Lintas Pos Nasional

November 2026

Halaman arsip untuk November 2026 oleh Lintas Pos Nasional
  • Terbit pada
    Lawan PSM di I.League Cup 2026-2027, Pelatih De Red FC: Kalah Wajar, Menang Kejutan

    Jakarta -- De Red FC membidik kemenangan saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Grup K Zona Timur 2 I.League Cup 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pukul 16.00 WIB. Pelatih De Red FC, Aji Santoso, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap.

    Namun, ia berencana melakukan rotasi untuk memberikan kesempatan tampil kepada pemain dengan menit bermain terbatas.

    Aji menjelaskan perubahan susunan pemain juga berkaitan dengan jadwal De Red FC di kompetisi Championship. Mereka akan menghadapi PSBS Biak pada 7 November mendatang

    Selain itu, De Red belum berhasil meraih kemenangan saat bermain di kandang. Karena itu, Aji ingin menjaga kondisi skuad agar tetap siap menghadapi agenda berikutnya.

    “Semua pemain siap, tetapi kami akan merotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang,” kata Pelatih De Red FC Aji Santoso di Surabaya, Senin. Aji juga menyebut duel melawan PSM sebagai kesempatan bagi anak asuhnya untuk menambah pengalaman. Menurutnya, De Red merupakan tim dengan komposisi pemain baru sehingga masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan.

    Pertandingan melawan klub berpengalaman seperti PSM diharapkan membantu para pemain memahami atmosfer persaingan sepak bola level atas.

    Meski menghadapi lawan dari kompetisi Super League, Aji menegaskan identitas permainan De Red FC tetap dipertahankan.

    Penyesuaian strategi bisa dilakukan sesuai kebutuhan pertandingan, tetapi filosofi tim tidak akan berubah.

  • Terbit pada
    Pakar: KPU Bisa Terseret Masalah Etik Karena Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Gibran

    JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti mengatakan, ada konsekuensi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Saya kira KPU-nya itu juga perlu dihukum, jadi artinya barangkali dengan hak angket atau bisa bersamaan dengan proses pemakzulan," katanya kepada Kompas.com melalui pesan suara, Senin (2/11/2026). Hukuman yang dimaksud untuk KPU berkaitan dengan munculnya pasal 18 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang melanggengkan Suket penyetaraan ijazah dijadikan syarat calon wakil presiden tanpa lampiran ijazah asli.

    "Kalau ada yang mengajukan ke pidana ya silakan ya, tapi terhadap DPR, DPR mestinya memecat semua anggota KPU sekarang, dan melarang siapapun dari anggota KPU itu, untuk maju lagi, baik sebagai anggota KPU, maupun sebagai komisioner untuk lembaga-lembaga lain, yang ada kaitannya dengan pemilihan umum," tuturnya.

    Hukuman ini dinilai penting, karena kesalahan KPU sangat fatal membuat pasal yang melanggengkan penggantian ijazah dengan surat keterangan saja.

    Bivitri juga mendorong adanya penyidikan menyeluruh kepada KPU agar kebenaran terkait pembuatan pasal yang berkaitan dengan Suket ijazah Gibran bisa dibuka kebenarannya.

    "Karena mereka KPU nya ya, kalau Kemendikdasmen, menurut saya ada konteks yang agak berbeda. Tapi KPU nya menurut saya itu harusnya disidik betul, baik secara politik maupun secara hukum harusnya, untuk mengecek sebenarnya," tandasnya

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyinggung bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah selesai dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sikap ini disampaikan Idham merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebut bahwa KPU harus diperiksa terkait surat keterangan (suket) penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Idham kepada Kompas.com, Minggu (1/11/2026).

  • Terbit pada
    Menteri LH Tegas: Usut Tuntas Kebakaran Lahan di 335 Konsesi Perusahaan dan Dugaan Pembakaran

    Jakarta -- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pihaknya tengah mendalami informasi mengenai dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja yang diduga bertujuan merusak citra pemerintah.

    "Ada informasi intelijen yang sedang kami dalami, yaitu dugaan bahwa terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk merusak citra pemerintah," kata Jumhur, Senin (2/11).

    Menurut dia, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran tersebut.

    "Jika hal tersebut benar terjadi, tentu merupakan tindakan yang sangat serius. Namun, informasi ini tetap harus kami verifikasi lebih lanjut," kata dia. Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam kegiatan International Conference on Peatland Research and Innovation yang digelar di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (30/10).

    Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan membutuhkan verifikasi dan memperoleh bukti di lapangan.

    Ia menyampaikan pula bahwa KLH/BPLH saat ini tengah melakukan investigasi terhadap kebakaran yang terjadi di area konsesi milik 335 perusahaan untuk memastikan kondisi serta penyebab kebakaran di setiap lokasi.

    "Seluruh area yang terbakar harus kami verifikasi satu per satu. Ada yang terbakar dua hektare, lima hektare, bahkan ada beberapa yang mencapai ratusan hektare. Karena itu, kami perlu memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di masing-masing lokasi," ujar dia.

    Hasil investigasi tersebut, ujar dia melanjutkan, nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, baik pemilik konsesi maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam kebakaran.

    "Intinya, kami tidak bisa memastikan siapa yang bersalah sebelum verifikasi dilakukan. Ini merupakan persoalan hukum. Akan menjadi masalah apabila kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa terlebih dahulu memastikan fakta dan bukti di lapangan," ucap Jumhur.

  • Terbit pada
    KPU Singgung Pemilu Sudah Selesai, Respons Mahfud soal Putusan MA tentang Suket Gibran

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah. KPU memandang tahapan Pemilu 2024 yang paling akhir adalah pelantikan paslon terpilih. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Holik. Dia menyinggung Pasal 167 Ayat 4 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tahapan Pemilu 2024.

    "Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham saat dihubungi, Minggu (1/11/2026).

    Idham berpendapat KPU tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban usai tahapan Pemilu 2024 selesai berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, menurutnya, tugas KPU juga sudah selesai saat pasangan calon terpilih dilantik.

    "UU Pemilu mengatur demikian," imbuhnya.

    Dia juga menekankan seluruh hal yang dikerjakan KPU sudah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

    "KPU bekerja berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017," ujar dia.

    Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

    "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

    Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:

    1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
    3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

    Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.

    Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.

  • Terbit pada
    Kepedulian Sosial dan Kepercayaan Publik, Dua Hal yang Tak Bisa Dipisahkan

    PAREPARE – Kepedulian terhadap warga tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan keamanan muncul. Di tengah kehilangan orang terkasih, kehadiran dan dukungan sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan kepolisian.

    Hal itu terlihat saat Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, Brigpol Akrab, melayat ke rumah duka almarhum H. Lababa di Jalan Kesuma, RT 4 RW 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sabtu (31/10/2026).

    Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati kepada keluarga yang sedang berduka sekaligus mencerminkan pentingnya hubungan yang dekat antara polisi dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

    Bagi warga, kehadiran aparat di tengah situasi duka bukan sekadar kunjungan formal. Sikap peduli dan kesediaan untuk hadir dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasakan dukungan sosial ketika menghadapi masa sulit.

    Kedekatan semacam ini juga membuka kesempatan bagi warga untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dengan aparat kepolisian, termasuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Brigpol Akrab menekankan pentingnya membangun hubungan yang dilandasi kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

    “Menjadi bagian dari masyarakat bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang hadir ketika warga membutuhkan dukungan. Hubungan yang baik harus dibangun melalui kepedulian, komunikasi, dan rasa saling percaya,” ujarnya.

    Menurut dia, komunikasi yang terjalin secara langsung dapat membantu kepolisian memahami kondisi masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

    Di lingkungan permukiman, keamanan tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat. Kepedulian antarwarga, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan untuk menjaga lingkungan juga berperan penting dalam mencegah munculnya persoalan sosial.

    Karena itu, hubungan antara masyarakat dan Bhabinkamtibmas perlu dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan atau persoalan hukum.

    Melalui kedekatan tersebut, warga diharapkan semakin leluasa menyampaikan informasi, masukan, maupun persoalan yang mereka hadapi. Komunikasi dua arah juga menjadi salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan kepolisian agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Kehadiran di rumah duka almarhum H. Lababa memperlihatkan bahwa pendekatan sosial tetap memiliki tempat dalam upaya menjaga hubungan antara kepolisian dan warga.

    Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya tumbuh dari penegakan hukum, tetapi juga dari sikap menghargai, kepedulian, dan kemauan untuk hadir dalam berbagai situasi kehidupan. (*)