Lintas Pos Nasional

admin

Hanya pengguna HTMLy lainnya

  • Terbit pada
    Pemerintah Mau Gandakan Produktivitas Sawit Jadi 4 Ton per Hektare

    Jakarta -- Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional dari saat ini sekitar 2 ton per hektare menjadi 4 ton per hektare. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas atau intensifikasi lahan yang sudah ada.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia memiliki sekitar 17 juta hektare perkebunan sawit. Namun, produktivitasnya masih dapat ditingkatkan.

    "Kita punya 17 juta hektare kebun sawit, yang produktivitasnya masih 2 ton per hektare, yang tentu bisa sampai ke 4 ton ya," kata Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Menurut Hanif, peningkatan produktivitas menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan bahan baku energi dari komoditas perkebunan.

    Dia mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan hasil perkebunan sawit melalui intensifikasi.

    "Jadi masih banyak upaya untuk itu, untuk intensifikasi," ujarnya.

    Hanif juga menyinggung pengembangan komoditas tebu yang membutuhkan penambahan lahan perkebunan untuk mendukung rencana pengembangan bahan baku etanol.

    Berbeda dengan sawit yang sudah memiliki perkebunan existing, ia menjelaskan pengembangan tebu masih memerlukan pembahasan teknis lintas kementerian.

    Pemerintah, kata dia, tengah mengevaluasi pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pengembangan kawasan tidak dilakukan dengan mengonversi hutan alam. Karena itu, pemerintah masih melakukan pemetaan dan verifikasi lahan sebelum menetapkan lokasi pengembangan.

  • Terbit pada
    Pemerintah Siapkan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi di 4 Provinsi

    Jakarta -- Pemerintah menyiapkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

    "Pada kesempatan hari ini, kami tadi mencoba merumuskan langkah-langkah percepatan kondisional dalam pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi besar, empat provinsi utama yaitu Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

    Hanif mengatakan koordinasi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap beberapa minggu sekali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal target pemerintah yang tercantum dalam Asa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Harapan kita maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan segera menetapkan rencana induk pembangunan kawasan-kawasan swasembada pangan, energi dan air pada empat provinsi tersebut," ujarnya.

    Rencana pembangunan kawasan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Dalam aturan tersebut, pemerintah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta provinsi lain yang ditetapkan kemudian.

  • Terbit pada
    Peneliti ICW: Kampanye Berbasis Pertemuan Mampu Meminimalisir Biaya Politik Mahal

    JAKARTA - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengungkapkan metode kampanye berbasis pertemuan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini. Biaya politik yang mahal memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik. Hal tersebut juga bisa dibarengi dengan kedekatan atau bounding antara kandidat politik dengan masyarakat yang lebih terbangun. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk lain atau menggunakan cara politik uang yang dinilai sebagai salah satu faktor mahalnya biaya politik.

    “Sehingga para calon tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” ujar Seira usai memberikan edukasi kepada para kader Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Menurut dia, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan mengingat mahalnya biaya politik memiliki keterkaitan yang besar dengan potensi terjadinya korupsi oleh para aktor politik.

    Ditanya soal opsi pelaksanaan Pemilu daring sebagai satu solusi, hal tersebut menjadi satu langkah namun dalam konteks sebagai alternatif mengurangi banyaknya APK secara fisik. “Pemilu daring ini kalau kita kontekskan misalkan dengan kampanye di sosial media dan lain sebagainya, tentu itu juga bisa jadi salah satu jalan alternatif. Tapi, jalan alternatif dalam konteks jadi tidak perlu banyak APK yang dipasang secara fisik begitu ya di jalan. Jadi kampanyenya berbasis di media sosial,” ungkap Seira.

    Pengurangan APK menjadi satu poin penting dalam mengurangi biaya politik. Sebab, yang paling penting dari sebuah kampanye adalah poin visi misi serta gagasan yang diusung kandidat politik. Hal itu yang paling dibutuhkan masyarakat. “Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan APK yang ternyata menghabiskan biaya sangat mahal tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga, itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” ucapnya. Menurut Seira, pengurangan APK lewat berbagai cara di atas menjadi satu hal yang disoroti dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang bakal dibahas oleh DPR RI. Di sisi lain, dalam hal ini pihaknya juga bersama dengan CSO lain sudah membuat draf Revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil.

  • Terbit pada
    Ketua DKPP Tak Setuju Pemilu Terbaik Tahun 1955: Itu Mitos

    Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito tak setuju dengan anggota Bawaslu Totok Hariyono soal pemilu terbaik di tahun 1955. Heddy menyakini hal itu hanya mitos. "Tadi Mas Totok menyinggung bahwa pemilu terbaik itu Pemilu '55. Saya yakin itu mitos. Mitos berdasarkan risetnya Feith. Saya sangat yakin," kata Heddy Lugito dalam sambutannya di acara talkshow spesial Hari Lahir KPU ke-73 tahun di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

    Heddy menyinggung bahwa saat itu belum ada banyak pengamat dan kemungkinan laporan serta pengaduan yang belum tercatat. Dia mengatakan saat itu juga belum ada Bawaslu maupun DKPP.

    "Belum ada Bawaslu, belum ada DKPP. Jadi makanya karena nggak ada yang ngamati, nggak ada yang ngawasi, dianggap terbaik," ujarnya.

    Heddy mengaku menunggu tesis ketua KPU periode 2004-2007, Prof Ramlan Surbakti untuk mematahkan tesis Herbert Feith mengenai pemilu terbaik tahun 1955. Dia menyoroti apakah di tahun itu juga ada penggiringan dan pengarahan kotak suara rakyat.

    "Maka saya sangat yakin pemilu berikutnya, pemilu berikutnya, pasti terbaik. Saya menunggu tulisan Prof. Ramlan, menunggu tinjauan penelitian yang bisa mematahkan tesisnya Feith. Saya sangat yakin," kata Heddy.

    "Demokrasi, ya pada waktu itu kita kan nggak melihat apakah ada penggiringan-penggiringan rakyat ke kotak suara? Apakah ada pengarahan-pengarahan rakyat ke kotak suara? Itu tidak diberitakan saja. Karena jumlah wartawannya juga masih sedikit," tambahnya.

    Heddy mengatakan kondisi itulah yang terkadang membuat bias sebuah penelitian. Dia mengaku tak yakin dengan tesis Feith.

    "Jadi hal semacam itu kadang-kadang yang membuat bias sebuah penelitian. Saya kira di sini banyak ilmuwan. Saya agak-agak nggak yakin dengan tesisnya Feith itu," ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, menyebut pemilu terbaik terjadi pada 1955. Totok mengatakan penilaian itu berdasarkan literasi

    Hal itu disampaikan Totok Hariyono saat mewakili Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara talk show spesial hari lahir KPU yang ke-73 tahun di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Totok mengatakan tagline perayaan ulang tahun KPU ini ialah 'Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi'.

    "Namun pada titik tertentu, tentu kami sangat bahagia di hari ini, tanggal 7 November ini. KPU luar biasa karena tagline-nya 'Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi'. Tentu dinamika untuk memilih ini tidak main-main, apalagi mengambil spiritnya adalah Keputusan Presiden Tahun '53 mengawal Pemilu tahun '55 yang menurut literasi adalah pemilu terbaik," kata Totok Hariyono.

    Hariyono berharap KPU membawa spirit terbaru untuk menegaskan semangat Pemilu 1955 yang melahirkan pemimpin negara berwatak negarawan. Dia berharap demokrasi RI akan menjadi lebih beradab.

    "Tentu kita berharap hari lahir KPU ini menjadi spirit terbaru, spirit baik untuk menegakkan semangat Pemilu '55 yang melahirkan pimpinan negara yang berwatak negarawan. Dan kita berharap mulai 7 November ini dengan hari lahirnya KPU, demokrasi di republik ini akan menjadi lebih beradab," ujarnya.

  • Terbit pada
    Hasil Kualifikasi Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Start Posisi 14

    Lusail - Maximo Quiles menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Moto3 Qatar 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati urutan delapan, namun akan balapan dari grid 14. Pada sesi Q1 yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11), Brian Uriarte berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 2,840 detik. Zen Mitani (+0,519 detik), Alvaro Carpe (+0,525 detik), dan Casey O'Gorman (0,607 detik) melengkapi empat besar yang melangkah ke Q2.

    Pada sesi Q2 yang diikuti Veda, Quiles berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 2,288 detik untuk mengamankan pole position. David Almansa ada di urutan kedua dengan selisih waktu 0,155 detik.

    Posisi ketiga diambil Uriarte dengan catatan waktu 2 menit 2,783 detik. Carpe menempati urutan empat dengan torehan waktu 2 menit 2,904 detik. David Munoz duduk di urutan lima dengan catatan waktu 2 menit 2,96 detik.

    Adrian Fernandez mengamankan grid keenam dengan catatan waktu 2 menit 2,99 detik, diikuti Hakim Danish dengan 2 menit 3,16 detik.

    Veda Ega menempati urutan delapan dengan 2 menit 3,23 detik, namun ia akan memulai balapan dari urutan 14 karena penalti enam grid akibat ngebut saat yellow flag dikibarkan pada sesi free practice di hari Jumat.

    Sehingga urutan delapan diisi Scott Ogden dengan torehan waktu 2 menit 3,41 detik. Selanjutnya ada Rico Salmela dengan catatan waktu 2 menit 3,62 detik dan Valentin Perrone yang melengkapi 10 besar kualifikasi dengan hasil 2 menit 3,64 detik.

  • Terbit pada
    DKPP Terima 5 Aduan Terhadap KPU Terkait Syarat Pencalonan Gibran

    Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 terhadap KPU RI. Salah satu aduan itu diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. "Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

    Dewa mengatakan aduan itu diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Dia memastikan semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DKPP.

    "Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada," ujarnya.

    Dewa tak menjelaskan apakah aduan Denny memenuhi syarat secara materil. Dia mengatakan 2 aduan yang dinyatakan memenuhi syarat nantinya akan dilimpahkan ke persidangan.

    "Tapi kami yang kami sampaikan adalah bahwa ada yang sudah memenuhi syarat materiil, ya, dua pengaduan yang siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Ada dua yang baru memenuhi syarat administrasi yang masih harus diverifikasi materiil, dan ada satu lagi yang belum memenuhi syarat administrasi," ujarnya.

    Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan itu disampaikan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.

    Menurut mereka, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 adalah selundupan. Ia menyinggung soal pasal manipulatif.

    "Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," kata Denny seusai membuat aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

    Denny menyebut aduan itu merupakan kelanjutan setelah ada putusan MK terhadap gugatan yang mereka ajukan. Dia menyebut persoalan syarat pendidikan Gibran belum tuntas.

    "Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," jelasnya

    Mereka menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia mengungkit perdebatan antara Anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu.

    "Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," jelasnya.

    Berikutnya, dia menyebut KPU tanpa melalui proses yang profesional menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Saudara Gibran dan tidak melakukan proses-proses yang seharusnya. Hal ini termasuk verifikasi kelengkapan dokumen, keterpenuhan dokumen, orang sering menyebutnya verifikasi faktual.

    "Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

    Denny meminta jajaran komisioner KPU saat ini dipecat. Dia juga berharap mereka tak mendapat jabatan publik apapun.

    "Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu," kata Denny.

  • Terbit pada
    Hari Ke-13 Operasi Patuh 2026, Kawasan Pelabuhan Parepare Jadi Titik Edukasi Pengendara

    PAREPARE – Keselamatan di jalan raya tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran. Kesadaran pengendara untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan.

    Pesan tersebut menjadi bagian dari edukasi keselamatan berkendara dalam Operasi Patuh 2026 yang menyasar pengguna jalan di kawasan Jalan Andi Cammi, sekitar Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sabtu (7/11/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 104 lembar selebaran berisi informasi tertib berlalu lintas dibagikan kepada masyarakat. Materi edukasi itu diharapkan dapat mengingatkan pengendara mengenai pentingnya disiplin saat menggunakan jalan raya.

    Kawasan pelabuhan menjadi salah satu titik yang relevan untuk menyampaikan pesan keselamatan. Mobilitas masyarakat dan kendaraan di kawasan tersebut membutuhkan kepatuhan terhadap aturan agar aktivitas perjalanan berlangsung aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

    Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr Rusdi Yunus, S.H., M.H., menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap individu, bukan semata-mata karena adanya pengawasan petugas.

    "Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi kebiasaan setiap pengendara, karena satu pelanggaran yang dianggap sepele bisa berdampak pada keselamatan diri sendiri maupun orang lain," ujar Rusdi.

    Edukasi ini merupakan bagian dari langkah preemtif melalui Subsatgas Pendidikan Masyarakat (Dikyasa) dalam Operasi Patuh 2026.

    Melalui pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan di balik pentingnya tertib berlalu lintas. Sebab, budaya berkendara yang aman terbentuk dari kebiasaan sederhana, mulai dari mematuhi rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, hingga menghormati hak pengguna jalan lainnya.

    Operasi Patuh 2026 pun menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa jalan raya merupakan ruang bersama. Keselamatan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan mengemudi, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kepedulian setiap orang yang menggunakannya.

  • Terbit pada
    Keamanan Lingkungan Dimulai dari Warga, Bhabinkamtibmas Lemoe Ajak Masyarakat Lebih Peduli

    PAREPARE – Keamanan lingkungan tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat, tetapi juga pada kepedulian masyarakat dalam menjaga hubungan sosial dan mengenali potensi gangguan di sekitarnya.

    Kesadaran tersebut menjadi perhatian dalam komunikasi antara Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemoe, Aiptu Daris, dengan warga di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sabtu (7/11/2026).

    Di tengah kehidupan bermasyarakat, hubungan antarwarga yang terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Perselisihan kecil, kurangnya komunikasi, hingga sikap tidak peduli terhadap kondisi sekitar dapat menjadi persoalan apabila dibiarkan berlarut-larut.

    Karena itu, warga diajak untuk tidak hanya memperhatikan keamanan rumah masing-masing, tetapi juga membangun kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga hubungan baik dengan sesama.

    Aiptu Daris juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi, saran, maupun persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan pelayanan kepolisian.

    Dialog langsung semacam ini penting agar persoalan di tengah masyarakat dapat diketahui lebih awal. Selain itu, komunikasi yang terbuka memberi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu munculnya persoalan yang lebih besar.

    “Keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Kepedulian, komunikasi, dan kerukunan antarwarga menjadi fondasi penting agar setiap potensi gangguan bisa dikenali dan diselesaikan sejak dini,” demikian pesan yang relevan dengan ajakan tersebut.

    Pada akhirnya, lingkungan yang aman tidak terbentuk hanya karena adanya penjagaan, melainkan tumbuh dari kebiasaan masyarakat untuk saling menghargai, menjaga komunikasi, dan peduli terhadap kondisi di sekitarnya.

    Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan tersebut sekaligus membuka jalur komunikasi antara warga dan kepolisian.

  • Terbit pada
    Ngopi Subuh di Parepare, Cara Sederhana Merawat Iman dan Mempererat Persaudaraan

    PAREPARE – Secangkir kopi bisa menjadi awal dari percakapan yang lebih bermakna. Di tengah rutinitas masyarakat, ruang pertemuan sederhana seperti warung kopi juga dapat menjadi tempat bertukar pikiran, memperdalam pemahaman agama, sekaligus mempererat persaudaraan.

    Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan Ngopi Subuh yang digelar Komunitas Pendakwah Keren (KPK) Kota Parepare di Warkop Azzahrah, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Sabtu (7/11/2026).

    Mengangkat tema "Musim Berganti, Perkuat Iman, Imun dan Amal", pertemuan yang berlangsung selepas salat Subuh itu diikuti sekitar 55 jamaah. Forum tersebut menghadirkan Ustaz Dr. Suhardi Diri, M.Sos. sebagai narasumber, dengan Ustaz Dr. Irwan Sage, S.Pd., GR sebagai pemantik diskusi.

    Tidak seperti kajian yang berlangsung dalam suasana formal, konsep Ngopi Subuh menawarkan ruang dialog yang lebih santai. Jamaah dapat menyimak materi keagamaan sekaligus membangun komunikasi dan memperkuat hubungan sosial.

    Tema yang diangkat juga mengingatkan bahwa perubahan zaman dan dinamika kehidupan perlu diimbangi dengan keteguhan iman, kepedulian terhadap kesehatan, serta konsistensi dalam beramal.

    Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare, IPTU Suardi, S.E., yang turut hadir, memandang ruang-ruang dialog keagamaan seperti ini memiliki arti penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat.

    "Persaudaraan tidak cukup hanya dibangun melalui pertemuan, tetapi perlu dirawat dengan komunikasi, saling menghargai, dan kepedulian. Forum seperti ini menjadi ruang positif untuk memperkuat nilai keimanan sekaligus menjaga kebersamaan di tengah masyarakat," ujarnya.

    Menurutnya, hubungan sosial yang kuat dan nilai-nilai keagamaan yang terpelihara dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis.

    Pertemuan yang berlangsung hingga sekitar pukul 06.30 WITA itu menjadi gambaran bahwa dakwah tidak selalu harus hadir dalam ruang formal. Warung kopi pun bisa menjadi tempat tumbuhnya percakapan yang membawa manfaat, selama diisi dengan pesan-pesan positif dan semangat persaudaraan.

  • Terbit pada
    Bukan Sekadar Menjaga Keamanan, Polisi Buka Ruang Aspirasi Warga Watang Soreang

    PAREPARE – Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat kepolisian. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mencegah gangguan ketertiban di sekitar tempat tinggal.

    Pesan tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan Bhabinkamtibmas Kelurahan Watang Soreang, Aipda Ruslan A., bersama warga di Jalan H.A.M. Arsyad, RT 002/RW 003, Kota Parepare, Sabtu (7/11/2026).

    Dalam komunikasi langsung dengan masyarakat, warga diajak menjaga hubungan sosial, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan, serta tidak bersikap pasif ketika menemukan potensi gangguan keamanan.

    Selain persoalan kamtibmas, komunikasi antara polisi dan masyarakat juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan informasi, kritik, maupun saran terkait pelayanan kepolisian.

    Keterbukaan tersebut dinilai penting agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui lebih awal dan ditangani sesuai kebutuhan.

    Aipda Ruslan A. menyampaikan bahwa keamanan lingkungan akan lebih mudah terjaga apabila masyarakat dan kepolisian memiliki komunikasi yang baik.

    "Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kepedulian warga terhadap lingkungan masing-masing sangat dibutuhkan. Jika ada persoalan atau hal mencurigakan, jangan ragu menyampaikan informasi agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

    Kedekatan antara aparat dan masyarakat juga diharapkan tidak hanya terbangun ketika terjadi persoalan. Komunikasi yang terbuka dan hubungan yang saling percaya menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

    Dengan keterlibatan masyarakat, potensi gangguan keamanan di Watang Soreang diharapkan dapat dikenali lebih dini sehingga kenyamanan warga tetap terjaga.