung jawab terhadap personel di bawah kendalinya. Kewaspadaan dan koordinasi dinilai penting untuk merespons situasi secara tepat apabila terjadi gangguan.

    Sebelum pertandingan, jajaran pengamanan juga melakukan simulasi melalui Tactical Floor Game untuk memetakan skenario pengamanan dan mengoordinasikan penanganan berbagai kemungkinan di lapangan.

    Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pertandingan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang datang ke Stadion BJ Habibie.

    Dengan dukungan 765 personel gabungan, pengamanan diarahkan tidak hanya untuk menjaga jalannya pertandingan, tetapi juga melindungi seluruh pihak yang berada di lingkungan stadion. (*)

  • Terbit pada
    Keamanan Lingkungan Bukan Cuma Urusan Polisi, Warga Parepare Punya Peran Penting

    PAREPARE – Penyebaran berita bohong dan ancaman tindak kriminalitas menjadi persoalan yang membutuhkan kepedulian bersama. Masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta berani melaporkan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Pesan tersebut disampaikan Kapolsek Bacukiki, AKP Bustan Tarika, saat berdialog dengan jamaah Masjid Al Furqan di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/10/2026).

    Di hadapan sekitar 40 jamaah, Bustan menekankan pentingnya membangun hubungan yang dekat antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga dalam menjaga kerukunan dan mencegah munculnya persoalan sosial.

    Masyarakat juga diingatkan agar lebih cermat menyikapi informasi yang beredar, terutama kabar yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu hubungan antarwarga.

    Kapolsek Bacukiki turut mengajak jamaah untuk segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak kriminalitas atau keadaan yang berpotensi mengganggu keamanan.

    “Menjaga keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian semua pihak. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh berita yang belum jelas kebenarannya dan segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan,” ucap Bustan Tarika.

    Bustan juga memperkenalkan program Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat, yang menekankan kedekatan polisi dengan warga, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penegakan hukum yang adil.

    Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui hubungan yang terbuka, warga diharapkan lebih mudah menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, sementara kepolisian dapat memahami kondisi lingkungan secara lebih dekat.

    Pertemuan di Masjid Al Furqan berlangsung dalam suasana silaturahmi setelah salat Subuh berjamaah. Momentum tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan warga untuk membicarakan persoalan keamanan yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

    Kedekatan semacam ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan sesaat. Kesadaran untuk memeriksa kebenaran informasi, menjaga kerukunan, serta melaporkan potensi kejahatan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah gangguan keamanan.

    Pada akhirnya, lingkungan yang aman tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aparat, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk saling menjaga. Kolaborasi antara warga dan kepolisian menjadi penting agar persoalan dapat dikenali lebih awal dan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. (*)

  • Terbit pada
    Dua Malam Balap Liar di Parepare, Warga Keluhkan Suara Motor hingga Subuh

    PAREPARE – Suara deru sepeda motor hingga menjelang subuh mengusik ketenangan warga di kawasan Jalan Bau Massepe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selama dua malam berturut-turut, aktivitas yang diduga sebagai balap liar di sekitar Hotel Pare Beach memicu keluhan masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan.

    Keluhan tersebut disampaikan seorang warga bernama Ayu Amin melalui pesan langsung kepada petugas pada Sabtu (31/10/2026). Ia meminta perhatian terhadap sekelompok pengendara motor yang disebut melakukan balapan di depan hotel tersebut.

    "Pak minta tolong depan hotel pare beach meresahkan sekali sudah 2 malam ini balapan liar," tulis Ayu dalam pesannya.

    Menurut keterangannya, kelompok pengendara itu juga sempat berkumpul di depan rumah mantan calon wali kota Parepare, H. Zaeni. Perpindahan lokasi tersebut memperlihatkan tantangan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

    Persoalannya bukan semata-mata suara bising yang mengganggu waktu istirahat. Balap liar juga menempatkan pengguna jalan lain dalam situasi berbahaya karena kecepatan kendaraan sulit diperkirakan, terlebih ketika jalan terlihat lengang pada dini hari.

    Pengendara yang tidak terlibat pun berisiko menjadi korban apabila melintas di tengah aksi adu kecepatan. Sementara bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi, aktivitas tersebut dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan menimbulkan rasa tidak aman.

    Menanggapi keresahan tersebut, Sat Lantas Polres Parepare mengintensifkan patroli dini hari di sejumlah ruas yang dinilai rawan menjadi lokasi balap liar.

    Pengawasan menyasar persimpangan Jalan Bau Massepe–Jalan Abd. Kadir serta ruas Jalan Bau Massepe di depan SMP Negeri 9 Parepare. Kedua titik tersebut menjadi bagian dari perhatian untuk mencegah balap liar dan mengantisipasi gangguan keselamatan lalu lintas.

    Pemerhati keselamatan jalan Parepare, M. Ilham, menilai persoalan balap liar perlu dilihat dari dampaknya terhadap hak masyarakat atas ketenangan dan keamanan lingkungan.

    "Balap liar itu bukan sekadar kenakalan remaja, tapi sudah mengganggu hak warga untuk beristirahat dan merasa aman di lingkungannya sendiri," ujar Ilham.

    Menurut dia, pengawasan pada jam rawan perlu dilakukan secara konsisten agar jalan umum tidak berubah menjadi arena adu kecepatan yang membahayakan orang lain.

    Aduan warga juga memiliki arti penting dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan. Informasi mengenai waktu dan lokasi kejadian dapat membantu menentukan titik yang membutuhkan perhatian, terutama ketika kelompok pengendara diduga berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

    Namun, penanganan balap liar tidak cukup dinilai dari keberadaan petugas pada satu waktu tertentu. Pencegahan yang efektif juga perlu dilihat dari berkurangnya kejadian berulang dan pulihnya rasa aman masyarakat di sekitar lokasi.

    Warga yang menemukan aksi serupa diharapkan menyampaikan informasi melalui saluran pengaduan yang tersedia. Mereka juga perlu mengutamakan keselamatan dan tidak menghadang atau mencoba menghentikan pengendara secara langsung.

    Pada akhirnya, jalan raya merupakan fasilitas bersama yang harus dapat digunakan tanpa ancaman dari aksi berbahaya. Ketegasan penegakan aturan, konsistensi pengawasan, dan kepedulian masyarakat menjadi faktor penting agar keresahan warga tidak terus berulang setiap dini hari. (*)